Palangka Raya (ANTARA) - Wakil rakyat yang berada di DPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen memperjuangkan berbagai usulan pembangunan dari masyarakat.
"Baik itu dari usulan reses maupun musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) oleh pemerintah kota setempat," kata Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Norhaini, Selasa.
Anggota Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, reses maupun musrenbang bertujuan menyerap aspirasi sekaligus mengetahui permasalahan yang ada di tengah masyarakat selama ini.
Kemudian usulan yang disampaikan masyarakat, baik dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, biasanya cukup banyak dengan jenis permasalahan yang beragam.
Maka dari itu, srikandi di DPRD tersebut menegaskan pihaknya bersama anggota legislator lainnya akan terus berupaya mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas yang disampaikan, agar diakomodir di tahun anggaran 2021 maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
"DPRD sebagaimana tri fungsi untuk pengawasan, legislasi dan penganggaran akan terus kami jalankan. Salah satunya membantu mengawasi jalannya pemerintahan dan proses pembangunan, agar berjalan lancar sebagaimana mestinya," tuturnya.
Selanjutnya, Sekretaris Komisi B DPRD Palangka Raya itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal prosesnya, agar apa yang diusulkan bisa terealisasi.
Pengawalan terhadap apa yang diusulkan perlu dilakukan, meskipun tidak semua usulan bisa terealisasi mengingat anggaran pemerintah yang terbatas.
Untuk porsi keduanya, reses akan masuk sebanyak 30 persen dan 70 persen lainnya merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang.
"Namun apa yang diinginkan masyarakat selama ini masih berkutat pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase" tandasnya.
Sementara itu selama dua hari ini anggota DPRD Palangka Raya kini melakukan reses ke daerah pemilihannya serta beberapa kelurahan yang ada di wilayah setempat guna menampung berbagai usulan masyarakat.
"Baik itu dari usulan reses maupun musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) oleh pemerintah kota setempat," kata Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Norhaini, Selasa.
Anggota Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, reses maupun musrenbang bertujuan menyerap aspirasi sekaligus mengetahui permasalahan yang ada di tengah masyarakat selama ini.
Kemudian usulan yang disampaikan masyarakat, baik dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, biasanya cukup banyak dengan jenis permasalahan yang beragam.
Maka dari itu, srikandi di DPRD tersebut menegaskan pihaknya bersama anggota legislator lainnya akan terus berupaya mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas yang disampaikan, agar diakomodir di tahun anggaran 2021 maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
"DPRD sebagaimana tri fungsi untuk pengawasan, legislasi dan penganggaran akan terus kami jalankan. Salah satunya membantu mengawasi jalannya pemerintahan dan proses pembangunan, agar berjalan lancar sebagaimana mestinya," tuturnya.
Selanjutnya, Sekretaris Komisi B DPRD Palangka Raya itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal prosesnya, agar apa yang diusulkan bisa terealisasi.
Pengawalan terhadap apa yang diusulkan perlu dilakukan, meskipun tidak semua usulan bisa terealisasi mengingat anggaran pemerintah yang terbatas.
Untuk porsi keduanya, reses akan masuk sebanyak 30 persen dan 70 persen lainnya merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang.
"Namun apa yang diinginkan masyarakat selama ini masih berkutat pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase" tandasnya.
Sementara itu selama dua hari ini anggota DPRD Palangka Raya kini melakukan reses ke daerah pemilihannya serta beberapa kelurahan yang ada di wilayah setempat guna menampung berbagai usulan masyarakat.