Sampit (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Muhammad Kurniawan Anwar mengingatkan pemerintah kabupaten untuk lebih transparan dalam pengelolaan parkir, mulai dari tahapan lelang hingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.
"Kami harapkan 2022 ini lelang parkir di Kotim bisa terlaksana dengan terbuka dan transparan. Dan yang sudah barang tentu harus ada peningkatan pendapatan di area perparkiran," kata Kurniawan di Sampit, Senin.
Bidang perparkiran dinilai merupakan salah satu bidang yang berpotensi membantu mendongkrak pendapatan asli daerah. Syaratnya, pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal dan transparan.
Pengelolaan parkir berpotensi menyumbang pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dari parkir di tempat khusus seperti mal, maupun retribusi daerah dari parkir yang difasilitasi pemerintah seperti di sisi jalan, pasar dan lainnya.
Komisi IV menyoroti masalah ini secara serius. Alasannya, selama ini kontribusi bidang perparkiran dinilai belum optimal, padahal potensinya besar. Dikhawatirkan terjadi kebocoran potensi pendapatan akibat pengelolaan yang kurang efektif.
Justru yang ada malah banyaknya keluhan masyarakat terkait perilaku juru parkir yang dinilai hanya menarik biaya namun tidak menjalankan kewajiban dengan semestinya.
Baca juga: 50 bangunan ludes dan satu warga meninggal akibat kebakaran Pasar Pundu
"Karena selama ini sudah sama-sama kita lihat, parkir tidak pernah sepi. Jadi bukan menjadi alasan untuk tidak meningkatkan PAD," timpal Kurniawan.
Dia juga menyoroti proses lelang parkir yang menurutnya perlu lebih transparan. Hal ini agar bisa dihasilkan rekanan yang mampu ikut berkontribusi mendongkrak pendapatan asli daerah melalui bidang ini.
Transparansi juga untuk menghindari kecurigaan dalam proses lelang tersebut. Selain itu, ini juga akan berdampak positif bagi daerah supaya dihasilkan rekanan terbaik yang benar-benar mampu memenuhi target pendapatan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Kami melihat ini menjadi hal yang serius, karena dari beberapa tahun, kami tidak pernah tahu bagaimana mekanisme lelang berlangsung. Ke depan tentu kami akan melakukan rapat secara berkala bersama dinas terkait. Demi agar PAD dari bidang parkir bisa meningkat," ujar Kurniawan.
Dia juga meminta rekanan pemenang lelang untuk membekali juru parkir mereka dengan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat merasa puas. Bidang perparkiran bukan semata terkait pendapatan asli daerah, tetapi yang jauh lebih penting adalah memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan bagi masyarakat.
Baca juga: Pemkab Kotim dukung Kemenag wujudkan transformasi layanan umat
Baca juga: Kebakaran besar melanda Pasar Pundu
Baca juga: Legislator Kotim berharap program CSR lebih terarah
"Kami harapkan 2022 ini lelang parkir di Kotim bisa terlaksana dengan terbuka dan transparan. Dan yang sudah barang tentu harus ada peningkatan pendapatan di area perparkiran," kata Kurniawan di Sampit, Senin.
Bidang perparkiran dinilai merupakan salah satu bidang yang berpotensi membantu mendongkrak pendapatan asli daerah. Syaratnya, pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal dan transparan.
Pengelolaan parkir berpotensi menyumbang pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dari parkir di tempat khusus seperti mal, maupun retribusi daerah dari parkir yang difasilitasi pemerintah seperti di sisi jalan, pasar dan lainnya.
Komisi IV menyoroti masalah ini secara serius. Alasannya, selama ini kontribusi bidang perparkiran dinilai belum optimal, padahal potensinya besar. Dikhawatirkan terjadi kebocoran potensi pendapatan akibat pengelolaan yang kurang efektif.
Justru yang ada malah banyaknya keluhan masyarakat terkait perilaku juru parkir yang dinilai hanya menarik biaya namun tidak menjalankan kewajiban dengan semestinya.
Baca juga: 50 bangunan ludes dan satu warga meninggal akibat kebakaran Pasar Pundu
"Karena selama ini sudah sama-sama kita lihat, parkir tidak pernah sepi. Jadi bukan menjadi alasan untuk tidak meningkatkan PAD," timpal Kurniawan.
Dia juga menyoroti proses lelang parkir yang menurutnya perlu lebih transparan. Hal ini agar bisa dihasilkan rekanan yang mampu ikut berkontribusi mendongkrak pendapatan asli daerah melalui bidang ini.
Transparansi juga untuk menghindari kecurigaan dalam proses lelang tersebut. Selain itu, ini juga akan berdampak positif bagi daerah supaya dihasilkan rekanan terbaik yang benar-benar mampu memenuhi target pendapatan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Kami melihat ini menjadi hal yang serius, karena dari beberapa tahun, kami tidak pernah tahu bagaimana mekanisme lelang berlangsung. Ke depan tentu kami akan melakukan rapat secara berkala bersama dinas terkait. Demi agar PAD dari bidang parkir bisa meningkat," ujar Kurniawan.
Dia juga meminta rekanan pemenang lelang untuk membekali juru parkir mereka dengan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat merasa puas. Bidang perparkiran bukan semata terkait pendapatan asli daerah, tetapi yang jauh lebih penting adalah memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan bagi masyarakat.
Baca juga: Pemkab Kotim dukung Kemenag wujudkan transformasi layanan umat
Baca juga: Kebakaran besar melanda Pasar Pundu
Baca juga: Legislator Kotim berharap program CSR lebih terarah