Buntok, Kalteng (ANTARA) - Anggota DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Raden Sudarto meminta kepada satuan organisasi perangkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, agar menginventarisir bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poskesdes yang kondisinya rusak di sejumlah desa di kabupaten setempat.
"Pada saat pembahasan pendalaman Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) beberapa waktu lalu, kita meminta agar dinas terkait menginventarisir pustu dan poskesdes yang kondisinya mengalami kerusakan," katanya, di Buntok, Jumat.
Dikatakannya, inventarisir sejumlah bangunan pustu dan poskesdes yang mengalami kerusakan itu agar perbaikan bisa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu mengingat, anggaran untuk bidang kesehatan dalam APBD itu sebesar 20 persen, sehingga bisa dimanfaatkan sebagian memperbaiki pustu dan poskesdes.
"Perbaikan ini penting agar masyarakat desa bisa berobat pada pustu, dan begitu juga bangunan poskesdes untuk bidan desa," kata Raden Sudarto.
Untuk perbaikan pustu dan poskesdes ini, lanjut dia, memang ada mengalami kendala, dan setelah dikonsultasikan dengan Dinas Kesehatan, kendalanya karena pembangunannya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan program menggunakan DAK ini dalam setiap tahunnya berbeda dengan tahun sebelumnya.
Baca juga: Pj Bupati Barsel: Reforma Agraria solusi atasi permasalahan sektor pertanahan
"Kalau tahun ini programnya untuk pembangunan puskesmas, maka anggarannya tidak bisa dilakukan untuk perbaikan pustu dan bila dihibahkan juga mengalami kesulitan sebab berkaitan dengan aset," tambah politisi dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
Ia menyampaikan apabila perbaikan bangunan pustu dan poskesdes tersebut tidak bisa dilakukan perbaikan menggunakan DAK, diharapkan pemerintah kabupaten supaya memikirkan caranya agar bangunannya dihibahkan kepada pemerintah desa.
"Saat reses beberapa waktu lalu, hampir semua pemerintah desa yang ada di Barito Selatan ini menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki bangunan pustu dan poskesdes menggunakan Dana Desa (DD) asalkan bangunanya dihibahkan kepada pemerintah desa," kata Raden Sudarto.
Baca juga: Pemkab Barsel laksanakan gerakan penanaman bawang merah kendalikan inflasi
Baca juga: Pemkab Barito Selatan sampaikan lima raperda ke DPRD
"Pada saat pembahasan pendalaman Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) beberapa waktu lalu, kita meminta agar dinas terkait menginventarisir pustu dan poskesdes yang kondisinya mengalami kerusakan," katanya, di Buntok, Jumat.
Dikatakannya, inventarisir sejumlah bangunan pustu dan poskesdes yang mengalami kerusakan itu agar perbaikan bisa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu mengingat, anggaran untuk bidang kesehatan dalam APBD itu sebesar 20 persen, sehingga bisa dimanfaatkan sebagian memperbaiki pustu dan poskesdes.
"Perbaikan ini penting agar masyarakat desa bisa berobat pada pustu, dan begitu juga bangunan poskesdes untuk bidan desa," kata Raden Sudarto.
Untuk perbaikan pustu dan poskesdes ini, lanjut dia, memang ada mengalami kendala, dan setelah dikonsultasikan dengan Dinas Kesehatan, kendalanya karena pembangunannya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan program menggunakan DAK ini dalam setiap tahunnya berbeda dengan tahun sebelumnya.
Baca juga: Pj Bupati Barsel: Reforma Agraria solusi atasi permasalahan sektor pertanahan
"Kalau tahun ini programnya untuk pembangunan puskesmas, maka anggarannya tidak bisa dilakukan untuk perbaikan pustu dan bila dihibahkan juga mengalami kesulitan sebab berkaitan dengan aset," tambah politisi dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
Ia menyampaikan apabila perbaikan bangunan pustu dan poskesdes tersebut tidak bisa dilakukan perbaikan menggunakan DAK, diharapkan pemerintah kabupaten supaya memikirkan caranya agar bangunannya dihibahkan kepada pemerintah desa.
"Saat reses beberapa waktu lalu, hampir semua pemerintah desa yang ada di Barito Selatan ini menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki bangunan pustu dan poskesdes menggunakan Dana Desa (DD) asalkan bangunanya dihibahkan kepada pemerintah desa," kata Raden Sudarto.
Baca juga: Pemkab Barsel laksanakan gerakan penanaman bawang merah kendalikan inflasi
Baca juga: Pemkab Barito Selatan sampaikan lima raperda ke DPRD