Sampit (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo akan membangun empat menara "base transceiver station" atau BTS untuk memperkuat sinyal telepon seluler di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
"Kita tidak mengeluarkan biaya sepeserpun. Ini bagian dari kontribusi pemerintah pusat melalui kewenangannya yaitu telekomunikasi untuk membangun tower (menara) di daerah-daerah blank spot atau tanpa sinyal," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur, Multazam di Sampit, Kamis.
Persiapan realisasi program tersebut terus dimatangkan. Rapat secara virtual kembali digelar dengan Kemenkominfo pada Rabu (21/4) untuk membahas perkembangan persiapan di lapangan.
Pembangunan tower atau menara BTS ini merupakan kerjasama Kemenkominfo dengan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) atau lebih dikenal dengan produknya yaitu kartu 3 atau three.
Dalam kerjasama tersebut, tahun 2021 ini PT H3I diminta membangun paling sedikit 70 menara di daerah-daerah yang masuk kategori non 3T atau terdepan, terpencil dan tertinggal. Dari 70 menara BTS yang akan dibangun itu, Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan jatah empat lokasi pembangunan.
Multazam menjelaskan, empat lokasi yang rencananya akan dibangun menara BTS atau pemancar sinyal itu adalah Desa Jaya Kelapa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, serta di Desa Luwuk Kowan, Tumbang Bajanei, dan Tumbang Mangkup Kecamatan Telaga Antang.
Baca juga: Diskominfo Kotim rangkul Pramuka jadi pelopor melek teknologi informasi
Direncanakan pekan kedua Oktober nanti empat menara pemancar sinyal itu sudah bisa digunakan. Pemerintah desa dan kecamatan diharapkan membantu perusahaan operator seluler untuk melaksanakan pembangunan menara tersebut.
Ketersediaan sinyal telepon seluler dan internet kini sudah sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerataan jangkauan layanan telekomunikasi ini sejalan dengan upaya pemerintah membuka keterisolasian informasi serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan secara online.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur melakukan pendataan dibantu aparatur kecamatan dan desa terkait wilayah yang masih "blank spot" atau belum terjangkau sinyal telepon seluler agar bisa diusulkan untuk pembangunan menara BTS.
Hasil pendataan dengan titik kontrol di kantor atau balai desa, saat ini masih ada 65 desa belum terjangkau sinyal telepon. Ada pula desa yang sudah terjangkau sinyal namun masih lemah sehingga perlu ditingkatkan.
Multazam menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat, terkait kondisi infrastruktur telekomunikasi di daerah agar turut diperhatikan.
Baca juga: Pemkab Kotim benahi fungsi keterbukaan informasi
Pemerintah daerah bersyukur atas bantuan Kemenkominfo bersama operator yang akan membangun empat menara BTS di Kotawaringin Timur. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan jangkauan telekomunikasi.
"Peran daerah dalam menyikapi adanya rencana pembangunan tower tersebut adalah mendukung kegiatan tersebut melalui pemberian kemudahan proses perizinan sesuai perundang-undangan yang berlaku, partisipasi dari warga sekitar pembangunan sangat diharapkan berjalan dengan lancar," ujar Multazam.
Multazam menambahkan, solusi lain yang dapat ditawarkan untuk membuka akses internet di desa adalah pemasangan antena VSAT yang menggunakan kuota paket data. VSAT memerlukan anggaran instalasi awal sekitar Rp40 juta, termasuk instalasi perangkat listrik tenaga matahari.
Selanjutnya, setiap bulannya diperlukan kuota paket data rata-rata Rp1 juta untuk pemakaian normal tanpa akses film, youtube. Pemasangan VSAT dapat menggunakan anggaran desa masing-masing.
"Diskominfo Kotawaringin Timur sudah memasukkan ke dalam perencanaan pemasangan VSAT sebanyak 34 desa yang akan dibagi menjadi tihay tahun yaitu 2022 hingga 2024, namun sampai pembahasan terakhir dengan Bappelitbangda bersama 17 kecamatan masih belum dapat terpenuhi anggaran yang dibutuhkan," demikian Multazam.
Baca juga: Puluhan drum arak ditemukan saat penggerebekan di Sampit
"Kita tidak mengeluarkan biaya sepeserpun. Ini bagian dari kontribusi pemerintah pusat melalui kewenangannya yaitu telekomunikasi untuk membangun tower (menara) di daerah-daerah blank spot atau tanpa sinyal," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur, Multazam di Sampit, Kamis.
Persiapan realisasi program tersebut terus dimatangkan. Rapat secara virtual kembali digelar dengan Kemenkominfo pada Rabu (21/4) untuk membahas perkembangan persiapan di lapangan.
Pembangunan tower atau menara BTS ini merupakan kerjasama Kemenkominfo dengan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) atau lebih dikenal dengan produknya yaitu kartu 3 atau three.
Dalam kerjasama tersebut, tahun 2021 ini PT H3I diminta membangun paling sedikit 70 menara di daerah-daerah yang masuk kategori non 3T atau terdepan, terpencil dan tertinggal. Dari 70 menara BTS yang akan dibangun itu, Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan jatah empat lokasi pembangunan.
Multazam menjelaskan, empat lokasi yang rencananya akan dibangun menara BTS atau pemancar sinyal itu adalah Desa Jaya Kelapa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, serta di Desa Luwuk Kowan, Tumbang Bajanei, dan Tumbang Mangkup Kecamatan Telaga Antang.
Baca juga: Diskominfo Kotim rangkul Pramuka jadi pelopor melek teknologi informasi
Direncanakan pekan kedua Oktober nanti empat menara pemancar sinyal itu sudah bisa digunakan. Pemerintah desa dan kecamatan diharapkan membantu perusahaan operator seluler untuk melaksanakan pembangunan menara tersebut.
Ketersediaan sinyal telepon seluler dan internet kini sudah sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerataan jangkauan layanan telekomunikasi ini sejalan dengan upaya pemerintah membuka keterisolasian informasi serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan secara online.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur melakukan pendataan dibantu aparatur kecamatan dan desa terkait wilayah yang masih "blank spot" atau belum terjangkau sinyal telepon seluler agar bisa diusulkan untuk pembangunan menara BTS.
Hasil pendataan dengan titik kontrol di kantor atau balai desa, saat ini masih ada 65 desa belum terjangkau sinyal telepon. Ada pula desa yang sudah terjangkau sinyal namun masih lemah sehingga perlu ditingkatkan.
Multazam menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat, terkait kondisi infrastruktur telekomunikasi di daerah agar turut diperhatikan.
Baca juga: Pemkab Kotim benahi fungsi keterbukaan informasi
Pemerintah daerah bersyukur atas bantuan Kemenkominfo bersama operator yang akan membangun empat menara BTS di Kotawaringin Timur. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan jangkauan telekomunikasi.
"Peran daerah dalam menyikapi adanya rencana pembangunan tower tersebut adalah mendukung kegiatan tersebut melalui pemberian kemudahan proses perizinan sesuai perundang-undangan yang berlaku, partisipasi dari warga sekitar pembangunan sangat diharapkan berjalan dengan lancar," ujar Multazam.
Multazam menambahkan, solusi lain yang dapat ditawarkan untuk membuka akses internet di desa adalah pemasangan antena VSAT yang menggunakan kuota paket data. VSAT memerlukan anggaran instalasi awal sekitar Rp40 juta, termasuk instalasi perangkat listrik tenaga matahari.
Selanjutnya, setiap bulannya diperlukan kuota paket data rata-rata Rp1 juta untuk pemakaian normal tanpa akses film, youtube. Pemasangan VSAT dapat menggunakan anggaran desa masing-masing.
"Diskominfo Kotawaringin Timur sudah memasukkan ke dalam perencanaan pemasangan VSAT sebanyak 34 desa yang akan dibagi menjadi tihay tahun yaitu 2022 hingga 2024, namun sampai pembahasan terakhir dengan Bappelitbangda bersama 17 kecamatan masih belum dapat terpenuhi anggaran yang dibutuhkan," demikian Multazam.
Baca juga: Puluhan drum arak ditemukan saat penggerebekan di Sampit