Sampit (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Agus Seruyantara mengaku sangat mendukung pemerintah kabupaten setempat meningkatkan sarana bidang kepegawaian karena memang sudah menjadi kebutuhan.
"BKD (Badan Kepegawaian Daerah) memerlukan tempat atau gedung. Dan kami juga memang berharap BKD memiliki gedung sendiri yang lebih memadai karena banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD," kata Agus di Sampit, Sampit.
Selain untuk kebutuhan bidang kepegawaian daerah sendiri seperti untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi pegawai baru, peningkatan sarana juga agar Kotawaringin Timur bisa melaksanakan Diklat Kepemimpinan.
Ini untuk memudahkan agar pegawai Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak perlu ke daerah lain jika ingin mengikuti Diklat Kepemimpinan. Dari sisi pembiayaan, ini akan menghemat anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah daerah.
Jika itu bisa dilaksanakan maka juga akan membawa dampak positif bagi daerah dan masyarakat. Kehadiran peserta dari luar daerah akan membawa dampak ekonomi bagi daerah dan masyarakat karena mereka akan mengeluarkan uang di Kotawaringin Timur untuk biaya menginap, konsumsi, membeli oleh-oleh, hiburan dan berwisata.
"Saya rasa itu bisa kita wujudkan, apalagi manfaatnya nanti sangat besar. Kita akan punya tempat diklat yang lebih representatif, sekaligus ini bisa menjadi sumber baru pendapatan asli daerah kita," ujar Agus.
Baca juga: Banjir rendam 17 rumah di Desa Sungai Ubar
Sementara itu saat rapat Forum Gabungan Perangkat Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotawaringin Timur Ramadansyah menyebutkan, salah satu prioritas usulan anggaran BKD pada 2021 adalah untuk pelaksanaan Diklatsar, Diklatpim 4, Diklatpim 3 dan pembangunan balai Diklat.
"Tahun 2021 diharapkan kita punya Badan Diklat sendiri yang bisa melaksanakan Diklatpim 3, Diklatpim 4 bahkan Diklatpim 2. Ini terkait strategisnya wilayah dan kesiapan sumber daya manusia kita," kata Ramadansyah.
Terkait sumber daya manusia, Ramadansyah mengatakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah memiliki potensi yang memadai, meski sebagian nantinya mendatangkan dari daerah lain.
Saat ini sudah beberapa pejabat Pemkab Kotawaringin Timur memiliki sertifikat untuk menjadi fasilitator. Seperti saat melaksanakan sendiri Diklatsar pegawai baru tahun 2019, sebagian fasilitator merupakan pegawai Pemkab Kotawaringin Timur sendiri.
Baca juga: Satu dari dua korban tenggelam di Kotim berhasil ditemukan
Baca juga: Satu dari dua korban tenggelam di Kotim berhasil ditemukan
"BKD (Badan Kepegawaian Daerah) memerlukan tempat atau gedung. Dan kami juga memang berharap BKD memiliki gedung sendiri yang lebih memadai karena banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD," kata Agus di Sampit, Sampit.
Selain untuk kebutuhan bidang kepegawaian daerah sendiri seperti untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi pegawai baru, peningkatan sarana juga agar Kotawaringin Timur bisa melaksanakan Diklat Kepemimpinan.
Ini untuk memudahkan agar pegawai Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak perlu ke daerah lain jika ingin mengikuti Diklat Kepemimpinan. Dari sisi pembiayaan, ini akan menghemat anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah daerah.
Jika itu bisa dilaksanakan maka juga akan membawa dampak positif bagi daerah dan masyarakat. Kehadiran peserta dari luar daerah akan membawa dampak ekonomi bagi daerah dan masyarakat karena mereka akan mengeluarkan uang di Kotawaringin Timur untuk biaya menginap, konsumsi, membeli oleh-oleh, hiburan dan berwisata.
"Saya rasa itu bisa kita wujudkan, apalagi manfaatnya nanti sangat besar. Kita akan punya tempat diklat yang lebih representatif, sekaligus ini bisa menjadi sumber baru pendapatan asli daerah kita," ujar Agus.
Baca juga: Banjir rendam 17 rumah di Desa Sungai Ubar
Sementara itu saat rapat Forum Gabungan Perangkat Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotawaringin Timur Ramadansyah menyebutkan, salah satu prioritas usulan anggaran BKD pada 2021 adalah untuk pelaksanaan Diklatsar, Diklatpim 4, Diklatpim 3 dan pembangunan balai Diklat.
"Tahun 2021 diharapkan kita punya Badan Diklat sendiri yang bisa melaksanakan Diklatpim 3, Diklatpim 4 bahkan Diklatpim 2. Ini terkait strategisnya wilayah dan kesiapan sumber daya manusia kita," kata Ramadansyah.
Terkait sumber daya manusia, Ramadansyah mengatakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah memiliki potensi yang memadai, meski sebagian nantinya mendatangkan dari daerah lain.
Saat ini sudah beberapa pejabat Pemkab Kotawaringin Timur memiliki sertifikat untuk menjadi fasilitator. Seperti saat melaksanakan sendiri Diklatsar pegawai baru tahun 2019, sebagian fasilitator merupakan pegawai Pemkab Kotawaringin Timur sendiri.
Baca juga: Satu dari dua korban tenggelam di Kotim berhasil ditemukan
Baca juga: Satu dari dua korban tenggelam di Kotim berhasil ditemukan