Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Riskon Fabiansyah mengingatkan pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi kemungkinan melonjaknya jumlah penduduk miskin di daerah ini imbas pandemi COVID-19.
"Jumlah penduduk miskin Kotawaringin Timur adalah 30.876 kepala keluarga menurut BPS pada 2015 lalu. Saat ini akibat pandemi COVID-19 ini saya yakin jumlahnya sudah bertambah, bahkan bisa jadi dua kali lipat dari data sebelumnya," kata Riskon di Sampit, Senin.
Menurutnya, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang sangat luas. Tidak sekadar mengancam keselamatan, tetapi juga telah membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan dunia usaha dan perekonomian masyarakat.
Banyak perusahaan yang terpaksa memecat karyawannya. Kejadian itu dipastikan berdampak terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehingga bisa memicu meningkatnya angka kemiskinan.
Hal inilah yang membuat politisi Partai Golkar ini lebih memilih mendorong semua pihak untuk menyikapinya secara serius. Jika tidak diantisipasi, dikhawatirkan akan muncul masalah sosial baru.
Riskon mengaku tidak terlalu tertarik dengan perang opini yang sedang hangat di media saat ini. Dia justru lebih tertarik membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 bisa dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat yang memang sangat membutuhkan.
Menurutnya, saat ini masyarakat lebih memerlukan kebutuhan pokok seperti beras, gula dan minyak goreng, ketimbang disajikan dengan adu opini mencari kesalahan. Masyarakat jatuh miskin karena COVID-19 tidak memerlukan semua perang opini itu.
"Tidak banyak sebenarnya tuntutan masyarakat Kotawaringin Timur, yakni berharap agar pemerintah daerah mempercepat kebijakan pembagian sembako secara merata bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang jatuh miskin karena COVID-19," ujar politisi akrab disapa Eko Syailendra.
Riskon juga menyadari tidak sedikit masyarakat yang mencibir peran dari anggota DPRD saat ini. Ada yang menilai DPRD hanya banyak omong.
Baca juga: Legislator Kotim ramai-ramai bantah tudingan penghambat pemerintah daerah
Menurutnya, anggota dewan dipilih masyarakat memang untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan yang diperlukan masyarakat kepada pemerintah daerah, memberikan masukan dan saran terkait permasalahan yang berkembang di masyarakat.
Riskon menegaskan, eksekusi atau pelaksanaan semua aspirasi maupun kebijakan ada di tangan eksekutif atau pemerintah kabupaten sebagai eksekutor kebijakan. Hal itu yang harusnya juga dipahami masyarakat tentang posisi pihaknya di lembaga legislatif.
Riskon merasa mengkhianati masyarakat yang telah mendukungnya jika dia dipercaya di DPRD namun hanya diam tanpa menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Apalagi secara internal kepartaian, dia sudah diinstruksikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kotawaringin Timur H Supriadi untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Fraksi Golkar yang ada di DPRD harus selalu konsisten mendukung semua kebijakan eksekutif atau kepala daerah, sepanjang itu bermanfaat dan diperlukan masyarakat Kotawaringin Timur. Tetapi, kami juga wajib konsisten mengkritisi dan meluruskan kebijakan jika itu tidak berfaedah untuk masyarakat Kotawaringin Timur," demikian Riskon.
Baca juga: Reses DPRD Kotim ditunda imbas polemik rasionalisasi anggaran
Baca juga: Harga gula tinggi di pasaran, warga Sampit serbu Bulog