Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua I Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ruselita meminta Dinas Kesehatan setempat segera mendirikan posko di sekitar lokasi terdampak banjir akibat luapan air sungai.
"Kami akan berkoordinasi ke Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya agar instansi terkait mendirikan posko kesehatan dengan tujuan memberikan layanan kesehatan bagi warga yang permukimannya terdampak banjir," katanya di Palangka Raya, Rabu.
Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi banjir yang berada di Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya dimana berdasarkan pengakuan warga posko kesehatan di sana belum ada dibangun.
Baca juga: RSUD Puruk Cahu jadi terbaik I pelayanan prima di Kalteng
Maka dari itu, saran kalangan Legislator DPRD Kota Palangka Raya sebaiknya Dinas Kesehatan segera mendirikan layanan kesehatan yakni posko kesehatan, sehingga warga yang sakit dapat dilayani dengan mudah.
"Memang ketika kami hendak menuju ke kompleks pemukiman warga yang berada di Petuk Katimpun Bawah jalan putus akibat terendam banjir, sedangkan perahu belum siap. Namun tidak lama ada beberapa tenaga medis menuju ke pemukiman warga yang berada di bantaran sungai untuk melakukan pelayanan kesehatan," ucapnya.
Srikandi berparas cantik itu melanjutkan, sebenarnya berdasarkan informasi warga setempat bahwa Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kelurahan Petuk Katimpun Bawah tersebut memang sudah ada.
Hanya saja kondisinya sudah memprihatinkan dan tidak layak untuk dioperasikan lagi. Menurut keterangan warga setempat lantaran tanah bangunan Pustu tersebut sedang bersengketa.
"Tanah Pustu yang bersengketa itu alangkah baiknya dibicarakan dengan baik antara pemerintah setempat dengan ahli waris pemilik tanah. Sebab Pustu di wilayah setempat sangat didambakan oleh masyarakat saat ini," jelas Ruselita.
Ditambahkan politisi Perindo tersebut, semoga saja apa yang nantinya disampaikan ke instansi terkait segera ditindaklanjuti karena persoalan itu sangat dibutuhkan masyarakat yang bermukim jauh dari perkotaan.
"Harapan kami keluhan masyarakat setempat yang nantinya akan disampaikan ke dinas terkait, segera ditindaklanjuti," demikian Ruselita.
Baca juga: Anggota DPR RI bantu biaya pendidikan 48 mahasiswa UMPR
"Kami akan berkoordinasi ke Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya agar instansi terkait mendirikan posko kesehatan dengan tujuan memberikan layanan kesehatan bagi warga yang permukimannya terdampak banjir," katanya di Palangka Raya, Rabu.
Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi banjir yang berada di Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya dimana berdasarkan pengakuan warga posko kesehatan di sana belum ada dibangun.
Baca juga: RSUD Puruk Cahu jadi terbaik I pelayanan prima di Kalteng
Maka dari itu, saran kalangan Legislator DPRD Kota Palangka Raya sebaiknya Dinas Kesehatan segera mendirikan layanan kesehatan yakni posko kesehatan, sehingga warga yang sakit dapat dilayani dengan mudah.
"Memang ketika kami hendak menuju ke kompleks pemukiman warga yang berada di Petuk Katimpun Bawah jalan putus akibat terendam banjir, sedangkan perahu belum siap. Namun tidak lama ada beberapa tenaga medis menuju ke pemukiman warga yang berada di bantaran sungai untuk melakukan pelayanan kesehatan," ucapnya.
Srikandi berparas cantik itu melanjutkan, sebenarnya berdasarkan informasi warga setempat bahwa Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kelurahan Petuk Katimpun Bawah tersebut memang sudah ada.
Hanya saja kondisinya sudah memprihatinkan dan tidak layak untuk dioperasikan lagi. Menurut keterangan warga setempat lantaran tanah bangunan Pustu tersebut sedang bersengketa.
"Tanah Pustu yang bersengketa itu alangkah baiknya dibicarakan dengan baik antara pemerintah setempat dengan ahli waris pemilik tanah. Sebab Pustu di wilayah setempat sangat didambakan oleh masyarakat saat ini," jelas Ruselita.
Ditambahkan politisi Perindo tersebut, semoga saja apa yang nantinya disampaikan ke instansi terkait segera ditindaklanjuti karena persoalan itu sangat dibutuhkan masyarakat yang bermukim jauh dari perkotaan.
"Harapan kami keluhan masyarakat setempat yang nantinya akan disampaikan ke dinas terkait, segera ditindaklanjuti," demikian Ruselita.
Baca juga: Anggota DPR RI bantu biaya pendidikan 48 mahasiswa UMPR