Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Lohing Simon menyarankan pemerintah provinsi, agar mengoptimalkan peran perusahaan daerah dalam membangun pabrik Crude Palm Oil atau minyak sawit mentah (CPO) sampai produk jadi berupa minyak goreng.
Perusda membangun pabrik ini sebagai upaya memanfaatkan potensi perkebunan kelapa sawit yang begitu luas di provinsi, kata Lohing yang merupakan anggota Komisi II bidang sumber daya alam (SDA) DPRD Kalteng di Palangka Raya, kemarin.
"Membangun pabrik itu juga sebagai upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng. Bahkan Kalteng bisa jadi contoh atau model dalam hal membangun pabrik CPO hingga minyak goreng," tambahnya.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas ini meyakini, apabila Pemprov melalui BUMD di dampingi UPT teknis, maka akan mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng dan salah satu cara menstabilkan harga TBS Sawit.
Lohing mengatakan, jika nantinya perusda benar-benar mampu merealisasikan pabrik CPO di provinsi ini, maka buah sawit milik masyarakat akan dapat ditampung, bahkan mampu membuat harga menjadi stabil.
"Pemprov Kalteng pun tidak perlu dipusingkan dengan kelangkaan minyak goreng ataupun buah sawit milik masyarakat tidak di beli Perusahaan Besar Swata (PBS). Sudah ada perusda yang bisa membelinya," kata dia.
Baca juga: Perjelas penanganan Jalan Adonis Samad, DPRD Kalteng adakan RDP ke PUPR
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng ini mengaku sangat terkejut ketika beberapa waktu lalu terjadi kelangkaan minyak goreng di provinsi ini. Padahal, provinsi ini merupakan wilayah yang perkebunan kelapa sawit sangat luas.
Dia mengatakan, sekarang ini pun informasinya PBS kerap seenaknya membeli buah sawit milik masyarakat atau petani, bahkan ada yang tidak mau membeli. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat, terkhusus daerah.
"Itulah kenapa kami sarankan agar perusda membangun pabrik CPO hingga minyak goreng. Jadi, perusda kan tidak memfokus keuntungan besar, beda dengan PBS. Ada perusda yang bisa menampung TBS Sawit, maka Kalteng pasti akan lepas dari kelangkaan minyak goreng dan harga TBS Sawit akan bisa stabil kembali," demikian Lohing.
Baca juga: Sekretaris DPRD Kalteng diminta dukung kinerja para wakil rakyat
Baca juga: DPRD Kalteng: Tak semua negara peringati Dasar Negara seperti Indonesia
Perusda membangun pabrik ini sebagai upaya memanfaatkan potensi perkebunan kelapa sawit yang begitu luas di provinsi, kata Lohing yang merupakan anggota Komisi II bidang sumber daya alam (SDA) DPRD Kalteng di Palangka Raya, kemarin.
"Membangun pabrik itu juga sebagai upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng. Bahkan Kalteng bisa jadi contoh atau model dalam hal membangun pabrik CPO hingga minyak goreng," tambahnya.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas ini meyakini, apabila Pemprov melalui BUMD di dampingi UPT teknis, maka akan mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng dan salah satu cara menstabilkan harga TBS Sawit.
Lohing mengatakan, jika nantinya perusda benar-benar mampu merealisasikan pabrik CPO di provinsi ini, maka buah sawit milik masyarakat akan dapat ditampung, bahkan mampu membuat harga menjadi stabil.
"Pemprov Kalteng pun tidak perlu dipusingkan dengan kelangkaan minyak goreng ataupun buah sawit milik masyarakat tidak di beli Perusahaan Besar Swata (PBS). Sudah ada perusda yang bisa membelinya," kata dia.
Baca juga: Perjelas penanganan Jalan Adonis Samad, DPRD Kalteng adakan RDP ke PUPR
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng ini mengaku sangat terkejut ketika beberapa waktu lalu terjadi kelangkaan minyak goreng di provinsi ini. Padahal, provinsi ini merupakan wilayah yang perkebunan kelapa sawit sangat luas.
Dia mengatakan, sekarang ini pun informasinya PBS kerap seenaknya membeli buah sawit milik masyarakat atau petani, bahkan ada yang tidak mau membeli. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat, terkhusus daerah.
"Itulah kenapa kami sarankan agar perusda membangun pabrik CPO hingga minyak goreng. Jadi, perusda kan tidak memfokus keuntungan besar, beda dengan PBS. Ada perusda yang bisa menampung TBS Sawit, maka Kalteng pasti akan lepas dari kelangkaan minyak goreng dan harga TBS Sawit akan bisa stabil kembali," demikian Lohing.
Baca juga: Sekretaris DPRD Kalteng diminta dukung kinerja para wakil rakyat
Baca juga: DPRD Kalteng: Tak semua negara peringati Dasar Negara seperti Indonesia