Kuala KapuasĀ (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, meminta kepada pemerintah daerah setempat, untuk menyiapkan stok beras guna mengantisipasi terjadinya krisis pangan lokal.
"Kita harapkan pemerintah daerah dapat menganggarkan anggaran untuk mengantisipasi apabila terjadinya krisis pangan," harap Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas, Darwandie di Kuala Kapuas, Senin.
Hal itu disampaikan oleh legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, setelah melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja komisinya yakni Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, bersama HKTI dan KTNA Kabupaten Kapuas di DPRD setempat.
Lebih lanjut dikatakannya, hal itu dilakukan agar apabila terjadi bencana, tidak perlu lagi harus menunggu penyaluran beras di Perum Bulog yang disediakan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, selama ini penyaluran beras dari Perum Bulog harus menunggu penetapan status siaga bencana terlebih dahulu.
Baca juga: Warga digegerkan penemuan mayat di DAS Kapuas
“Kalau anggaran kita tersedia, maka apabila terjadi bencana gagal panen, pemerintah daerah bisa langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat, karena stok beras daerah sudah ada,” jelasnya.
Menurut wakil rakyat yang terpilih kembali dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas II yang meliputi Kecamatan Basarang, Kapuas Barat dan Mantangai ini, bahwa dengan mempunyai stok beras sendiri khusus untuk penanganan bencana alam maupun gagal panen, maka bisa digunakan untuk membantu petani yang terdampak seperti bencana hama tungro.
Pihaknya sudah meminta kepada dinas terkait untuk dapat mengusulkan anggaran untuk mengantisipasi apabila terjadinya krisis pangan di daerah setempat.
"Hasil rapat itu akan diusulkan dalam rapat gabungan, sehingga usulan dapat disampaikan kepada dinas teknis dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, untuk diprogramkan di Tahun 2023," demikian Darwandie.
Baca juga: Pemasaran telur ayam Basarang merambah luar Kapuas
Baca juga: Pemkab Kapuas dorong pengusaha walet mengurus izin
Baca juga: Infrastruktur Food Estate Kalteng untuk percepatan pertumbuhan multisektor
"Kita harapkan pemerintah daerah dapat menganggarkan anggaran untuk mengantisipasi apabila terjadinya krisis pangan," harap Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas, Darwandie di Kuala Kapuas, Senin.
Hal itu disampaikan oleh legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, setelah melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja komisinya yakni Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, bersama HKTI dan KTNA Kabupaten Kapuas di DPRD setempat.
Lebih lanjut dikatakannya, hal itu dilakukan agar apabila terjadi bencana, tidak perlu lagi harus menunggu penyaluran beras di Perum Bulog yang disediakan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, selama ini penyaluran beras dari Perum Bulog harus menunggu penetapan status siaga bencana terlebih dahulu.
Baca juga: Warga digegerkan penemuan mayat di DAS Kapuas
“Kalau anggaran kita tersedia, maka apabila terjadi bencana gagal panen, pemerintah daerah bisa langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat, karena stok beras daerah sudah ada,” jelasnya.
Menurut wakil rakyat yang terpilih kembali dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas II yang meliputi Kecamatan Basarang, Kapuas Barat dan Mantangai ini, bahwa dengan mempunyai stok beras sendiri khusus untuk penanganan bencana alam maupun gagal panen, maka bisa digunakan untuk membantu petani yang terdampak seperti bencana hama tungro.
Pihaknya sudah meminta kepada dinas terkait untuk dapat mengusulkan anggaran untuk mengantisipasi apabila terjadinya krisis pangan di daerah setempat.
"Hasil rapat itu akan diusulkan dalam rapat gabungan, sehingga usulan dapat disampaikan kepada dinas teknis dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, untuk diprogramkan di Tahun 2023," demikian Darwandie.
Baca juga: Pemasaran telur ayam Basarang merambah luar Kapuas
Baca juga: Pemkab Kapuas dorong pengusaha walet mengurus izin
Baca juga: Infrastruktur Food Estate Kalteng untuk percepatan pertumbuhan multisektor