Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengaku mendukung rencana pemerintah pusat, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, membangun Pusat Data Nasional dan super aplikasi pemerintahan nasional.
Rencana itu harapannya dapat mengakhiri penggunaan dana rutin kepentingan data serta komunikasi yang jumlahnya hingga puluhan triliun rupiah, kata Teras Narang usai mengikuti rapat kerja Panitia Perancang Undang-Undangan DPD RI bersama Kemenkominfo di Jakarta melalui rilis yang diterima di Palangka Raya, Rabu.
"Kalau saya melihat, anggaran puluhan triliun rupiah selama ini untuk kepentingan data dan komunikasi itu, kurang efisien. Jadi, saya berharap adanya pembangunan pusat data nasional itu, bisa membuat inefisiensi," ucapnya.
Senator asal Provinsi Kalimantan Tengah itu mengaku prihatin adanya puluhan ribu pusat data pemerintahan, selama ini tidak optimal dipakai untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.
Dia mengatakan padahal efisiensi dan efektifitas dari tiap anggaran yang digunakan baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat, akan menentukan kemajuan sebuah bangsa.
"Saya melihat ini tak lepas dari mentalitas pelayanan publik, yang belum jadi acuan dari banyak pemangku kepentingan pemerintahan," kata Teras Narang.
Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu pun mengingatkan, kebijakan dan program dari pemerintahan mesti cermat direncanakan hingga pemberlakuan-nya. Hal itu bertujuan, agar tidak semata menjadi proyek, melainkan mencapai tujuannya bagi kepentingan publik.
Dirinya pun berharap agenda pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur digital 2021-2024 dapat berjalan baik, serta mempercepat berlakunya kebijakan satu pintu dan satu atap yang selama ini digaung-gaungkan pemerintah.
Baca juga: Teras Narang: Ada 173 usulan pemekaran diterima DPD RI
Dia juga mendorong agar pemerintah di semua tingkatan, semangat untuk melayani dengan hati, mesti dibangun secara revolusional. Sebab, tak cukup hanya kebijakan reformasi birokrasi saja, atau teknologi maju tersedia, bila mentalitas masih tidak terbangun baik.
"Ini memprihatinkan sekali. Jangan sampai teknologinya terlalu maju, tapi user atau pengguna di lembaga pelayanan publik terlambat mengantisipasi dan tidak punya the spirit to serve," demikian Teras Narang.
Baca juga: Menag ingatkan pemuda manfaatkan medsos siarkan moderasi beragama
Baca juga: Moderasi Beragama, Teras ajak umat Budha hidupi nilai Huma Betang
Baca juga: Warnai Indonesia, Teras dorong pemuda Kalteng jadi creative minority
Rencana itu harapannya dapat mengakhiri penggunaan dana rutin kepentingan data serta komunikasi yang jumlahnya hingga puluhan triliun rupiah, kata Teras Narang usai mengikuti rapat kerja Panitia Perancang Undang-Undangan DPD RI bersama Kemenkominfo di Jakarta melalui rilis yang diterima di Palangka Raya, Rabu.
"Kalau saya melihat, anggaran puluhan triliun rupiah selama ini untuk kepentingan data dan komunikasi itu, kurang efisien. Jadi, saya berharap adanya pembangunan pusat data nasional itu, bisa membuat inefisiensi," ucapnya.
Senator asal Provinsi Kalimantan Tengah itu mengaku prihatin adanya puluhan ribu pusat data pemerintahan, selama ini tidak optimal dipakai untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.
Dia mengatakan padahal efisiensi dan efektifitas dari tiap anggaran yang digunakan baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat, akan menentukan kemajuan sebuah bangsa.
"Saya melihat ini tak lepas dari mentalitas pelayanan publik, yang belum jadi acuan dari banyak pemangku kepentingan pemerintahan," kata Teras Narang.
Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu pun mengingatkan, kebijakan dan program dari pemerintahan mesti cermat direncanakan hingga pemberlakuan-nya. Hal itu bertujuan, agar tidak semata menjadi proyek, melainkan mencapai tujuannya bagi kepentingan publik.
Dirinya pun berharap agenda pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur digital 2021-2024 dapat berjalan baik, serta mempercepat berlakunya kebijakan satu pintu dan satu atap yang selama ini digaung-gaungkan pemerintah.
Baca juga: Teras Narang: Ada 173 usulan pemekaran diterima DPD RI
Dia juga mendorong agar pemerintah di semua tingkatan, semangat untuk melayani dengan hati, mesti dibangun secara revolusional. Sebab, tak cukup hanya kebijakan reformasi birokrasi saja, atau teknologi maju tersedia, bila mentalitas masih tidak terbangun baik.
"Ini memprihatinkan sekali. Jangan sampai teknologinya terlalu maju, tapi user atau pengguna di lembaga pelayanan publik terlambat mengantisipasi dan tidak punya the spirit to serve," demikian Teras Narang.
Baca juga: Menag ingatkan pemuda manfaatkan medsos siarkan moderasi beragama
Baca juga: Moderasi Beragama, Teras ajak umat Budha hidupi nilai Huma Betang
Baca juga: Warnai Indonesia, Teras dorong pemuda Kalteng jadi creative minority