Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan sebagai aparatur sipil negara (ASN), pegawai KPK harus bisa memainkan tiga peran sekaligus.
Hal tersebut dikatakannya saat memberi sambutan dalam acara penutupan penyelenggaraan rangkaian orientasi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPK yang digelar di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin.
"Penutupan orientasi ini juga menandai bahwa sebagai ASN, pegawai KPK harus memainkan tiga peran sekaligus, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa," kata Firli seperti dikutip dari laman https://www.kpk.go.id, Senin.
KPK bekerja sama dengan LAN menutup penyelenggaraan rangkaian orientasi bagi pegawai ASN di lingkungan KPK tersebut. Kegiatan diikuti oleh seluruh pegawai KPK secara luring dari Gedung LAN, Jakarta maupun secara daring.
Firli mengatakan sesuai dengan amanah undang-undang, KPK telah menyelesaikan rangkaian alih status pegawai KPK menjadi ASN sebelum tenggat pada 16 Oktober 2021.
Baca juga: Proses rekrutmen 57 mantan pegawai KPK mulai disiapkan
Ia mengatakan proses pengalihan pegawai selesai pada 30 September 2021 yang ditandai dengan pelantikan 18 pegawai yang mengikuti Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan dan pelantikan dua pegawai yang mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) susulan pada 8 Oktober 2021.
Selain Firli, penutupan orientasi juga dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala LAN Adi Suryanto.
Sementara itu, Menpan RB Tjahjo Kumolo mengharapkan KPK dapat semakin menambah kekuatan bagi pelayan publik untuk menghadapi tantangan bangsa saat ini diantaranya korupsi dan pandemi COVID-19.
"Saya menutup secara resmi pelaksanaan orientasi pegawai ASN di lingkungan KPK, kami berharap semua pegawai KPK mari bersama-sama menjaga komitmen dan tanggung jawab kita sebagai ASN," ucap Tjahjo.
Adapun orientasi pegawai ASN KPK berlangsung mulai 16 Juni hingga 24 Oktober 2021 diikuti oleh 1.289 pegawai.
Baca juga: Polri undang 57 mantan pegawai KPK tak lulus TWK
Program orientasi ASN pegawai KPK dilaksanakan dalam 17 kelompok. Metode pelaksanaannya memadukan tatap muka daring, tatap muka luring, dan e-learning.
Pelaksanaan orientasi dibagi menjadi tiga program, program I untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional keterampilan, program II untuk jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda dan jabatan fungsional ahli madya, dan program III untuk jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional ahli utama.
Pada penutupan Orientasi Pegawai ASN KPK ini terpilih tiga peserta terbaik dari masing-masing program, yaitu Siddig Alamsyah (program I), Raden Roro Suryawulan (program II), dan Chrystelina GS (program III).
KPK menyebut program orientasi wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai agar bisa melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa sehingga kurikulum orientasi akan memuat empat mata pelatihan, yakni sistem administrasi pemerintahan, sistem pembangunan nasional, arah kebijakan ASN unggul serta sistem merit dan manajemen ASN.
Baca juga: 57 pegawai yang diberhentikan tak miliki hubungan lagi dengan KPK
Baca juga: Seorang pegawai KPK kembali dinyatakan tak lulus TWK
Baca juga: Pegawai KPK yang diberhentikan dapat tunjangan hari tua
Hal tersebut dikatakannya saat memberi sambutan dalam acara penutupan penyelenggaraan rangkaian orientasi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPK yang digelar di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin.
"Penutupan orientasi ini juga menandai bahwa sebagai ASN, pegawai KPK harus memainkan tiga peran sekaligus, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa," kata Firli seperti dikutip dari laman https://www.kpk.go.id, Senin.
KPK bekerja sama dengan LAN menutup penyelenggaraan rangkaian orientasi bagi pegawai ASN di lingkungan KPK tersebut. Kegiatan diikuti oleh seluruh pegawai KPK secara luring dari Gedung LAN, Jakarta maupun secara daring.
Firli mengatakan sesuai dengan amanah undang-undang, KPK telah menyelesaikan rangkaian alih status pegawai KPK menjadi ASN sebelum tenggat pada 16 Oktober 2021.
Baca juga: Proses rekrutmen 57 mantan pegawai KPK mulai disiapkan
Ia mengatakan proses pengalihan pegawai selesai pada 30 September 2021 yang ditandai dengan pelantikan 18 pegawai yang mengikuti Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan dan pelantikan dua pegawai yang mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) susulan pada 8 Oktober 2021.
Selain Firli, penutupan orientasi juga dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala LAN Adi Suryanto.
Sementara itu, Menpan RB Tjahjo Kumolo mengharapkan KPK dapat semakin menambah kekuatan bagi pelayan publik untuk menghadapi tantangan bangsa saat ini diantaranya korupsi dan pandemi COVID-19.
"Saya menutup secara resmi pelaksanaan orientasi pegawai ASN di lingkungan KPK, kami berharap semua pegawai KPK mari bersama-sama menjaga komitmen dan tanggung jawab kita sebagai ASN," ucap Tjahjo.
Adapun orientasi pegawai ASN KPK berlangsung mulai 16 Juni hingga 24 Oktober 2021 diikuti oleh 1.289 pegawai.
Baca juga: Polri undang 57 mantan pegawai KPK tak lulus TWK
Program orientasi ASN pegawai KPK dilaksanakan dalam 17 kelompok. Metode pelaksanaannya memadukan tatap muka daring, tatap muka luring, dan e-learning.
Pelaksanaan orientasi dibagi menjadi tiga program, program I untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional keterampilan, program II untuk jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda dan jabatan fungsional ahli madya, dan program III untuk jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional ahli utama.
Pada penutupan Orientasi Pegawai ASN KPK ini terpilih tiga peserta terbaik dari masing-masing program, yaitu Siddig Alamsyah (program I), Raden Roro Suryawulan (program II), dan Chrystelina GS (program III).
KPK menyebut program orientasi wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai agar bisa melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa sehingga kurikulum orientasi akan memuat empat mata pelatihan, yakni sistem administrasi pemerintahan, sistem pembangunan nasional, arah kebijakan ASN unggul serta sistem merit dan manajemen ASN.
Baca juga: 57 pegawai yang diberhentikan tak miliki hubungan lagi dengan KPK
Baca juga: Seorang pegawai KPK kembali dinyatakan tak lulus TWK
Baca juga: Pegawai KPK yang diberhentikan dapat tunjangan hari tua