Sampit (ANTARA) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mengusulkan sebanyak 1.146 guru honorer sekolah menjadi tenaga kontrak daerah maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Kami mohon dengan amat sangat kepada Bapak Bupati agar kiranya dapat dipertimbangkan untuk mengangkat mereka (guru honorer sekolah) sebagai tenaga kontrak daerah atau PPPK," kata Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur yang juga Ketua PGRI setempat, Suparmadi di Sampit, Sabtu.
Aspirasi itu disampaikan Suparmadi saat Konferensi Kerja Kabupaten PGRI Kotawaringin Timur. Kegiatan itu dihadiri Bupati Halikinnor, Wakil Ketua DPRD Rudianur dan Penjabat Sekretaris Daerah Fajrurrahman.
Suparmadi mengatakan, PGRI merupakan organisasi profesi yang menjadi wadah bagi guru atau tenaga pendidik dalam rangka menyampaikan aspirasi, baik menyangkut hak-haknya maupun dalam rangka meningkatkan kompetensinya.
Di sisi lain, PGRI juga merupakan organisasi yang berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka memberikan masukan dan pertimbangan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Suparmadi menyebutkan, jumlah guru dan sekolah yang tergabung menjadi anggota PGRI Kotawaringin Timur terdiri dari tenaga pendidik sebanyak 5.521 orang. Mereka terdiri dari guru PAUD 745 orang, guru SD 3.577 orang dan guru SMP 1.234 orang. Jumlah ini tidak termasuk Madrasah dan SMA.
Dari status kepegawaiannya, mereka terdiri dari PNS sebanyak 2.246 orang ,CPNS 324 orang, tenaga kontrak daerah 885 orang, guru tetap yayasan 1.304 orang dan guru honorer sekolah 1.146 orang.
Sementara itu jumlah sekolah ada 779 sekolah yang terdiri dari PAUD 302 sekolah yakni empat sekolah negeri dan 298 swasta, jenjamg SD 369 sekolah yakni 310 sekolah negeri dan 59 swasta, serta jenjang SMP sebanyak 108 sekolah yakni 78 sekolah negeri dan 30 swasta.
Guru berstatus honorer sekolah menjadi perhatian PGRI karena kesejahteraannya masih memprihatinkan. Mereka hanya menerima insentif dari sekolah sesuai kemampuan keuangan, bahkan ada yang hanya digaji ratusan ribu rupiah, padahal biaya hidup semakin meningkat, terlebih di pelosok.
Baca juga: Korfball Kotim targetkan emas di Porprov Kalteng
Jika mereka diangkat menjadi PPPK atau setidaknya menjadi tenaga kontrak daerah, maka mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup secara layak
"Kami di PGRI sebagai organisasi profesi telah banyak memperjuangkan yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan guru," ujar Suparmadi.
Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menanggapi positif aspirasi tersebut. Dia berjanji akan memperhatikan usulan tersebut karena dia juga mempunyai pandangan yang sama.
"Kami akan mengupayakannya, tetapi tentu harus tetap sesuai aturan. Selain itu, perlu memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah," demikian Halikinnor.
Baca juga: Kapolda Kalteng optimistis serbuan vaksinasi COVID-19 mencapai target
"Kami mohon dengan amat sangat kepada Bapak Bupati agar kiranya dapat dipertimbangkan untuk mengangkat mereka (guru honorer sekolah) sebagai tenaga kontrak daerah atau PPPK," kata Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur yang juga Ketua PGRI setempat, Suparmadi di Sampit, Sabtu.
Aspirasi itu disampaikan Suparmadi saat Konferensi Kerja Kabupaten PGRI Kotawaringin Timur. Kegiatan itu dihadiri Bupati Halikinnor, Wakil Ketua DPRD Rudianur dan Penjabat Sekretaris Daerah Fajrurrahman.
Suparmadi mengatakan, PGRI merupakan organisasi profesi yang menjadi wadah bagi guru atau tenaga pendidik dalam rangka menyampaikan aspirasi, baik menyangkut hak-haknya maupun dalam rangka meningkatkan kompetensinya.
Di sisi lain, PGRI juga merupakan organisasi yang berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka memberikan masukan dan pertimbangan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Suparmadi menyebutkan, jumlah guru dan sekolah yang tergabung menjadi anggota PGRI Kotawaringin Timur terdiri dari tenaga pendidik sebanyak 5.521 orang. Mereka terdiri dari guru PAUD 745 orang, guru SD 3.577 orang dan guru SMP 1.234 orang. Jumlah ini tidak termasuk Madrasah dan SMA.
Dari status kepegawaiannya, mereka terdiri dari PNS sebanyak 2.246 orang ,CPNS 324 orang, tenaga kontrak daerah 885 orang, guru tetap yayasan 1.304 orang dan guru honorer sekolah 1.146 orang.
Sementara itu jumlah sekolah ada 779 sekolah yang terdiri dari PAUD 302 sekolah yakni empat sekolah negeri dan 298 swasta, jenjamg SD 369 sekolah yakni 310 sekolah negeri dan 59 swasta, serta jenjang SMP sebanyak 108 sekolah yakni 78 sekolah negeri dan 30 swasta.
Guru berstatus honorer sekolah menjadi perhatian PGRI karena kesejahteraannya masih memprihatinkan. Mereka hanya menerima insentif dari sekolah sesuai kemampuan keuangan, bahkan ada yang hanya digaji ratusan ribu rupiah, padahal biaya hidup semakin meningkat, terlebih di pelosok.
Baca juga: Korfball Kotim targetkan emas di Porprov Kalteng
Jika mereka diangkat menjadi PPPK atau setidaknya menjadi tenaga kontrak daerah, maka mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup secara layak
"Kami di PGRI sebagai organisasi profesi telah banyak memperjuangkan yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan guru," ujar Suparmadi.
Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menanggapi positif aspirasi tersebut. Dia berjanji akan memperhatikan usulan tersebut karena dia juga mempunyai pandangan yang sama.
"Kami akan mengupayakannya, tetapi tentu harus tetap sesuai aturan. Selain itu, perlu memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah," demikian Halikinnor.
Baca juga: Kapolda Kalteng optimistis serbuan vaksinasi COVID-19 mencapai target