Tamiang Layang (ANTARA) - DPRD Barito Timur, Kalimantan Tengah mengusulkan penambahan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup khususnya Bidang Persampahan agar ada solusi terkait masalah sampah.
“Kita mengusulkan itu agar ada terprogram kegiatan yang mampu mengatasi dan memberikan solusi persampahan di Barito Timur,” kata Wakil Ketua I DPRD Barito Timur, Ariantho S Muler di Tamiang Layang, Kamis.
Menurutnya, anggaran yang ada pada Bidang Persampahan 2023 diyakini tidak akan mampu dan bisa maksimal mengatasi masalah sampah. Ini karena setiap tahun adanya penambahan volume sampah yang beriringan dengan bertambahnya jumlah penduduk.
Diuraikan politis PKPI itu, ada empat hal solusi yang dianggap dirinya bersama anggota dewan lainnya untuk mengatasi permasalahan sampah, yakni meningkatkan insentif atau honor kepada petugas kebersihan minimal Rp3,5 juta per bulan ditambah bantuan bahan pangan setiap bulannya.
“Kita usulkan agar ada pembelian truk sampah baru bersamaan dengan biaya operasional, BBM dan perawatan atau perbaikan truk sampah yang maksimal,” terang Ariantho.
Dia juga mengusulkan adanya pembangunan TPS mini di setiap per 10 RT dan tersedianya sarana angkutan sampah roda tiga tiap TPS Mini. Secara sistematis DPRD Barito Timur juga mengusulkan pengadaan mesin pencacah sampah minimal dua unit.
“Kami minta di RKA DLH khususnya di Bidang Persampahan masih diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp400 juta yang diambil dari kegiatan yang ditangguhkan dewan,” jelasnya.
Dia berpendapat usulan yang disampaikan DPRD Barito Timur itu akan menjadi program efektif untuk menyelesaikan permasalahan sampah.
Ariantho juga meminta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekda Barito Timur Panahan Moetar, memprioritaskan usulan yang disampaikan DPRD agar ada solusi konkrit terkait persampahan.
“Kita mengusulkan itu agar ada terprogram kegiatan yang mampu mengatasi dan memberikan solusi persampahan di Barito Timur,” kata Wakil Ketua I DPRD Barito Timur, Ariantho S Muler di Tamiang Layang, Kamis.
Menurutnya, anggaran yang ada pada Bidang Persampahan 2023 diyakini tidak akan mampu dan bisa maksimal mengatasi masalah sampah. Ini karena setiap tahun adanya penambahan volume sampah yang beriringan dengan bertambahnya jumlah penduduk.
Diuraikan politis PKPI itu, ada empat hal solusi yang dianggap dirinya bersama anggota dewan lainnya untuk mengatasi permasalahan sampah, yakni meningkatkan insentif atau honor kepada petugas kebersihan minimal Rp3,5 juta per bulan ditambah bantuan bahan pangan setiap bulannya.
“Kita usulkan agar ada pembelian truk sampah baru bersamaan dengan biaya operasional, BBM dan perawatan atau perbaikan truk sampah yang maksimal,” terang Ariantho.
Dia juga mengusulkan adanya pembangunan TPS mini di setiap per 10 RT dan tersedianya sarana angkutan sampah roda tiga tiap TPS Mini. Secara sistematis DPRD Barito Timur juga mengusulkan pengadaan mesin pencacah sampah minimal dua unit.
“Kami minta di RKA DLH khususnya di Bidang Persampahan masih diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp400 juta yang diambil dari kegiatan yang ditangguhkan dewan,” jelasnya.
Dia berpendapat usulan yang disampaikan DPRD Barito Timur itu akan menjadi program efektif untuk menyelesaikan permasalahan sampah.
Ariantho juga meminta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekda Barito Timur Panahan Moetar, memprioritaskan usulan yang disampaikan DPRD agar ada solusi konkrit terkait persampahan.