Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Muhammad Abadi mengingatkan pemerintah kabupaten setempat mempersiapkan secara matang pemilihan kepala desa (pilkades) serentak Oktober 2023 nanti.
"Mumpung masih ada waktu yang cukup panjang, maka persiapkan semuanya agar tidak sampai ada muncul masalah serius yang bisa mengganggu saat pelaksanaan pilkades serentak nanti," kata Abadi di Sampit, Selasa.
Pilkades serentak ditetapkan dilaksanakan pada Oktober 2023 nanti, namun tanggal pasti pelaksanaannya sedang dibahas. Ada 77 desa tersebar di 15 kecamatan yang akan menggelar pemilihan kepala desa pada pilkades serentak kali ini.
Ini merupakan pilkades serentak keempat yang akan digelar di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebelumnya pilkades serentak dilaksanakan di 77 desa pada 21 Oktober 2017, kemudian pilkades di 48 desa pada 15 Desember 2018, selanjutnya pilkades di 43 desa pada 14 Maret 2020.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengajukan usulan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk menyukseskan pelaksanaan pilkades tersebut.
Menanggapi itu, Abadi menyatakan DPRD pasti mendukung penuh, termasuk memperjuangkan anggaran agar pelaksanaan pilkades tersebut sukses.
Baca juga: Bupati Kotim: Pak Taufiq Mukri berjasa besar membangun daerah
Malah, Abadi mengingatkan agar semua usulan dievaluasi kembali agar tidak sampai ada yang terlewatkan. Dia mewanti-wanti jangan sampai ada kendala akibat kelalaian dalam persiapan.
"Anggaran pilkades harus direncanakan secara matang karena juga perlu pengamanan. Itu tentu perlu anggaran. Jangan sampai masalah anggaran ini menjadi kendala dan menghambat pelaksanaan pilkades nanti," tegas Abadi.
Abadi juga mengingatkan pemerintah desa untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten agar semua hambatan bisa diantisipasi dan segera diselesaikan.
Pilkades menjadi penting bagi masyarakat dan pembangunan desa. Kepala desa terpilih akan berperan penting dalam membawa pembangunan selama dia memimpin desa masing-masing.
Baca juga: DPRD Kotim sarankan pemkab gandeng swasta berdayakan tenaga kerja lokal
Baca juga: Taufiq Mukri, tokoh Kotim yang humoris itu kini telah tiada
Baca juga: KNPI dorong peningkatan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke pelosok
"Mumpung masih ada waktu yang cukup panjang, maka persiapkan semuanya agar tidak sampai ada muncul masalah serius yang bisa mengganggu saat pelaksanaan pilkades serentak nanti," kata Abadi di Sampit, Selasa.
Pilkades serentak ditetapkan dilaksanakan pada Oktober 2023 nanti, namun tanggal pasti pelaksanaannya sedang dibahas. Ada 77 desa tersebar di 15 kecamatan yang akan menggelar pemilihan kepala desa pada pilkades serentak kali ini.
Ini merupakan pilkades serentak keempat yang akan digelar di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebelumnya pilkades serentak dilaksanakan di 77 desa pada 21 Oktober 2017, kemudian pilkades di 48 desa pada 15 Desember 2018, selanjutnya pilkades di 43 desa pada 14 Maret 2020.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengajukan usulan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk menyukseskan pelaksanaan pilkades tersebut.
Menanggapi itu, Abadi menyatakan DPRD pasti mendukung penuh, termasuk memperjuangkan anggaran agar pelaksanaan pilkades tersebut sukses.
Baca juga: Bupati Kotim: Pak Taufiq Mukri berjasa besar membangun daerah
Malah, Abadi mengingatkan agar semua usulan dievaluasi kembali agar tidak sampai ada yang terlewatkan. Dia mewanti-wanti jangan sampai ada kendala akibat kelalaian dalam persiapan.
"Anggaran pilkades harus direncanakan secara matang karena juga perlu pengamanan. Itu tentu perlu anggaran. Jangan sampai masalah anggaran ini menjadi kendala dan menghambat pelaksanaan pilkades nanti," tegas Abadi.
Abadi juga mengingatkan pemerintah desa untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten agar semua hambatan bisa diantisipasi dan segera diselesaikan.
Pilkades menjadi penting bagi masyarakat dan pembangunan desa. Kepala desa terpilih akan berperan penting dalam membawa pembangunan selama dia memimpin desa masing-masing.
Baca juga: DPRD Kotim sarankan pemkab gandeng swasta berdayakan tenaga kerja lokal
Baca juga: Taufiq Mukri, tokoh Kotim yang humoris itu kini telah tiada
Baca juga: KNPI dorong peningkatan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke pelosok