Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Komisi IV bidang pembangunan infrastruktur DPRD Kalimantan Tengah Tomy Irawan Diran mengaku, pihaknya sampai saat ini kurang mengetahui pihak mana yang berwenang dalam menangani dan meningkatkan ruas Jalan Adonis Samad, Kota Palangka Raya.

Kurang mengetahui siapa yang berperan menangani itu disebabkan posisi atau lokasi ruas Jalan Adonis Samad menuju ke Bandara Tjilik Riwut, kata Tomy di Palangka Raya, Senin.

"Itulah kenapa kami berencana mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng. kami ingin ada kejelasan," ucapnya.

Apabila melihat lokasinya, lanjut dia, penanganan Jalan Adonis Samad bukan bisa saja dilakukan oleh PUPR Kalteng, Kementerian PUPR ataupun pihak Bandara Tjilik Riwut. Sebab, Jalan Adonis Samad itu, merupakan jalan utama bahkan satu-satunya menuju Bandara Tjilik Riwut.

"Sekarang ini kondisi Jalan Adonis Samad dikeluhkan masyarakat karena kurang nyaman dilalui. Sementara, jalan itu baru saja ditangani, tetapi justru kondisinya menjadi lebih tidak nyaman dilalui," kata Tomy.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu mengatakan, dirinya sering melintasi Jalan Adonis Samad, baik menggunakan mobil maupun sepeda, sehingga bisa bisa merasakan perbedaan antara sebelum dan sesudah perbaikan.

Baca juga: Sekretaris DPRD Kalteng diminta dukung kinerja para wakil rakyat

Dia mengatakan, jika terjadi perbaikan dan peningkatan jalan, seharusnya menjadi lebih nyaman, namun kondisinya justru sebaliknya. Ditambah lagi, dalam perbaikan itu, tidak terlihat ada plang proyek.

"Jadi, kami benar-benar kurang paham terkait Jalan Adonis Samad ini. Makanya kami perlu mengadakan RDP dengan Dinas PUPR Kalteng," kata Tomy.

Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Jalan Adonis Samad merupakan pintu masuk kalangan penjabat, baik itu Presiden, menteri serta pejabat lainnya yang akan ke Kalteng, khususnya Palangka Raya, apabila menggunakan pesawat terbang.

"Kondisi jalannya harus baik dan nyaman dilalui. Kami dari Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi infrastruktur tentunya perlu memberikan perhatian, agar dapat ditangani lebih baik lagi," demikian Tomy.

Baca juga: Peladang tradisional Kalteng sudah terlindungi sejak ada Perda Dalkarla

Baca juga: Pansus DPRD Kalteng: Pembahasan Raperda Cagar Budaya sudah tahap akhir

Pewarta : Jaya Wirawana Manurung
Editor : Muhammad Arif Hidayat
Copyright © ANTARA 2024