Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Tengah Ilham Djaya, mengingatkan sekaligus meminta jajarannya, agar lebih mengoptimalkan kinerja pada tahun anggaran 2022.
Pernyataan itu diungkapkan Ilham Jaya melalui Kepala bagian Program dan Humas Diana Soekowati saat Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 di Palangka Raya, Jumat.
"Kepala unit pelaksana teknis, baik pemasyarakatan dan imigrasi, diminta dapat mengimplementasikan seluruh rencana kerja 2022," tambahnya.
Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng itu diikuti pimpinan tinggi pratama dan pejabat struktural pada Kantor Wilayah. Selain itu juga para kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan imigrasi se-Kalimantan Tengah.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan dua narasumber dari Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah Bambang Ari Setiono dan Kepala Kantor Wilayah DJPb Kalimantan Tengah Hari Utomo. Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Kalteng juga memaparkan hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.
"Saya harap seluruh kepala unit pelaksana teknis baik pemasyarakatan dan imigrasi dapat menyimak arahan dan materi yang disampaikan oleh para narasumber. Saat kembali ke masing-masing UPT segera implementasikan dengan baik," katanya.
Sementara itu, salah satu program Kemenkumham Kalteng tahun ini adalah pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pihaknya juga berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Caranya, dengan mengimplementasikan "Core Value" ASN yang diluncurkan pada tahun 2021.
Terus implementasikan 'Core Value' ASN yaitu BerAKHLAK yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tahun 2021 dengan menyelaraskan tata nilai Kemenkumham, yaitu PASTI dan juga dilaksanakan dengan Syukur, Intropeksi, Aktualisasi, Profesional (SIAP).
Pernyataan itu diungkapkan Ilham Jaya melalui Kepala bagian Program dan Humas Diana Soekowati saat Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 di Palangka Raya, Jumat.
"Kepala unit pelaksana teknis, baik pemasyarakatan dan imigrasi, diminta dapat mengimplementasikan seluruh rencana kerja 2022," tambahnya.
Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng itu diikuti pimpinan tinggi pratama dan pejabat struktural pada Kantor Wilayah. Selain itu juga para kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan imigrasi se-Kalimantan Tengah.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan dua narasumber dari Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah Bambang Ari Setiono dan Kepala Kantor Wilayah DJPb Kalimantan Tengah Hari Utomo. Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Kalteng juga memaparkan hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.
"Saya harap seluruh kepala unit pelaksana teknis baik pemasyarakatan dan imigrasi dapat menyimak arahan dan materi yang disampaikan oleh para narasumber. Saat kembali ke masing-masing UPT segera implementasikan dengan baik," katanya.
Sementara itu, salah satu program Kemenkumham Kalteng tahun ini adalah pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pihaknya juga berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Caranya, dengan mengimplementasikan "Core Value" ASN yang diluncurkan pada tahun 2021.
Terus implementasikan 'Core Value' ASN yaitu BerAKHLAK yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tahun 2021 dengan menyelaraskan tata nilai Kemenkumham, yaitu PASTI dan juga dilaksanakan dengan Syukur, Intropeksi, Aktualisasi, Profesional (SIAP).