Tamiang Layang (ANTARA) - Rapat Dengar Pendapat Umum terkait plasma kebun sawit PT Borneo Ketapang Indah dengan Koperasi Usaha Bina Bersama dan Koperasi Isa Pakat yang digelar DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, akhirnya membuahkan kesepakatan.
“Ada empat poin yang disepakati bersama. Saya mengharapkan para pihak menghormati dan komitmen melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati,” kata Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio di Tamiang Layang, Selasa.
Empat poin hasil kesepakatan diantaranya, rencana kerja akan disepakati PT BKI, KUBB dan KIP dengan ketentuan yang bersifat internal. Sedangkan yang bersifat eksternal akan dilaksanakan PT BKI dengan KUBB.
KUBB siap melaksanakan rapat anggota tahunan sesuai laporan PT BKI paling lambat dilaksanakan pada Maret 2021. PT BKI siap menyampaikan laporan yang akan didampingi instansi teknis dari Pemkab Bartim. Kesepakatan ini paling lambat dilaksanakan Maret 2021.
Jika semua pihak menghormati dan komitmen melaksanakan isi kesepakatan, politisi Golkar itu meyakini akan tercipta kerjasama positif yang akan membawa kebaikan bagi perusahaan dan pihak koperasi plasma.
Nur Sulistio tidak mengharapkan adanya pihak yang tidak komitmen melaksanakan isi kesepakatan. Jika ada yang tidak melaksanakan komitmen, disarankan untuk menempuh prosedur lain yakni melalui jalur hukum atau pengadilan.
“Saya tidak mengharapkan ada pihak yang tidak komitmen melaksanakan isi kesepakatan itu,” tegas Nur Sulistio.
General Manager Umum PT BKI, Raden Agus Hirmawan didampingi General Manager Plantation Pande Nyoman Sukantra, mengharapkan kesepakatan yang dibuat diterima semua pihak dan bisa selesai.
“Dalam pertemuan ini sudah gambling baik itu plasma dan kemitraan. Kesepakatan yang dihasilkan merupakan ‘win-win solution’ dan bagaimana Koperasi Isa Pakat bisa membaur dengan KUBB agar tidak ada dualisme,” kata Raden.
Dia juga menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku yakni Undang Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa tidak bisa dilaksanakan perjanjian kerjasama satu perusahaan perkebunan dengan dua koperasi.
Baca juga: Masyarakat Bartim didorong manfaatkan lahan untuk pulihkan ekonomi
“Ada empat poin yang disepakati bersama. Saya mengharapkan para pihak menghormati dan komitmen melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati,” kata Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio di Tamiang Layang, Selasa.
Empat poin hasil kesepakatan diantaranya, rencana kerja akan disepakati PT BKI, KUBB dan KIP dengan ketentuan yang bersifat internal. Sedangkan yang bersifat eksternal akan dilaksanakan PT BKI dengan KUBB.
KUBB siap melaksanakan rapat anggota tahunan sesuai laporan PT BKI paling lambat dilaksanakan pada Maret 2021. PT BKI siap menyampaikan laporan yang akan didampingi instansi teknis dari Pemkab Bartim. Kesepakatan ini paling lambat dilaksanakan Maret 2021.
Jika semua pihak menghormati dan komitmen melaksanakan isi kesepakatan, politisi Golkar itu meyakini akan tercipta kerjasama positif yang akan membawa kebaikan bagi perusahaan dan pihak koperasi plasma.
Nur Sulistio tidak mengharapkan adanya pihak yang tidak komitmen melaksanakan isi kesepakatan. Jika ada yang tidak melaksanakan komitmen, disarankan untuk menempuh prosedur lain yakni melalui jalur hukum atau pengadilan.
“Saya tidak mengharapkan ada pihak yang tidak komitmen melaksanakan isi kesepakatan itu,” tegas Nur Sulistio.
General Manager Umum PT BKI, Raden Agus Hirmawan didampingi General Manager Plantation Pande Nyoman Sukantra, mengharapkan kesepakatan yang dibuat diterima semua pihak dan bisa selesai.
“Dalam pertemuan ini sudah gambling baik itu plasma dan kemitraan. Kesepakatan yang dihasilkan merupakan ‘win-win solution’ dan bagaimana Koperasi Isa Pakat bisa membaur dengan KUBB agar tidak ada dualisme,” kata Raden.
Dia juga menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku yakni Undang Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa tidak bisa dilaksanakan perjanjian kerjasama satu perusahaan perkebunan dengan dua koperasi.
Baca juga: Masyarakat Bartim didorong manfaatkan lahan untuk pulihkan ekonomi