Palangka Raya (ANTARA) - Pimpinan dan anggota Panitia Khusus Pengawasan Anggaran COVID-19 dan Pengawasan Bansos DPRD Kalimantan Tengah terus menjalin komunikasi serta koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk ke sejumlah partai politik, agar kinerja dalam mengawasi penggunaan pencegahan dan penanggulangan pandemi virus corona atau COVID-19 dapat semakin optimal.
Komunikasi dan koordinasi perlu terus dilakukan agar mendapatkan masukan dan kritik serta saran terkait kinerja yang telah dan akan dilaksanakan dalam mengawasi penggunaan anggaran COVID-19 dan penyaluran bantuan sosial, kata Ketua Pengawasan Anggaran COVID-19 dan Pengawasan Bansos DPRD Kalteng Freddy Ering saat berada di Kantor DPD PDIP Kalteng, Rabu.
"Kami dari pansus tidak hanya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tapi juga beberapa partai politik lain. Kami sudah ke DPW PKB dan DPD Golkar. Itu penting dilakukan Karena DPRD kan representatif dari partai," ucapnya.
Dalam pertemuan dengan sejumlah parpol tersebut, Pansus DPRD Kalteng menyampaikan sejumlah langkah dan gerakan yang telah dilaksanakan setelah resmi dibentuk. Mulai dari bertemu dan berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat, meninjau gudang alkes di Dinas Kesehatan Provinsi, gudang Bulog, hingga melakukan pengecekan ke Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan.
Freddy mengatakan pengecekan ke Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan itu untuk melihat langsung kondisi di lapangan terkait pendataan dan persiapan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat, provinsi, termasuk kabupaten/kota setempat. Dan, dari hasil pantauan tersebut, ternyata kondisi di lapangan masih ada kendala dalam pendataan terhadap masyarakat yang akan menerima bansos.
"Kami bersyukur masyarakat kebanyakan sudah memahami kendala yang terjadi di lapangan terkait penyaluran bansos. Masyarakat banyak yang memang menyarankan agar pendataan dan penyaluran harus segera diperbaiki oleh pemerintah," beber dia.
Meski begitu, Ketua Komisi 1 DPRD Kalteng itu tetap mengharapkan agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanggulangan COVID-19, terkhusus penyaluran bansos, dapat dilakukan berbagai pihak, terutama parpol. Sebab, parpol memiliki pengurus hingga tingkat kecamatan dan pedesaan.
"Dari kunjungan dan informasi yang kami sampaikan, banyak kesan positif dari partai politik. Harapannya semua elemen bisa bersatu, membantu menyelesaikan persoalan ini. Tujuannya satu, mensejahterakan masyarakat dan mensukseskan program kerja pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19," demikian Freddy.
Baca juga: Pansus DPRD Kalteng dan BPK RI bersinergi awasi anggaran COVID-19
Kunjungan dan koordinasi Pansus DPRD Kalteng ke kantor PDI-P Kalteng diterima langsung Ketua DPD PDI-P Kalteng Arton S Dohong, Sekretaris Sigit K Yunianto dan sejumlah pengurus partai lainnya.
Ketua DPD PDIP Provinsi Kalteng Arton S Dohong pada kesempatan itu pun menghimbau agar masyarakat dapat mendukung kinerja Pansus-Bansos COVID-19 DPRD Kalteng bentukan DPRD Kalteng. Sebab, dibentuknya pansus tersebut adalah menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan amanah masyarakat.
Dia mengatakan merupakan tugas pokok legislatif atau DPRD dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan kepemerintahan dan penggunaan anggaran. Untuk itu, perlu dipahami Pansus dibentuk bukan untuk menghalangi, mempersulit atau mengawasi seseorang. Namun untuk mengawasi dan pemanfaatan uang negara yang berasal dari masyarakat. Di mana anggaran itu digunakan untuk penanganan covid-19.
"Itu yang paling penting dan merupakan tugas DPRD, tidak bisa dibantah. Mestinya ini harus mendapat dukungan dari seluruh keluarga masyarakat Kalimantan Tengah," kata Arthon yang pernah menjadi Anggota DPRD Kalteng itu.
Baca juga: Pemerintah Daerah diminta memperjelas jenis dan asal bansos
Baca juga: Disperindag Kalteng diminta gencar pantau harga sembako jelang lebaran
Baca juga: Pansus COVID-19 tak asal dibentuk, ini penjelasan DPRD Kalteng
Baca juga: Tokoh masyarakat nilai Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19 DPRD Kalteng penting
Komunikasi dan koordinasi perlu terus dilakukan agar mendapatkan masukan dan kritik serta saran terkait kinerja yang telah dan akan dilaksanakan dalam mengawasi penggunaan anggaran COVID-19 dan penyaluran bantuan sosial, kata Ketua Pengawasan Anggaran COVID-19 dan Pengawasan Bansos DPRD Kalteng Freddy Ering saat berada di Kantor DPD PDIP Kalteng, Rabu.
"Kami dari pansus tidak hanya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tapi juga beberapa partai politik lain. Kami sudah ke DPW PKB dan DPD Golkar. Itu penting dilakukan Karena DPRD kan representatif dari partai," ucapnya.
Dalam pertemuan dengan sejumlah parpol tersebut, Pansus DPRD Kalteng menyampaikan sejumlah langkah dan gerakan yang telah dilaksanakan setelah resmi dibentuk. Mulai dari bertemu dan berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat, meninjau gudang alkes di Dinas Kesehatan Provinsi, gudang Bulog, hingga melakukan pengecekan ke Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan.
Freddy mengatakan pengecekan ke Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan itu untuk melihat langsung kondisi di lapangan terkait pendataan dan persiapan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat, provinsi, termasuk kabupaten/kota setempat. Dan, dari hasil pantauan tersebut, ternyata kondisi di lapangan masih ada kendala dalam pendataan terhadap masyarakat yang akan menerima bansos.
"Kami bersyukur masyarakat kebanyakan sudah memahami kendala yang terjadi di lapangan terkait penyaluran bansos. Masyarakat banyak yang memang menyarankan agar pendataan dan penyaluran harus segera diperbaiki oleh pemerintah," beber dia.
Meski begitu, Ketua Komisi 1 DPRD Kalteng itu tetap mengharapkan agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanggulangan COVID-19, terkhusus penyaluran bansos, dapat dilakukan berbagai pihak, terutama parpol. Sebab, parpol memiliki pengurus hingga tingkat kecamatan dan pedesaan.
"Dari kunjungan dan informasi yang kami sampaikan, banyak kesan positif dari partai politik. Harapannya semua elemen bisa bersatu, membantu menyelesaikan persoalan ini. Tujuannya satu, mensejahterakan masyarakat dan mensukseskan program kerja pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19," demikian Freddy.
Baca juga: Pansus DPRD Kalteng dan BPK RI bersinergi awasi anggaran COVID-19
Kunjungan dan koordinasi Pansus DPRD Kalteng ke kantor PDI-P Kalteng diterima langsung Ketua DPD PDI-P Kalteng Arton S Dohong, Sekretaris Sigit K Yunianto dan sejumlah pengurus partai lainnya.
Ketua DPD PDIP Provinsi Kalteng Arton S Dohong pada kesempatan itu pun menghimbau agar masyarakat dapat mendukung kinerja Pansus-Bansos COVID-19 DPRD Kalteng bentukan DPRD Kalteng. Sebab, dibentuknya pansus tersebut adalah menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan amanah masyarakat.
Dia mengatakan merupakan tugas pokok legislatif atau DPRD dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan kepemerintahan dan penggunaan anggaran. Untuk itu, perlu dipahami Pansus dibentuk bukan untuk menghalangi, mempersulit atau mengawasi seseorang. Namun untuk mengawasi dan pemanfaatan uang negara yang berasal dari masyarakat. Di mana anggaran itu digunakan untuk penanganan covid-19.
"Itu yang paling penting dan merupakan tugas DPRD, tidak bisa dibantah. Mestinya ini harus mendapat dukungan dari seluruh keluarga masyarakat Kalimantan Tengah," kata Arthon yang pernah menjadi Anggota DPRD Kalteng itu.
Baca juga: Pemerintah Daerah diminta memperjelas jenis dan asal bansos
Baca juga: Disperindag Kalteng diminta gencar pantau harga sembako jelang lebaran
Baca juga: Pansus COVID-19 tak asal dibentuk, ini penjelasan DPRD Kalteng
Baca juga: Tokoh masyarakat nilai Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19 DPRD Kalteng penting