Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Parimus mendorong pemerintah kabupaten menggandeng perusahaan besar swasta di daerah itu membantu memperbaiki kerusakan jalan di pelosok.
"Saat ini sejumlah ruas jalan di pelosok rusak parah dan harus segera ditangani. Kalau menunggu dana APBD kabupaten maupun provinsi, akan lama, apalagi saat ini anggaran sedang difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19," kata Parimus di Sampit, Rabu.
Anggota Komisi II yang merupakan Ketua Fraksi Demokrat ini mendapat banyak keluhan masyarakat terkait kondisi jalan di pelosok. Jalan tanah di beberapa lokasi menjadi berlumpur sehingga sulit dilewati.
Status ruas jalan itu tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, tetapi ada juga di bawah kewenangan pemerintah provinsi, khususnya di wilayah utara yang sebagian jalannya masih berupa jalan tanah atau belum beraspal.
Parimus berharap ada kepedulian perusahaan besar swasta untuk mengatasi kerusakan jalan tersebut, khususnya perkebunan kelapa sawit, terlebih jika mereka juga memanfaatkan jalan tersebut. Angkutan perusahaan bermuatan crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit maupun tandan buah segar sawit diyakini turut andil terhadap laju percepatan kerusakan jalan karena muatannya melebihi kemampuan jalan.
Kerusakan jalan sangat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, kondisi ini juga bisa berimbas terhadap terhambatnya pasokan kebutuhan pokok ke kawasan pelosok sehingga harga barang melonjak.
Baca juga: Pemkab Kotim apresiasi pemeriksaan COVID-19 sudah bisa dilakukan di Banjarbaru
Parimus berharap kondisi ini tidak dibiarkan berlarut-larut karena membuat kerusakan jalan semakin parah. Dampaknya juga bisa membuat perekonomian masyarakat menjadi terganggu.
Pemerintah kabupaten disarankan membuat surat yang ditujukan kepada perusahaan besar swasta untuk membantu memperbaiki kerusakan jalan, khususnya di sekitar lokasi perusahaan. Gerak cepat harus dilakukan karena kerusakan jalan perlu penanganan cepat pula.
Menurutnya, tidak terlalu berat bagi perusahaan untuk membantu perbaikan jalan karena mereka memiliki alat berat sendiri dan kemampuan dana yang cukup. Apalagi jika perbaikan dilakukan dengan bersama-sama oleh beberapa perusahaan maka akan semakin mudah.
"Saat seperti inilah diharapkan perusahaan menunjukkan kepedulian karena bantuan mereka sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan manfaat kehadiran dan keberadaan perusahaan di sekitar desa mereka," demikian Parimus.
Baca juga: Banjir mulai rendam kawasan utara Kotim
Baca juga: DPRD Kotim tetap wajib awasi penggunaan dana penanganan COVID-19
"Saat ini sejumlah ruas jalan di pelosok rusak parah dan harus segera ditangani. Kalau menunggu dana APBD kabupaten maupun provinsi, akan lama, apalagi saat ini anggaran sedang difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19," kata Parimus di Sampit, Rabu.
Anggota Komisi II yang merupakan Ketua Fraksi Demokrat ini mendapat banyak keluhan masyarakat terkait kondisi jalan di pelosok. Jalan tanah di beberapa lokasi menjadi berlumpur sehingga sulit dilewati.
Status ruas jalan itu tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, tetapi ada juga di bawah kewenangan pemerintah provinsi, khususnya di wilayah utara yang sebagian jalannya masih berupa jalan tanah atau belum beraspal.
Parimus berharap ada kepedulian perusahaan besar swasta untuk mengatasi kerusakan jalan tersebut, khususnya perkebunan kelapa sawit, terlebih jika mereka juga memanfaatkan jalan tersebut. Angkutan perusahaan bermuatan crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit maupun tandan buah segar sawit diyakini turut andil terhadap laju percepatan kerusakan jalan karena muatannya melebihi kemampuan jalan.
Kerusakan jalan sangat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, kondisi ini juga bisa berimbas terhadap terhambatnya pasokan kebutuhan pokok ke kawasan pelosok sehingga harga barang melonjak.
Baca juga: Pemkab Kotim apresiasi pemeriksaan COVID-19 sudah bisa dilakukan di Banjarbaru
Parimus berharap kondisi ini tidak dibiarkan berlarut-larut karena membuat kerusakan jalan semakin parah. Dampaknya juga bisa membuat perekonomian masyarakat menjadi terganggu.
Pemerintah kabupaten disarankan membuat surat yang ditujukan kepada perusahaan besar swasta untuk membantu memperbaiki kerusakan jalan, khususnya di sekitar lokasi perusahaan. Gerak cepat harus dilakukan karena kerusakan jalan perlu penanganan cepat pula.
Menurutnya, tidak terlalu berat bagi perusahaan untuk membantu perbaikan jalan karena mereka memiliki alat berat sendiri dan kemampuan dana yang cukup. Apalagi jika perbaikan dilakukan dengan bersama-sama oleh beberapa perusahaan maka akan semakin mudah.
"Saat seperti inilah diharapkan perusahaan menunjukkan kepedulian karena bantuan mereka sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan manfaat kehadiran dan keberadaan perusahaan di sekitar desa mereka," demikian Parimus.
Baca juga: Banjir mulai rendam kawasan utara Kotim
Baca juga: DPRD Kotim tetap wajib awasi penggunaan dana penanganan COVID-19