Sampit (ANTARA) - Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah meminta pemerintah kabupaten bekerja keras, khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), agar lebih baik dibanding tahun lalu.
"Masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, sebagaimana masukan yang disampaikan, khususnya terkait dengan capaian pendapatan, terutama masalah realisasi pajak daerah hanya 19,61 persen dan realisasi retribusi daerah hanya 71,80 persen," kata Sekretaris Fraksi PDIP, Modika Latifah Munawarah di Sampit, Rabu.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2021 yang disampaikan Bupati Halikinnor kepada DPRD, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp327.428.110.782,86 atau sebesar 66,29 persen. Capaian ini kurang 33,71 persen dari target sebesar Rp493.960.674.
Rincian PAD 2021 yaitu realisasi pajak daerah cukup rendah yakni hanya sebesar Rp65.511.600.606 dengan prosentase 19,61 persen. Angka ini kurang 80,39 persen dari target sebesar Rp334.035.039.821.
Realisasi retribusi daerah juga belum optimal. Capaiannya sebesar Rp12.075.078.816 dengan prosentase 71,80 persen atau kurang 28,20 persen dari target sebesar Rp16.817.494.800,00.
Demikian pula pada belanja daerah yang realisasinya hanya mencapai 90,36 persen. Ini tentu berdampak pada tertunda atau tidak terealisasinya program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah tertentu.
Besarnya jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2021 yakni Rp199.690.794.268,03 juga menjadi sorotan. Ini sangat disayangkan karena seharusnya anggaran yang ada bisa dioptimalkan karena banyak program yang membutuhkan dukungan anggaran.
"Kita harus menyadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, sehingga seluruh target kinerja dapat tercapai," ucap Modika.
Baca juga: Legislator Kotim dukung peningkatan pembinaan atlet catur hadapi Porprov Kalteng
Menurut Modika, berbagai masukan dan rekomendasi hasil pembahasan bersama dalam rapat gabungan komisi-komisi dan organisasi perangkat daerah belum lama ini diharapkan menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan sejumlah perbaikan dan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun-tahun selanjutnya.
Sementara itu Wakil Bupati Irawati menjelaskan, secara umum total realisasi pendapatan tahun 2021 lebih besar dari realisasi penerimaan tahun 2020. Ada kenaikan sebesar Rp261.679.884.403.90 namun demikian ada pendapatan asli daerah berupa BPHTB yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggarannya.
Kondisi pendapatan daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mengalami penurunan yang sangat signifikan karena potensi terbesar BPHTB ada dalam proses pengurusan hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi untuk pengurusan HGU kewenangan ada di pemerintah pusat yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah, sehingga realisasi dari BPHTB sangat tergantung pada perusahaan dan pemerintah pusat.
"Sedangkan terkait Silpa, nilai Silpa itu sebagian besar adalah sisa kegiatan DAK fisik, DAK nonfisik, DBH dana reboisasi serta saldo dana BLUD, dana BOS dan JKN yang mencapai Rp105.870.352.089,56," demikian Irawati.
Baca juga: DPRD Kotim dorong optimalisasi persiapan Porprov Kalteng
Baca juga: Legislator Kotim berharap perusahaan serap eks tenaga kontrak
Baca juga: Bupati Kotim apresiasi Menteri Luhut dukung DBH sawit
"Masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, sebagaimana masukan yang disampaikan, khususnya terkait dengan capaian pendapatan, terutama masalah realisasi pajak daerah hanya 19,61 persen dan realisasi retribusi daerah hanya 71,80 persen," kata Sekretaris Fraksi PDIP, Modika Latifah Munawarah di Sampit, Rabu.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2021 yang disampaikan Bupati Halikinnor kepada DPRD, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp327.428.110.782,86 atau sebesar 66,29 persen. Capaian ini kurang 33,71 persen dari target sebesar Rp493.960.674.
Rincian PAD 2021 yaitu realisasi pajak daerah cukup rendah yakni hanya sebesar Rp65.511.600.606 dengan prosentase 19,61 persen. Angka ini kurang 80,39 persen dari target sebesar Rp334.035.039.821.
Realisasi retribusi daerah juga belum optimal. Capaiannya sebesar Rp12.075.078.816 dengan prosentase 71,80 persen atau kurang 28,20 persen dari target sebesar Rp16.817.494.800,00.
Demikian pula pada belanja daerah yang realisasinya hanya mencapai 90,36 persen. Ini tentu berdampak pada tertunda atau tidak terealisasinya program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah tertentu.
Besarnya jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2021 yakni Rp199.690.794.268,03 juga menjadi sorotan. Ini sangat disayangkan karena seharusnya anggaran yang ada bisa dioptimalkan karena banyak program yang membutuhkan dukungan anggaran.
"Kita harus menyadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, sehingga seluruh target kinerja dapat tercapai," ucap Modika.
Baca juga: Legislator Kotim dukung peningkatan pembinaan atlet catur hadapi Porprov Kalteng
Menurut Modika, berbagai masukan dan rekomendasi hasil pembahasan bersama dalam rapat gabungan komisi-komisi dan organisasi perangkat daerah belum lama ini diharapkan menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan sejumlah perbaikan dan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun-tahun selanjutnya.
Sementara itu Wakil Bupati Irawati menjelaskan, secara umum total realisasi pendapatan tahun 2021 lebih besar dari realisasi penerimaan tahun 2020. Ada kenaikan sebesar Rp261.679.884.403.90 namun demikian ada pendapatan asli daerah berupa BPHTB yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggarannya.
Kondisi pendapatan daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mengalami penurunan yang sangat signifikan karena potensi terbesar BPHTB ada dalam proses pengurusan hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi untuk pengurusan HGU kewenangan ada di pemerintah pusat yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah, sehingga realisasi dari BPHTB sangat tergantung pada perusahaan dan pemerintah pusat.
"Sedangkan terkait Silpa, nilai Silpa itu sebagian besar adalah sisa kegiatan DAK fisik, DAK nonfisik, DBH dana reboisasi serta saldo dana BLUD, dana BOS dan JKN yang mencapai Rp105.870.352.089,56," demikian Irawati.
Baca juga: DPRD Kotim dorong optimalisasi persiapan Porprov Kalteng
Baca juga: Legislator Kotim berharap perusahaan serap eks tenaga kontrak
Baca juga: Bupati Kotim apresiasi Menteri Luhut dukung DBH sawit