Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah mengapresiasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Badan Pusat Statistik setempat.
"Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari kesungguhan BPS Bartim dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel," kata Asisten I Bidang Pemerintahan John Wahyudi mewakili Bupati Bartim Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Senin.
Menurutnya, walaupun pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan BPS Bartim baru dilaksanakan, namun dalam beberapa tahun terakhir, BPS Bartim telah melakukan berbagai upaya terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi dan percepatan reformasi birokrasi.
Langkah yang dilakukan diantaranya, memberlakukan persyaratan wajib Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN) bagi pejabat pengelola anggaran, akuntabilitas kinerja, penerapan pelaporan pelanggaran, pengadaan online dan penerapan kebijakan disiplin PNS.
"Nilai inti dari BPS yakni amanah. Nilai inti ini merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap insan BPS untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME. Unsur-unsur yang terkandung dalam nilai inti amanah adalah terpercaya, jujur, tulus dan adil," kata John.
Ditambahkannya, tidak ada kontak langsung antara pencari data dan penyedia data dalam mengimplementasikannya. Dengan demikian meniadakan kesempatan terjadinya korupsi.
Dalam hal rekrutmen pegawai, sebagian besar merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) maupun lulusan lainnya secara daring atau online.
Selain itu untuk tenaga mitra dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) juga direkrut secara online. Proses tersebut menunjukkan komitmen untuk bebas korupsi.
Pencanangan zona integritas ini, diharapkan menjadi penyemangat untuk lebih gigih melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dengan tetap menerapkan nilai-nilai inti BPS dan mempertahankan kinerja pelayanannya.
"Mari kita semua menyukseskan dan mendukung pencanangan ini sehingga implementasinya mampu memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi akuntabilitas kinerja maupun dari sisi pelayanan publik, agar nantinya dapat pula mencanangkan pembangunan pembangunan zona integritas menuju satker berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)," demikian John Wahyudi.
Baca juga: Pemkab dan DPRD Bartim segera bahas raperda perangkat daerah baru
Baca juga: Pasien positif COVID-19 di Bartim kembali bertambah satu orang