Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan salah satu fokus pembangunan saat ini, yakni upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
"Untuk itu kami harapkan kegiatan berbasis kemasyarakatan di bidang kehutanan lebih ditingkatkan lagi," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Nurul Edy di Palangka Raya, Senin.
Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan rapat koordinasi teknis kehutanan Kalteng 2021 saat mewakili Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri.
Adapun peningkatan kegiatan berbasis kemasyarakatan di bidang kehutanan, seperti penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial maupun rehabilitasi hutan, diharapkan bisa membantu upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
Selain itu, juga lahan berupa pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan, baik luas hingga jumlah kelompok masyarakat sasaran.
Lebih lanjut ia menyampaikan, agar dilakukan optimalisasi sumber daya yang ada, karena sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2021, terdapat perluasan penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR).
Yakni selain untuk merehabilitasi hutan dan lahan, juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung lainnya. Seperti pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, hingga penyiapan maupun pengembangan perhutanan sosial, serta operasional KPH.
"Khusus bagi pemkab atau pemkot yang memiliki sisa DBH DR, perlu didorong optimalisasi penggunaannya," jelasnya.
Hal itu dikarenakan sesuai ketentuan mengenai batas waktu penggunaan sisa DBH DR kabupaten dan kota, paling lambat hingga tahun anggaran 2022 mendatang.
Apabila masih ada tersisa, maka konsekuensinya Kementerian Keuangan dapat melakukan pemotongan maupun penghentian penyaluran DAU/DBH lainnya dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah bersangkutan.
Selain itu Edy juga mengingatkan agar masing-masing pemerintah daerah di Kalteng, agar bisa mengantisipasi dan menangani kebakaran hutan dan lahan secara maksimal, mengingat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bencana tersebut memengaruhi berbagai sendi kehidupan, mulai dari kesehatan hingga lingkungan dan ekonomi.
"Untuk itu kami harapkan kegiatan berbasis kemasyarakatan di bidang kehutanan lebih ditingkatkan lagi," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Nurul Edy di Palangka Raya, Senin.
Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan rapat koordinasi teknis kehutanan Kalteng 2021 saat mewakili Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri.
Adapun peningkatan kegiatan berbasis kemasyarakatan di bidang kehutanan, seperti penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial maupun rehabilitasi hutan, diharapkan bisa membantu upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
Selain itu, juga lahan berupa pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan, baik luas hingga jumlah kelompok masyarakat sasaran.
Lebih lanjut ia menyampaikan, agar dilakukan optimalisasi sumber daya yang ada, karena sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2021, terdapat perluasan penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR).
Yakni selain untuk merehabilitasi hutan dan lahan, juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung lainnya. Seperti pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, hingga penyiapan maupun pengembangan perhutanan sosial, serta operasional KPH.
"Khusus bagi pemkab atau pemkot yang memiliki sisa DBH DR, perlu didorong optimalisasi penggunaannya," jelasnya.
Hal itu dikarenakan sesuai ketentuan mengenai batas waktu penggunaan sisa DBH DR kabupaten dan kota, paling lambat hingga tahun anggaran 2022 mendatang.
Apabila masih ada tersisa, maka konsekuensinya Kementerian Keuangan dapat melakukan pemotongan maupun penghentian penyaluran DAU/DBH lainnya dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah bersangkutan.
Selain itu Edy juga mengingatkan agar masing-masing pemerintah daerah di Kalteng, agar bisa mengantisipasi dan menangani kebakaran hutan dan lahan secara maksimal, mengingat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bencana tersebut memengaruhi berbagai sendi kehidupan, mulai dari kesehatan hingga lingkungan dan ekonomi.