Pemerintah minim informasi terkait "tracing" oleh pemda
Senin, 21 September 2020 8:27 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Selasa (15/9/2020). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman/am.
Jakarta (ANTARA) - Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah memiliki sedikit informasi tentang bagaimana pelacakan kontak (tracing) COVID-19 di masing-masing daerah.
"Kenyataannya dengan Indonesia yang besar ini, kami laporannya saja belum memiliki secara nasional untuk bisa menggambarkan tracing (pelacakan)-nya seperti apa yang dilakukan di setiap daerah," ujar Wiku dalam seminar daring yang diselenggarakan, Minggu.
Jika hanya mengandalkan Dinas Kesehatan, Wiku merasa itu belum cukup. Karena itu, komando dari masing-masing kepala daerah menjadi penting mengingat Indonesia memiliki wilayah yang sedemikian besar dan merupakan negara kepulauan (archipelago).
Kuncinya, kata Wiku, adalah penanganan mobilitas penduduk antardaerah.
Wiku mengatakan jika lima pemerintah provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak yaitu Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan menangani mobilitas penduduk itu dengan baik, maka penanganan COVID-19 bisa efektif.
"Itu adalah kunci, bahwa kita harus membatasi mobilitas penduduk. Karena Indonesia yang besar dan archipelago. Pemerintah daerah yang punya kendali lebih besar," kata Wiku.
"Kenyataannya dengan Indonesia yang besar ini, kami laporannya saja belum memiliki secara nasional untuk bisa menggambarkan tracing (pelacakan)-nya seperti apa yang dilakukan di setiap daerah," ujar Wiku dalam seminar daring yang diselenggarakan, Minggu.
Jika hanya mengandalkan Dinas Kesehatan, Wiku merasa itu belum cukup. Karena itu, komando dari masing-masing kepala daerah menjadi penting mengingat Indonesia memiliki wilayah yang sedemikian besar dan merupakan negara kepulauan (archipelago).
Kuncinya, kata Wiku, adalah penanganan mobilitas penduduk antardaerah.
Wiku mengatakan jika lima pemerintah provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak yaitu Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan menangani mobilitas penduduk itu dengan baik, maka penanganan COVID-19 bisa efektif.
"Itu adalah kunci, bahwa kita harus membatasi mobilitas penduduk. Karena Indonesia yang besar dan archipelago. Pemerintah daerah yang punya kendali lebih besar," kata Wiku.
Pewarta : Abdu Faisal
Editor : Admin 1
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Satgas PKH kuasai kembali 1.699 hektare lahan tambang PT AKT di Murung Raya
22 January 2026 21:21 WIB
Legislator Kotim sebut Satgas Anti Premanisme langkah nyata berantas pungli SPBU
19 December 2025 6:29 WIB
Cegah kebijakan merugikan petani sawit, data Satgas PKH perlu ditinjau ulang
04 November 2025 12:03 WIB
Pemkab segera bentuk satgas tangani maraknya penambangan emas tanpa izin di Barsel
04 November 2025 6:00 WIB