Palangka Raya (ANTARA) - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kalimantan Tengah (DPD KNPI Kalteng) menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah.
"Kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah akan menyebabkan kenaikan harga-harga bahan pokok lainnya. Keadaan ini akan semakin memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup," kata Ketua DPD KNPI Kalteng M Alfian Mawardi di Palangka Raya, Rabu malam.
Menurut dia, keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi, harusnya lebih melihat pada dampak besar terhadap masyarakat. Salah satunya yang akan berakibat pada kenaikan harga bahan pokok.
Keadaan tersebut juga pernah terjadi saat pemerintah menetapkan kebijakan berupa kenaikan harga BBM bersubsidi. Belum lagi, jenis bahan bakar tersebut sangat diperlukan masyarakat kalangan menengah ke bawah sebagai penunjang kelancaran transportasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup.
"Apalagi, saat ini masyarakat tengah giat melakukan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tapi, belum pulih secara maksimal, masyarakat harus kembali berjuang dan bertahan dengan beban kenaikan harga BBM," katanya.
Alfian pun mempertegas posisi KNPI Kalteng. Pihaknya akan terus berada di barisan depan dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Wali Kota Palangka Raya minta akademisi aktif terlibat dalam pembangunan
"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk terus berjuang di barisan depan dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Jika kebijakan pemerintah merugikan masyarakat, KNPI Kalteng secara tegas akan menolak kebijakan itu," kata Alfian.
Meski kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah dilanjutkan dengan penggantian subsidi melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, namun menurut Alfian, kondisi itu merupakan upaya pemerintah untuk mencegah Indonesia terkena imbas resesi global yang saat ini penuh dengan ketidakpastian.
Dia pun meminta data penerima bantuan sosial ini harus terus diperbaharui secara berkala serta akses data bagi masyarakat dipermudah.
"Kami KNPI Kalteng juga akan mengawal dan menjaga ketat penyaluran BLT BBM ini nantinya, sehingga benar-benar tetap sasaran," tegas Alfian.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi, melalui Menteri ESDM Arifin Tasrif di Istana Negara Jakarta, Sabtu 3 September 2022.
Pengumuman kenaikan harga BBM ini dihadiri Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Baca juga: DPRD Palangka Raya apresiasi upaya pemkot antisipasi dampak kenaikan BBM
Baca juga: IJTI dorong pengembangan kemampuan jurnalistik generasi muda di Kalteng
Baca juga: Polresta Palangka Raya gencar gelar simulasi pengamanan unjuk rasa
"Kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah akan menyebabkan kenaikan harga-harga bahan pokok lainnya. Keadaan ini akan semakin memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup," kata Ketua DPD KNPI Kalteng M Alfian Mawardi di Palangka Raya, Rabu malam.
Menurut dia, keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi, harusnya lebih melihat pada dampak besar terhadap masyarakat. Salah satunya yang akan berakibat pada kenaikan harga bahan pokok.
Keadaan tersebut juga pernah terjadi saat pemerintah menetapkan kebijakan berupa kenaikan harga BBM bersubsidi. Belum lagi, jenis bahan bakar tersebut sangat diperlukan masyarakat kalangan menengah ke bawah sebagai penunjang kelancaran transportasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup.
"Apalagi, saat ini masyarakat tengah giat melakukan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tapi, belum pulih secara maksimal, masyarakat harus kembali berjuang dan bertahan dengan beban kenaikan harga BBM," katanya.
Alfian pun mempertegas posisi KNPI Kalteng. Pihaknya akan terus berada di barisan depan dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Wali Kota Palangka Raya minta akademisi aktif terlibat dalam pembangunan
"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk terus berjuang di barisan depan dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Jika kebijakan pemerintah merugikan masyarakat, KNPI Kalteng secara tegas akan menolak kebijakan itu," kata Alfian.
Meski kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah dilanjutkan dengan penggantian subsidi melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, namun menurut Alfian, kondisi itu merupakan upaya pemerintah untuk mencegah Indonesia terkena imbas resesi global yang saat ini penuh dengan ketidakpastian.
Dia pun meminta data penerima bantuan sosial ini harus terus diperbaharui secara berkala serta akses data bagi masyarakat dipermudah.
"Kami KNPI Kalteng juga akan mengawal dan menjaga ketat penyaluran BLT BBM ini nantinya, sehingga benar-benar tetap sasaran," tegas Alfian.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi, melalui Menteri ESDM Arifin Tasrif di Istana Negara Jakarta, Sabtu 3 September 2022.
Pengumuman kenaikan harga BBM ini dihadiri Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Baca juga: DPRD Palangka Raya apresiasi upaya pemkot antisipasi dampak kenaikan BBM
Baca juga: IJTI dorong pengembangan kemampuan jurnalistik generasi muda di Kalteng
Baca juga: Polresta Palangka Raya gencar gelar simulasi pengamanan unjuk rasa