Sampit (ANTARA) - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) berupaya menjembatani kelompok marginal di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mendapatkan hak-hak mereka yang selama ini masih sulit diakses.
"PKBI adalah pendamping masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat kami sampaikan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait," kata Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalimantan Tengah, Kun Anang Supanto di Sampit, Kamis.
Hal itu disampaikannya saat lokakarya inklusi sosial. Turut hadir Staf Ahli Bupati Najmi Fuadi, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kotawaringin Timur Asyikin Arpan dan Ketua PKBI Kotawaringin Timur Endra Rosana.
Acara yang berlangsung dua hari ini diikuti perwakilan dari satuan organisasi perangkat daerah terkait, akademisi, transgender dan pihak lainnya. Acara diisi dengan paparan beberapa materi serta diskusi untuk menyerap aspirasi.
Kun menjelaskan, PKBI dikenal sebagai pelopor Keluarga Berencana. Namun kini kegiatan PKBI diperluas dan tidak hanya terbatas di bidang KB, tetapi juga mengurusi stunting, HIV dan kelompok masyarakat rentan marginal terkait isu kesehatan reproduksi.
Lokakarya ini untuk menggali informasi terkait kondisi masyarakat atau kelompok yang rentan dan marginal. Hasilnya akan dirumuskan untuk menjadi gagasan agar PKBI bisa terlibat lebih maksimal dalam membantu penanganan masalah-masalah tersebut.
Inklusi sosial dipahami sebagai kesetaraan dan pemenuhan hak semua kelompok masyarakat tanpa membeda-bedakan. PKBI menilai masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum tersentuh pembangunan sehingga mereka tidak merasakan dampak pembangunan.
Baca juga: Bupati Kotim dukung pendirian SMA Taruna Bhayangkara
Kelompok rentan dan marginal memiliki keterbatasan dalam mengakses berbagai layanan, seperti dalam hal administrasi kependudukan. Seperti halnya kaum transgender, ODHA, penyandang disabilitas, keluarga miskin yang terpinggirkan.
"Akhirnya ketika ada bantuan, mereka tidak dapat bantuan, misalnya karena tidak ada KTP. Ini yang diupayakan PKBI untuk menghubungkannya kepada instansi-instansi terkait. Kami berharap juga ada dukungan pemerintah daerah dengan memberikan dukungan konkret," jelas Kun.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Kotawaringin Timur Najmi Fuadi mengakui masih adanya pelayanan-pelayanan yang harus ditingkatkan. Semua masukan ini menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Memang masih ada masyarakat termarginal atau tidak mampu memang kesulitan menjangkau akses. Perlu keterlibatan semua pihak untuk menangani masalah ini," demikian Najmi Fuadi.
Donna, salah seorang peserta lokakarya mengaku senang dilibatkan. Selama ini kaum transgender seperti mereka sering kesulitan untuk mengakses layanan publik, baik akibat faktor diri sendiri yang belum siap terbuka, maupun stigma negatif sebagian masyarakat.
"Kami tidak menuntut dilegalkan, hanya minta dihargai bahwa kami ini ada. Kami senang dilibatkan dalam acara seperti ini, apalagi kami difasilitasi. Belum banyak pihak yang membantu memfasilitasi kami seperti ini," demikian Donna.
Baca juga: Mabes Polri pertimbangkan Polres Kotim jadi Polresta
Baca juga: Kapolda Kalteng apresiasi kekompakan mendukung pendidikan usia dini di Kotim
Baca juga: Program Smart City diharapkan mempermudah semua pelayanan di Kotim
"PKBI adalah pendamping masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat kami sampaikan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait," kata Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalimantan Tengah, Kun Anang Supanto di Sampit, Kamis.
Hal itu disampaikannya saat lokakarya inklusi sosial. Turut hadir Staf Ahli Bupati Najmi Fuadi, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kotawaringin Timur Asyikin Arpan dan Ketua PKBI Kotawaringin Timur Endra Rosana.
Acara yang berlangsung dua hari ini diikuti perwakilan dari satuan organisasi perangkat daerah terkait, akademisi, transgender dan pihak lainnya. Acara diisi dengan paparan beberapa materi serta diskusi untuk menyerap aspirasi.
Kun menjelaskan, PKBI dikenal sebagai pelopor Keluarga Berencana. Namun kini kegiatan PKBI diperluas dan tidak hanya terbatas di bidang KB, tetapi juga mengurusi stunting, HIV dan kelompok masyarakat rentan marginal terkait isu kesehatan reproduksi.
Lokakarya ini untuk menggali informasi terkait kondisi masyarakat atau kelompok yang rentan dan marginal. Hasilnya akan dirumuskan untuk menjadi gagasan agar PKBI bisa terlibat lebih maksimal dalam membantu penanganan masalah-masalah tersebut.
Inklusi sosial dipahami sebagai kesetaraan dan pemenuhan hak semua kelompok masyarakat tanpa membeda-bedakan. PKBI menilai masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum tersentuh pembangunan sehingga mereka tidak merasakan dampak pembangunan.
Baca juga: Bupati Kotim dukung pendirian SMA Taruna Bhayangkara
Kelompok rentan dan marginal memiliki keterbatasan dalam mengakses berbagai layanan, seperti dalam hal administrasi kependudukan. Seperti halnya kaum transgender, ODHA, penyandang disabilitas, keluarga miskin yang terpinggirkan.
"Akhirnya ketika ada bantuan, mereka tidak dapat bantuan, misalnya karena tidak ada KTP. Ini yang diupayakan PKBI untuk menghubungkannya kepada instansi-instansi terkait. Kami berharap juga ada dukungan pemerintah daerah dengan memberikan dukungan konkret," jelas Kun.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Kotawaringin Timur Najmi Fuadi mengakui masih adanya pelayanan-pelayanan yang harus ditingkatkan. Semua masukan ini menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Memang masih ada masyarakat termarginal atau tidak mampu memang kesulitan menjangkau akses. Perlu keterlibatan semua pihak untuk menangani masalah ini," demikian Najmi Fuadi.
Donna, salah seorang peserta lokakarya mengaku senang dilibatkan. Selama ini kaum transgender seperti mereka sering kesulitan untuk mengakses layanan publik, baik akibat faktor diri sendiri yang belum siap terbuka, maupun stigma negatif sebagian masyarakat.
"Kami tidak menuntut dilegalkan, hanya minta dihargai bahwa kami ini ada. Kami senang dilibatkan dalam acara seperti ini, apalagi kami difasilitasi. Belum banyak pihak yang membantu memfasilitasi kami seperti ini," demikian Donna.
Baca juga: Mabes Polri pertimbangkan Polres Kotim jadi Polresta
Baca juga: Kapolda Kalteng apresiasi kekompakan mendukung pendidikan usia dini di Kotim
Baca juga: Program Smart City diharapkan mempermudah semua pelayanan di Kotim