Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Halikinnor mengajak semua pihak mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla agar tidak semakin memperparah situasi di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
"Dampak karhutla bisa mengganggu banyak aspek seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Saat ini masih pandemi COVID-19 masih terjadi. Kalau ditambah lagi terjadi karhutla maka akan dobel masalah yang harus kita hadapi," kata Halikinnor di Sampit, Kamis.
Harapan itu disampaikan Halikinnor usai mengikuti secara virtual acara penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Turut hadir Ketua DPRD Rinie, Kapolres AKBP Abdoel Harris Jakin dan pejabat lainnya.
Dalam kesempatan itu Halikinnor meninjau kesiapan peralatan dan personel penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dia bahkan sempat mencoba beberapa peralatan seperti pemadam kebakaran dan mobil pemburu api.
Menurutnya, secara umum kesiapan sarana dan prasarana memadai untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Namun dia menekankan agar upaya pencegahan lebih diutamakan sehingga kebakaran dan kabut asap bisa dicegah.
Tahun ini diperkirakan terjadi kemarau basah atau masih ada potensi hujan. Namun Halikinnor mengingatkan agar semua tidak sampai lengah karena kabupaten ini termasuk daerah rawan kebakaran lahan, salah satunya karena luasnya sebaran tanah gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan saat kemarau.
Pemerintah daerah meminta dukungan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta peduli membantu karena jika terjadi kebakaran lahan dan kabut asap maka dampaknya akan sangat buruk bagi masyarakat luas.
"Masyarakat mohon jangan mengolah lahan dengan cara membakar. Walau sebanyak apapun peralatan pemadam kebakaran tapi kalau lahan sudah terbakar maka akan sulit diatasi. Mumpung titik panas belum banyak maka kita sama-sama mencegahnya," harap Halikinnor.
Baca juga: Kebijakan anggaran Pemkab Kotim tetap memprioritaskan penanganan COVID-19
Sementara itu Kapolres AKBP Abdoel Harris Jakin mengatakan, sepanjang tahun ini pihaknya menangani satu kasus kebakaran hutan dan lahan. Kasusnya sedang berproses di Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.
"Penanganan kasus tetap menjadi prioritas. Namun sesuai instruksi Presiden, hal yang paling diutamakan adalah aspek pencegahan. Makanya kami terus lakukan melalui sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat maupun patroli darat dan perairan," ajak Jakin.
Jakin meminta masyarakat membantu mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Dia menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah tugas bersama.
"Kendala kami masalah pemahaman masyarakat bahwa membakar lahan ini tradisi turun temurun. Kalau saya mencermati, tradisi itu berbeda dengan saat ini. Dulu pembersihan lahan dijaga agar api tidak meluas, tapi sekarang tujuannya agar murah dan cepat makanya dibakar tanpa dijaga, akhirnya tidak terkendali dan meluas," demikian Abdoel Harris Jakin.
Baca juga: Legislator dukung Bupati Kotim segera rombak pejabat
"Dampak karhutla bisa mengganggu banyak aspek seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Saat ini masih pandemi COVID-19 masih terjadi. Kalau ditambah lagi terjadi karhutla maka akan dobel masalah yang harus kita hadapi," kata Halikinnor di Sampit, Kamis.
Harapan itu disampaikan Halikinnor usai mengikuti secara virtual acara penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Turut hadir Ketua DPRD Rinie, Kapolres AKBP Abdoel Harris Jakin dan pejabat lainnya.
Dalam kesempatan itu Halikinnor meninjau kesiapan peralatan dan personel penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dia bahkan sempat mencoba beberapa peralatan seperti pemadam kebakaran dan mobil pemburu api.
Menurutnya, secara umum kesiapan sarana dan prasarana memadai untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Namun dia menekankan agar upaya pencegahan lebih diutamakan sehingga kebakaran dan kabut asap bisa dicegah.
Tahun ini diperkirakan terjadi kemarau basah atau masih ada potensi hujan. Namun Halikinnor mengingatkan agar semua tidak sampai lengah karena kabupaten ini termasuk daerah rawan kebakaran lahan, salah satunya karena luasnya sebaran tanah gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan saat kemarau.
Pemerintah daerah meminta dukungan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta peduli membantu karena jika terjadi kebakaran lahan dan kabut asap maka dampaknya akan sangat buruk bagi masyarakat luas.
"Masyarakat mohon jangan mengolah lahan dengan cara membakar. Walau sebanyak apapun peralatan pemadam kebakaran tapi kalau lahan sudah terbakar maka akan sulit diatasi. Mumpung titik panas belum banyak maka kita sama-sama mencegahnya," harap Halikinnor.
Baca juga: Kebijakan anggaran Pemkab Kotim tetap memprioritaskan penanganan COVID-19
Sementara itu Kapolres AKBP Abdoel Harris Jakin mengatakan, sepanjang tahun ini pihaknya menangani satu kasus kebakaran hutan dan lahan. Kasusnya sedang berproses di Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.
"Penanganan kasus tetap menjadi prioritas. Namun sesuai instruksi Presiden, hal yang paling diutamakan adalah aspek pencegahan. Makanya kami terus lakukan melalui sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat maupun patroli darat dan perairan," ajak Jakin.
Jakin meminta masyarakat membantu mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Dia menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah tugas bersama.
"Kendala kami masalah pemahaman masyarakat bahwa membakar lahan ini tradisi turun temurun. Kalau saya mencermati, tradisi itu berbeda dengan saat ini. Dulu pembersihan lahan dijaga agar api tidak meluas, tapi sekarang tujuannya agar murah dan cepat makanya dibakar tanpa dijaga, akhirnya tidak terkendali dan meluas," demikian Abdoel Harris Jakin.
Baca juga: Legislator dukung Bupati Kotim segera rombak pejabat