Buntok (ANTARA) - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Adriansyah mengatakan, pembinaan kampung keluarga berkualitas (KB) harus dilakukan lintas sektoral.
"Pembinaan terhadap kampung KB tersebut harus dilakukan lintas sektoral, baik pemerintah maupun dari pihak swasta," kata Adriansyah, di Buntok, Kamis.
Indikator kampung berkualitas ini dari berbagai sektor seperti dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan lainnya.
"Pergerakan dari kampung KB ini konsepnya melembagakan organisasi masyarakat dalam hal ini kelompok kerja di perdesaan yang mengoordinir program Bangga Kencana," ucap Adriansyah.
Menurut dia, program Bangga Kencana itu merupakan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, dan oleh karena itu intervensinya harus dilakukan lintas sektor, baik dari pemerintahan maupun swasta.
Untuk pembiayaannya pun tergantung dari tingkatan, sebab kampung KB ini terdiri dari beberapa tingkatan seperti tingkat dasar, berkembang, mandiri dan selanjutnya.
"Apabila kualifikasi kampung KB bisa meningkat lebih tinggi, maka pendanaan pokja pada kampung KB itu akan bisa mengalir, dan kita bisa menggandeng perusahaan melalui dana CSR dalam melaksanakan kegiatan diberbagai sektor pada pokja," tambah Adriansyah.
Dikatakannya, pada tahun 2021 ini, pihaknya mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk program Bangga Kencana sebesar Rp299 juta.
"Dana tersebut digunakan untuk biaya pertemuan pokja, pelaksanaan mekanisme operasional di lapangan dan untuk melaksanakan kegiatan ketahanan keluarga berbasis kelompok, dan untuk penyaluran anggarannya akan dimulai pada bulan April," terangnya.
Seiring dengan hal itu kata dia, pihaknya juga mendapatkan dukungan dari provinsi, karena 15 kampung KB di Barsel ini masih dalam tataran kualifikasi dasar.
"Mudah-mudahan dengan dukungan fasilitasi dan peran serta penyuluh lapangan, kualifikasi kampung KB di Barsel dapat terus ditingkatkan dari tingkat dasar," kata dia.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Lisa Florence menambahkan 15 kampung KB di Barito Selatan ini tersebar di enam kecamatan di daerah ini.
Adapun 15 kampung Keluarga Berkualitas tersebut yakni Desa Kalahien, Tanjung Jawa, Teluk Mampun, Kelurahan Bangkuang, Desa Babai, Desa Hulu Tampang.
"Desa Marawan Lama, Maruga, Muara Singan, Desa Marga Jaya, Desa Bintang Ara, Lehai, Kalanis Murung, Kelurahan Rantau Kujang, dan Desa Rantau Bahuang," jelas Lisa Florence.
Penanganan pembinaannya baru diserahkan dari bidang KB ke bidang pengendalian penduduk, maka pembinaan akan mulai dilaksanakan pada April 2021 mendatang bersamaan dengan dilaksanakannya pendataan keluarga.
Bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan, pihaknya akan meneruskan apa yang telah dilakukan bidang KB, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaharui kembali supaya menjadi lebih baik lagi.
Baca juga: Begini pelaksanaan ujian sekolah di Barito Selatan
"Pembinaan terhadap kampung KB tersebut harus dilakukan lintas sektoral, baik pemerintah maupun dari pihak swasta," kata Adriansyah, di Buntok, Kamis.
Indikator kampung berkualitas ini dari berbagai sektor seperti dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan lainnya.
"Pergerakan dari kampung KB ini konsepnya melembagakan organisasi masyarakat dalam hal ini kelompok kerja di perdesaan yang mengoordinir program Bangga Kencana," ucap Adriansyah.
Menurut dia, program Bangga Kencana itu merupakan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, dan oleh karena itu intervensinya harus dilakukan lintas sektor, baik dari pemerintahan maupun swasta.
Untuk pembiayaannya pun tergantung dari tingkatan, sebab kampung KB ini terdiri dari beberapa tingkatan seperti tingkat dasar, berkembang, mandiri dan selanjutnya.
"Apabila kualifikasi kampung KB bisa meningkat lebih tinggi, maka pendanaan pokja pada kampung KB itu akan bisa mengalir, dan kita bisa menggandeng perusahaan melalui dana CSR dalam melaksanakan kegiatan diberbagai sektor pada pokja," tambah Adriansyah.
Dikatakannya, pada tahun 2021 ini, pihaknya mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk program Bangga Kencana sebesar Rp299 juta.
"Dana tersebut digunakan untuk biaya pertemuan pokja, pelaksanaan mekanisme operasional di lapangan dan untuk melaksanakan kegiatan ketahanan keluarga berbasis kelompok, dan untuk penyaluran anggarannya akan dimulai pada bulan April," terangnya.
Seiring dengan hal itu kata dia, pihaknya juga mendapatkan dukungan dari provinsi, karena 15 kampung KB di Barsel ini masih dalam tataran kualifikasi dasar.
"Mudah-mudahan dengan dukungan fasilitasi dan peran serta penyuluh lapangan, kualifikasi kampung KB di Barsel dapat terus ditingkatkan dari tingkat dasar," kata dia.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Lisa Florence menambahkan 15 kampung KB di Barito Selatan ini tersebar di enam kecamatan di daerah ini.
Adapun 15 kampung Keluarga Berkualitas tersebut yakni Desa Kalahien, Tanjung Jawa, Teluk Mampun, Kelurahan Bangkuang, Desa Babai, Desa Hulu Tampang.
"Desa Marawan Lama, Maruga, Muara Singan, Desa Marga Jaya, Desa Bintang Ara, Lehai, Kalanis Murung, Kelurahan Rantau Kujang, dan Desa Rantau Bahuang," jelas Lisa Florence.
Penanganan pembinaannya baru diserahkan dari bidang KB ke bidang pengendalian penduduk, maka pembinaan akan mulai dilaksanakan pada April 2021 mendatang bersamaan dengan dilaksanakannya pendataan keluarga.
Bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan, pihaknya akan meneruskan apa yang telah dilakukan bidang KB, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaharui kembali supaya menjadi lebih baik lagi.
Baca juga: Begini pelaksanaan ujian sekolah di Barito Selatan