Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto mengajak sekaligus meminta masyarakat setempat agar menaati pembatasan kegiatan kemasyarakatan yang telah diterapkan hingga 31 Januari 2021.
"Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 mari seluruh warga di Palangka Raya mematuhi pembatasan kegiatan masyarakat sesuai ketentuan," kata Sigit di Palangka Raya, Senin.
Selain itu, setiap masyarakat yang berada di wilayah "Kota Cantik" diminta selalu menaati protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik, tidak berkerumun dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun serta selalu menggunakan masker saat beraktivitas.
Menurut Ketua DPRD Palangka Raya dua periode itu kepala daerah termuda di Provinsi Kalimantan Tengah ini, kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan serta berbagai ketentuan sangat menentukan keberhasilan penanganan COVID-19.
"Penanganan COVID-19 ini tak akan maksimal jika tidak ada peran serta seluruh elemen masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan dan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat," kata Sigit.
Dia pun meminta setiap masyarakat yang terbukti melanggar protokol kesehatan maupun pembatasan kegiatan masyarakat, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pembatasan kegiatan masyarakat yang telah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 itu pun dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya.
Untuk restoran, cafe dan sejenisnya dapat makan dan minum ditempat dengan batas maksimal pengunjung 50 persen dari kapasitas dengan waktu operasi maksimal pukul 21.00 WIB.
Untuk warung makan berupa warung tenda, PKL dan warung menggunakan rombong (sejenis gerobak) bagi yang masih beroperasi di atas pukul 21.00 WIB tidak diperkenankan makan ditempat.
Baca juga: Komisi C DPRD Palangka Raya tinjau objek wisata air hitam
Bagi pasar yang dikelola pemerintah kapasitas yang pengunjung yang diizinkan maksimal 50 persen dengan jam operasional mulai pukul 08.00-21.00 WIB. Sementara pasar modern atau toko modern dan pelaku usaha bidang jasa maksimal kapasitas yang diperbolehkan 50 persen dengan jam operasional pukul 09.00-21.00 WIB.
Selanjutnya untuk Pasar Subuh kapasitas pengunjung yang diperbolehkan maksimal 50 persen dengan ketentuan waktu operasional 18.00-07.00 WIB. Pasar Blauran dan pasar dadakan kapasitas maksimal juga 50 persen dengan waktu operasional pukul 16.00-21.00 WIB.
Sementara itu bagi pengelola tempat hiburan malam pada pukul 21.00 WIB sudah harus tutup 21.00 disertai pengunjung yang diperbolehkan yakni maksimal 50 persen dari kapasitas yang ada.
Kemudian pelaksanaan kegiatan atau pertemuan termasuk rapat baik yang diselenggarakan di hotel, gedung pertemuan atau rumah ibadah maksimal kegiatan sampai pukul 21.00 WIB.
Selain itu kegiatan masyarakat lain seperti aktivitas di tempat pijat refleksi, warnet, spa, gedung olah raga, sanggar senam, kolam renang, praktik dokter, apotek, toko obat, tempat ibadah, rumah masyarakat dan fasilitas umum juga dilakukan pembatasan.
Baca juga: Legislator Palangka Raya minta kinerja ASN selama WFH dievaluasi
Baca juga: Legislator minta Dinas Perdagangan cek harga bahan pokok di pasaran
Baca juga: DPRD Palangka Raya bentuk Pansus Pertanggungjawaban Dampak COVID-19
"Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 mari seluruh warga di Palangka Raya mematuhi pembatasan kegiatan masyarakat sesuai ketentuan," kata Sigit di Palangka Raya, Senin.
Selain itu, setiap masyarakat yang berada di wilayah "Kota Cantik" diminta selalu menaati protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik, tidak berkerumun dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun serta selalu menggunakan masker saat beraktivitas.
Menurut Ketua DPRD Palangka Raya dua periode itu kepala daerah termuda di Provinsi Kalimantan Tengah ini, kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan serta berbagai ketentuan sangat menentukan keberhasilan penanganan COVID-19.
"Penanganan COVID-19 ini tak akan maksimal jika tidak ada peran serta seluruh elemen masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan dan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat," kata Sigit.
Dia pun meminta setiap masyarakat yang terbukti melanggar protokol kesehatan maupun pembatasan kegiatan masyarakat, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pembatasan kegiatan masyarakat yang telah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 itu pun dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya.
Untuk restoran, cafe dan sejenisnya dapat makan dan minum ditempat dengan batas maksimal pengunjung 50 persen dari kapasitas dengan waktu operasi maksimal pukul 21.00 WIB.
Untuk warung makan berupa warung tenda, PKL dan warung menggunakan rombong (sejenis gerobak) bagi yang masih beroperasi di atas pukul 21.00 WIB tidak diperkenankan makan ditempat.
Baca juga: Komisi C DPRD Palangka Raya tinjau objek wisata air hitam
Bagi pasar yang dikelola pemerintah kapasitas yang pengunjung yang diizinkan maksimal 50 persen dengan jam operasional mulai pukul 08.00-21.00 WIB. Sementara pasar modern atau toko modern dan pelaku usaha bidang jasa maksimal kapasitas yang diperbolehkan 50 persen dengan jam operasional pukul 09.00-21.00 WIB.
Selanjutnya untuk Pasar Subuh kapasitas pengunjung yang diperbolehkan maksimal 50 persen dengan ketentuan waktu operasional 18.00-07.00 WIB. Pasar Blauran dan pasar dadakan kapasitas maksimal juga 50 persen dengan waktu operasional pukul 16.00-21.00 WIB.
Sementara itu bagi pengelola tempat hiburan malam pada pukul 21.00 WIB sudah harus tutup 21.00 disertai pengunjung yang diperbolehkan yakni maksimal 50 persen dari kapasitas yang ada.
Kemudian pelaksanaan kegiatan atau pertemuan termasuk rapat baik yang diselenggarakan di hotel, gedung pertemuan atau rumah ibadah maksimal kegiatan sampai pukul 21.00 WIB.
Selain itu kegiatan masyarakat lain seperti aktivitas di tempat pijat refleksi, warnet, spa, gedung olah raga, sanggar senam, kolam renang, praktik dokter, apotek, toko obat, tempat ibadah, rumah masyarakat dan fasilitas umum juga dilakukan pembatasan.
Baca juga: Legislator Palangka Raya minta kinerja ASN selama WFH dievaluasi
Baca juga: Legislator minta Dinas Perdagangan cek harga bahan pokok di pasaran
Baca juga: DPRD Palangka Raya bentuk Pansus Pertanggungjawaban Dampak COVID-19