Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah memastikan mendukung penuh dan siap memperjuangkan anggaran untuk pemilihan serentak 2024, khususnya pemilu kepala daerah atau pilkada.
"Kami sangat mendukung pemenuhan anggaran untuk semuanya. Kalau ada pemerintah daerah menyimpan uang "di bawah bantal" maka akan kami buka untuk memenuhi ini. Ini wajib disukseskan," kata Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun saat rapat pembahasan anggaran pemilihan serentak, Senin.
Hadir dalam rapat itu Wakil Ketua I Rudianur, Wakil Ketua II Hairis Salamad, Sekretaris Komisi I Ardiansyah dan anggota Komisi I. Sementara itu instansi yang diundang diantaranya KPU, Bawaslu, Polres, Kodim, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesbang Linmas dan lainnya.
Ketua KPU Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih nengatakan, pihaknya mengusulkan anggaran pelaksanaan pilkada sebesar Rp57 miliar. Angka itu memang naik cukup signifikan dibanding saat pilkada 2020 lalu karena adanya sejumlah perubahan seperti standar honor petugas ad hoc, serta penyesuaian lainnya.
"Kami juga ada mengusulkan permohonan dana hibah untuk kegiatan di luar tahapan yaitu sebesar Rp232 juta. Kami berharap semua usulan disetujui sehingga kami bisa secepatnya memulai kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan," ujar Siti Fathonah.
Selain KPU, instansi lainnya yang mengusulkan anggaran yaitu Bawaslu sekitar Rp25 miliar, Polres Kotawaringin Timur sekitar Rp9 miliar, Kodim 1015/Spt sekitar Rp5 miliar, Satpol PP sekitar Rp5 miliar dan instansi lainnya.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Diana Setiawan menyebutkan, sementara ini total anggaran yang diusulkan untuk penyelenggaraan pilkada 2024 sudah mencapai Rp97 miliar.
Baca juga: Bupati Kotim ingin Porprov Kalteng di Sampit paling meriah
"Kami masih menunggu dari beberapa instansi lagi hingga usulannya lengkap. Setelah itu berapa total anggarannya, selanjutnya kami sampaikan kepada bupati. Kita tunggu seperti apa arahan beliau kepada tim anggaran," ujar Diana.
Sementara itu Sekretaris Komisi I Ardiansyah menyampaikan empat poin kesimpulan rapat awal persiapan pemilihan serentak tersebut.
Pemerintah daerah diminta memaksimalkan sinergitas dengan semua instansi vertikal yang terkait tugas dan fungsi dalam mendukung pemilihan serentak 2024.
Pemerintah daerah wajib menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan yang diusulkan instansi terkait yang terlibat penyelenggaraan pemilihan serentak, khususnya pemilu kepala daerah.
Pemerintah juga daerah diminta meyiapkan sarana dan prasarana untuk KPU, Bawaslu dan instansi terkait. Seperti kita ketahui, saat ini sarana yang dimiliki KPU dan Bawaslu umumnya pinjam pakai.
"Poin terakhir, kita bersama akan mematangkan perencanaan, khususnya terkait anggaran dengan berkoordinasi kepada pemerintah provinsi dan pusat supaya tidak sampai menjadi kendala saat pelaksanaannya nanti," demikian Ardiansyah.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta tangani darurat kerusakan jalan
Baca juga: DPRD Kotim tegaskan tidak alergi kritik
Baca juga: Legislator Kotim khawatir dampak buruk imbas truk dibiarkan masuk kota
"Kami sangat mendukung pemenuhan anggaran untuk semuanya. Kalau ada pemerintah daerah menyimpan uang "di bawah bantal" maka akan kami buka untuk memenuhi ini. Ini wajib disukseskan," kata Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun saat rapat pembahasan anggaran pemilihan serentak, Senin.
Hadir dalam rapat itu Wakil Ketua I Rudianur, Wakil Ketua II Hairis Salamad, Sekretaris Komisi I Ardiansyah dan anggota Komisi I. Sementara itu instansi yang diundang diantaranya KPU, Bawaslu, Polres, Kodim, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesbang Linmas dan lainnya.
Ketua KPU Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih nengatakan, pihaknya mengusulkan anggaran pelaksanaan pilkada sebesar Rp57 miliar. Angka itu memang naik cukup signifikan dibanding saat pilkada 2020 lalu karena adanya sejumlah perubahan seperti standar honor petugas ad hoc, serta penyesuaian lainnya.
"Kami juga ada mengusulkan permohonan dana hibah untuk kegiatan di luar tahapan yaitu sebesar Rp232 juta. Kami berharap semua usulan disetujui sehingga kami bisa secepatnya memulai kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan," ujar Siti Fathonah.
Selain KPU, instansi lainnya yang mengusulkan anggaran yaitu Bawaslu sekitar Rp25 miliar, Polres Kotawaringin Timur sekitar Rp9 miliar, Kodim 1015/Spt sekitar Rp5 miliar, Satpol PP sekitar Rp5 miliar dan instansi lainnya.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Diana Setiawan menyebutkan, sementara ini total anggaran yang diusulkan untuk penyelenggaraan pilkada 2024 sudah mencapai Rp97 miliar.
Baca juga: Bupati Kotim ingin Porprov Kalteng di Sampit paling meriah
"Kami masih menunggu dari beberapa instansi lagi hingga usulannya lengkap. Setelah itu berapa total anggarannya, selanjutnya kami sampaikan kepada bupati. Kita tunggu seperti apa arahan beliau kepada tim anggaran," ujar Diana.
Sementara itu Sekretaris Komisi I Ardiansyah menyampaikan empat poin kesimpulan rapat awal persiapan pemilihan serentak tersebut.
Pemerintah daerah diminta memaksimalkan sinergitas dengan semua instansi vertikal yang terkait tugas dan fungsi dalam mendukung pemilihan serentak 2024.
Pemerintah daerah wajib menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan yang diusulkan instansi terkait yang terlibat penyelenggaraan pemilihan serentak, khususnya pemilu kepala daerah.
Pemerintah juga daerah diminta meyiapkan sarana dan prasarana untuk KPU, Bawaslu dan instansi terkait. Seperti kita ketahui, saat ini sarana yang dimiliki KPU dan Bawaslu umumnya pinjam pakai.
"Poin terakhir, kita bersama akan mematangkan perencanaan, khususnya terkait anggaran dengan berkoordinasi kepada pemerintah provinsi dan pusat supaya tidak sampai menjadi kendala saat pelaksanaannya nanti," demikian Ardiansyah.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta tangani darurat kerusakan jalan
Baca juga: DPRD Kotim tegaskan tidak alergi kritik
Baca juga: Legislator Kotim khawatir dampak buruk imbas truk dibiarkan masuk kota