Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Anak (DPPKBP3A) Palangka Raya Sahdin Hasan mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota setempat menunjukkan tren menurun.
"Kami mencatat tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak turun. Pada 2019 tercatat 26 kasus sementara tahun lalu tercatat 19 kasus. Kami pun optimis tahun ini juga semakin menurun," kata Sahdin di Palangka Raya Rabu.
Dia mengatakan dalam rangka menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah ini pihaknya juga melibatkan sejumlah pihak dalam upaya pencegahan.
Seperti misalnya dengan mengupayakan pembentukan kelompok masyarakat yang peduli dengan perempuan dan anak yang bertujuan memberikan penguatan, deteksi dini dan antisipasi potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tingkat paling bawah.
Selain itu pihaknya juga terus berupaya mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota layak anak dan kota yang menerapkan kesetaraan gender secara utuh dan merata.
DPPKBP3A "Kota Cantik" ini juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti organisasi kemasyarakatan, termasuk MUI setempat untuk memberikan penguatan tentang menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Ini juga sebagai upaya mewujudkan visi dan misi wali kota tentang 'Smart Society' yang merujuk pada memastikan masyarakat cerdas, aman dan nyaman dalam berkehidupan tanpa dibayangi kecemasan kekerasan," katanya.
Pernyataan itu diungkapkan Sahdin saat acara sosialisasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan perdagangan orang yang dilaksanakan di komplek Kantor Wali Kota Palangka Raya.
Baca juga: Rusliansyah kembali pimpin PMI Palangka Raya periode 2021-2026
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin pada kesempatan yang sama mengapresiasi turunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota setempat.
"Namun itu jangan membuat kita lengah. Kita harus pastikan angka itu turun karena tidak ada kejadian bukan turun karena tidak dilaporkan," kata Fairid.
Kepala daerah termuda di Provinsi Kalimantan Tengah ini pun meminta DPPKBP3A setempat meningkatkan cakupan layanan dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang.
"Kita harus memiliki satu layanan pusat sehingga masyarakat jelas dan pasti jika ingin melaporkan potensi atau kejadian kekerasan yang disertai respon yang cepat," kata Fairid.
Dia pun meminta berbagai pihak termasuk sektor swasta turut serta mensukseskan program kota layak anak yang menjadi salah satu upaya mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan anak.
Baca juga: Tim Pemburu COVID-19 Palangka Raya periksa 17 pengendara
Baca juga: Tim Pemburu COVID-19 Palangka Raya periksa 17 pengendara
Baca juga: Wali Kota Palangka Raya minta masyarakat tingkatkan antisipasi karhutla