Sampit (ANTARA) - Hari pertama menjalankan tugas, Wakil Bupati Kotawaringin Kalimantan Tengah, Irawati langsung mengunjungi pasar tradisional di Sampit untuk memantau kondisi harga kebutuhan pokok di ibu kota kabupaten ini.
"Fluktuasi harga kebutuhan pokok masih sering dikeluhkan masyarakat, khususnya kaum ibu. Makanya saya ingin memantau perkembangannya, apalagi sekitar 40 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadhan," kata Irawati di Sampit, Senin.
Selaku ibu rumah tangga, Irawati tetap menjalankan kewajibannya mengurus kebutuhan dapur. Dia juga tetap berbelanja ke pasar seperti biasa sehingga tahu perkembangan harga kebutuhan pokok.
Meski begitu, menurutnya tetap perlu baginya untuk turun ke pasar dalam kapasitasnya sebagai wakil bupati. Hal ini sebagai gambaran bahwa pemerintah daerah komitmen memperhatikan keluhan masyarakat, termasuk terkait fluktuasi harga kebutuhan pokok untuk dicarikan solusinya.
Dia berdialog dengan sejumlah pedagang di Pusat Perbelanjaan Mentaya dan Pasar Ikan Mentaya terkait faktor-faktor yang bisa memicu harga kebutuhan naik tinggi. Harapannya agar diketahui solusinya sehingga potensi lonjakan harga bisa ditekan.
Baca juga: Bupati baru, pembangunan Kotim harus lebih baik
Irawati juga mendengar aspirasi pedagang tentang banyak hal, seperti tentang sepinya transaksi hingga masalah kondisi pasar. Aspirasi tersebut menjadi masukan berharga yang nantinya menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam membuat program pembangunan agar sesuai kebutuhan masyarakat.
Irawati juga mengajak pedagang untuk turut menjaga kestabilan harga. Kenaikan harga diharapkan bisa dicegah karena bisa membebani, padahal saat ini perekonomian belum pulih akibat terimbas pandemi COVID-19.
"Tujuan ini semua agar tidak ada kenaikan yang signifikan hingga memberatkan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Pedagang juga diminta jangan memainkan harga kebutuhan pokok," kata Irawati.
Secara khusus Irawati meminta Dinas Perdagangan dan Industri untuk aktif memantau perkembangan fluktuasi harga setiap hari. Harapannya, ada solusi untuk mencegah kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga tidak sampai membebani masyarakat luas.
Baca juga: Legislator Kotim ingatkan objektivitas penempatan pejabat
"Fluktuasi harga kebutuhan pokok masih sering dikeluhkan masyarakat, khususnya kaum ibu. Makanya saya ingin memantau perkembangannya, apalagi sekitar 40 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadhan," kata Irawati di Sampit, Senin.
Selaku ibu rumah tangga, Irawati tetap menjalankan kewajibannya mengurus kebutuhan dapur. Dia juga tetap berbelanja ke pasar seperti biasa sehingga tahu perkembangan harga kebutuhan pokok.
Meski begitu, menurutnya tetap perlu baginya untuk turun ke pasar dalam kapasitasnya sebagai wakil bupati. Hal ini sebagai gambaran bahwa pemerintah daerah komitmen memperhatikan keluhan masyarakat, termasuk terkait fluktuasi harga kebutuhan pokok untuk dicarikan solusinya.
Dia berdialog dengan sejumlah pedagang di Pusat Perbelanjaan Mentaya dan Pasar Ikan Mentaya terkait faktor-faktor yang bisa memicu harga kebutuhan naik tinggi. Harapannya agar diketahui solusinya sehingga potensi lonjakan harga bisa ditekan.
Baca juga: Bupati baru, pembangunan Kotim harus lebih baik
Irawati juga mendengar aspirasi pedagang tentang banyak hal, seperti tentang sepinya transaksi hingga masalah kondisi pasar. Aspirasi tersebut menjadi masukan berharga yang nantinya menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam membuat program pembangunan agar sesuai kebutuhan masyarakat.
Irawati juga mengajak pedagang untuk turut menjaga kestabilan harga. Kenaikan harga diharapkan bisa dicegah karena bisa membebani, padahal saat ini perekonomian belum pulih akibat terimbas pandemi COVID-19.
"Tujuan ini semua agar tidak ada kenaikan yang signifikan hingga memberatkan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Pedagang juga diminta jangan memainkan harga kebutuhan pokok," kata Irawati.
Secara khusus Irawati meminta Dinas Perdagangan dan Industri untuk aktif memantau perkembangan fluktuasi harga setiap hari. Harapannya, ada solusi untuk mencegah kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga tidak sampai membebani masyarakat luas.
Baca juga: Legislator Kotim ingatkan objektivitas penempatan pejabat