Pangkalan Bun (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Nurhidayah menyebut aparatur dan masyarakat desa dapat mempergunakan angaran pendapatan dan belanja desa untuk mencegah sekaligus menangani kebakaran hutan dan lahan.
Apabila sebagian APBDes dapat dipergunakan, tentunya sangat membantu dalam mengoptimalkan pencegahan dan penangangan karhutla di wilayahnya masing-masing, kata Nurhidayah di Pangkalan Bun, Kemarin.
"penanganan Karhutla sebenarnya bukan hanya tanggung jawab Pemerintah kabupaten, tapi juga semua pihak, termasuk aparatur desa. Jadi, harus ikut ambil bagian dalam mencegah penanggulangan Karhutla di Kobar," tambahnya.
Dikatakan, hasil evaluasi yang telah dilakukan, ternyata ada tiga Kemacatan di Kabupaten Kobar rawan terjadi karhutla, yakni Kumai, Arut Selatan dan Kotawaringin Barat. Dan, Pemkab Kobar sekarang ini telah menerapkan status tanggap darurat Karhutla.
Baca juga: Pemkab Kobar terus berupaya optimalkan pendataan penerima subsidi gaji
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Kobar itu mengatakan bahwa dirinya telah memberikan kelonggaran kepada Kepala Desa untuk menggunakan APBDes menangani karhutla. di mana dana tersebut dapat dipergunakan pembelian peralatan memadamkan api, baik itu mesin portabel, selang, BMM, serta konsumsi petugas pada saat menangani Karhutla serta lainnya.
"Tahun lalu sudah ada beberapa Kades yang menerapkan hal ini. Kami harap Kades yang masuk rawan juga bisa menganggarkan untuk penanganan Karhutla," kata Nurhidayah.
Sedangkan untuk wilayah Kelurahan yang rawan Karhutla, sudah di Koordinasi kan dengan Kecamatan. Mengingat Kelurahan ini tidak mempunyai anggaran sendiri, sehingga akan mendapat bantuan langsung dari pemerintah kabupaten.
"Untuk Kelurahan nanti bakal dibantu untuk mesin, selang dan Pelatihan penanganan Karhutla. Sehingga desa dan kelurahan nanti bisa membantu pemerintah daerah dalam penanganan Karhutla di Kobar," demikian Nurhidayah.
Baca juga: Wabup Kobar ingatkan kontraktor tak asal kerjakan proyek pemkab
Baca juga: COVID-19 membuat empat pembangunan prioritas Pemkab Kobar selesai tahun 2021
Baca juga: Bupati Kobar ingatkan pelaku pariwisata segera usulkan SKTU aman COVID-19
Apabila sebagian APBDes dapat dipergunakan, tentunya sangat membantu dalam mengoptimalkan pencegahan dan penangangan karhutla di wilayahnya masing-masing, kata Nurhidayah di Pangkalan Bun, Kemarin.
"penanganan Karhutla sebenarnya bukan hanya tanggung jawab Pemerintah kabupaten, tapi juga semua pihak, termasuk aparatur desa. Jadi, harus ikut ambil bagian dalam mencegah penanggulangan Karhutla di Kobar," tambahnya.
Dikatakan, hasil evaluasi yang telah dilakukan, ternyata ada tiga Kemacatan di Kabupaten Kobar rawan terjadi karhutla, yakni Kumai, Arut Selatan dan Kotawaringin Barat. Dan, Pemkab Kobar sekarang ini telah menerapkan status tanggap darurat Karhutla.
Baca juga: Pemkab Kobar terus berupaya optimalkan pendataan penerima subsidi gaji
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Kobar itu mengatakan bahwa dirinya telah memberikan kelonggaran kepada Kepala Desa untuk menggunakan APBDes menangani karhutla. di mana dana tersebut dapat dipergunakan pembelian peralatan memadamkan api, baik itu mesin portabel, selang, BMM, serta konsumsi petugas pada saat menangani Karhutla serta lainnya.
"Tahun lalu sudah ada beberapa Kades yang menerapkan hal ini. Kami harap Kades yang masuk rawan juga bisa menganggarkan untuk penanganan Karhutla," kata Nurhidayah.
Sedangkan untuk wilayah Kelurahan yang rawan Karhutla, sudah di Koordinasi kan dengan Kecamatan. Mengingat Kelurahan ini tidak mempunyai anggaran sendiri, sehingga akan mendapat bantuan langsung dari pemerintah kabupaten.
"Untuk Kelurahan nanti bakal dibantu untuk mesin, selang dan Pelatihan penanganan Karhutla. Sehingga desa dan kelurahan nanti bisa membantu pemerintah daerah dalam penanganan Karhutla di Kobar," demikian Nurhidayah.
Baca juga: Wabup Kobar ingatkan kontraktor tak asal kerjakan proyek pemkab
Baca juga: COVID-19 membuat empat pembangunan prioritas Pemkab Kobar selesai tahun 2021
Baca juga: Bupati Kobar ingatkan pelaku pariwisata segera usulkan SKTU aman COVID-19