Jakarta (ANTARA) - Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah memiliki sedikit informasi tentang bagaimana pelacakan kontak (tracing) COVID-19 di masing-masing daerah.
"Kenyataannya dengan Indonesia yang besar ini, kami laporannya saja belum memiliki secara nasional untuk bisa menggambarkan tracing (pelacakan)-nya seperti apa yang dilakukan di setiap daerah," ujar Wiku dalam seminar daring yang diselenggarakan, Minggu.
Jika hanya mengandalkan Dinas Kesehatan, Wiku merasa itu belum cukup. Karena itu, komando dari masing-masing kepala daerah menjadi penting mengingat Indonesia memiliki wilayah yang sedemikian besar dan merupakan negara kepulauan (archipelago).
Kuncinya, kata Wiku, adalah penanganan mobilitas penduduk antardaerah.
Wiku mengatakan jika lima pemerintah provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak yaitu Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan menangani mobilitas penduduk itu dengan baik, maka penanganan COVID-19 bisa efektif.
"Itu adalah kunci, bahwa kita harus membatasi mobilitas penduduk. Karena Indonesia yang besar dan archipelago. Pemerintah daerah yang punya kendali lebih besar," kata Wiku.
"Kenyataannya dengan Indonesia yang besar ini, kami laporannya saja belum memiliki secara nasional untuk bisa menggambarkan tracing (pelacakan)-nya seperti apa yang dilakukan di setiap daerah," ujar Wiku dalam seminar daring yang diselenggarakan, Minggu.
Jika hanya mengandalkan Dinas Kesehatan, Wiku merasa itu belum cukup. Karena itu, komando dari masing-masing kepala daerah menjadi penting mengingat Indonesia memiliki wilayah yang sedemikian besar dan merupakan negara kepulauan (archipelago).
Kuncinya, kata Wiku, adalah penanganan mobilitas penduduk antardaerah.
Wiku mengatakan jika lima pemerintah provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak yaitu Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan menangani mobilitas penduduk itu dengan baik, maka penanganan COVID-19 bisa efektif.
"Itu adalah kunci, bahwa kita harus membatasi mobilitas penduduk. Karena Indonesia yang besar dan archipelago. Pemerintah daerah yang punya kendali lebih besar," kata Wiku.