Sampit (ANTARA) - Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menyarankan pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Habaring Hurung membangun pabrik kelapa sawit karena potensinya cukup besar.
"Kami yakin banyak manfaat yang akan didapat. Apalagi potensi sektor perkebunan kelapa sawit di daerah kita ini cukup besar dan itu menjadi peluang yang sudah seharusnya kita tangkap," kata Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur Juliansyah di Sampit, Kamis.
Setidaknya ada 58 perusahaan besar perkebunan kelapa sawit di daerah ini. Bahkan Kotawaringin Timur disebut-sebut merupakan kabupaten dengan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia.
Pembangunan pabrik kelapa sawit berpotensi besar menjadi sumber pemasukan baru untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAS) Kotawaringin Timur. Sangat disayangkan pemerintah daerah tidak memanfaatkan potensi yang ada di daerah ini.
Selain itu, pembangunan pabrik kelapa sawit juga membawa misi membantu petani sawit. Pabrik tersebut nantinya bisa menampung kelapa sawit hasil panen dari kebun masyarakat dengan harga yang stabil dan menguntungkan petani.
Baca juga: Legislator Kotim minta percepat realisasi perbaikan jalan oleh perusahaan
Selama ini masyarakat menjual sawit mereka kepada perusahaan swasta yang memiliki pabrik. Konsekuensinya, petani pasrah dengan harga yang ditetapkan oleh pabrik tersebut, meski terkadang dinilai harganya rendah.
Kondisi yang terkadang membuat petani kecewa adalah ketika pabrik tidak membeli sawit masyarakat dengan alasan kapasitas pabrik sedang penuh. Ini menjadi kekhawatiran jika perusahaan lebih memprioritaskan sawit hasil panen kebun mereka sendiri yang pasti terus bertambah.
"Ini bisa menjadi persoalan kedepannya jika kapasitas pengolahan pabrik itu terpenuhi dari hasil produksi kebun milik perusahaan sendiri. Saat ini saja beberapa perusahaan sering menolak membeli sawit hasil kebun masyarakat dengan alasan kapasitas pabrik sudah penuh," ujar Juliansyah.
Pemerintah daerah diharapkan mempertimbangkan usulan pembangunan pabrik kelapa sawit melalui BUMD. Ini diharapkan menjadi solusi bagi petani sawit agar hasil panen selalu terserap dan dibeli dengan harga yang menguntungkan petani.
Baca juga: DPRD Kotim dorong perluasan layanan air bersih ke perdesaan
Baca juga: Pemkab Kotim diminta tingkatkan pembinaan koperasi
Baca juga: Legislator Kotim berharap pemulihan ekonomi daerah berlangsung cepat
"Kami yakin banyak manfaat yang akan didapat. Apalagi potensi sektor perkebunan kelapa sawit di daerah kita ini cukup besar dan itu menjadi peluang yang sudah seharusnya kita tangkap," kata Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur Juliansyah di Sampit, Kamis.
Setidaknya ada 58 perusahaan besar perkebunan kelapa sawit di daerah ini. Bahkan Kotawaringin Timur disebut-sebut merupakan kabupaten dengan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia.
Pembangunan pabrik kelapa sawit berpotensi besar menjadi sumber pemasukan baru untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAS) Kotawaringin Timur. Sangat disayangkan pemerintah daerah tidak memanfaatkan potensi yang ada di daerah ini.
Selain itu, pembangunan pabrik kelapa sawit juga membawa misi membantu petani sawit. Pabrik tersebut nantinya bisa menampung kelapa sawit hasil panen dari kebun masyarakat dengan harga yang stabil dan menguntungkan petani.
Baca juga: Legislator Kotim minta percepat realisasi perbaikan jalan oleh perusahaan
Selama ini masyarakat menjual sawit mereka kepada perusahaan swasta yang memiliki pabrik. Konsekuensinya, petani pasrah dengan harga yang ditetapkan oleh pabrik tersebut, meski terkadang dinilai harganya rendah.
Kondisi yang terkadang membuat petani kecewa adalah ketika pabrik tidak membeli sawit masyarakat dengan alasan kapasitas pabrik sedang penuh. Ini menjadi kekhawatiran jika perusahaan lebih memprioritaskan sawit hasil panen kebun mereka sendiri yang pasti terus bertambah.
"Ini bisa menjadi persoalan kedepannya jika kapasitas pengolahan pabrik itu terpenuhi dari hasil produksi kebun milik perusahaan sendiri. Saat ini saja beberapa perusahaan sering menolak membeli sawit hasil kebun masyarakat dengan alasan kapasitas pabrik sudah penuh," ujar Juliansyah.
Pemerintah daerah diharapkan mempertimbangkan usulan pembangunan pabrik kelapa sawit melalui BUMD. Ini diharapkan menjadi solusi bagi petani sawit agar hasil panen selalu terserap dan dibeli dengan harga yang menguntungkan petani.
Baca juga: DPRD Kotim dorong perluasan layanan air bersih ke perdesaan
Baca juga: Pemkab Kotim diminta tingkatkan pembinaan koperasi
Baca juga: Legislator Kotim berharap pemulihan ekonomi daerah berlangsung cepat