Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan, dengan diserahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD), maka pelaksanaan APBN 2023 dapat segera dilakukan lebih awal sehingga membantu mempercepat pemulihan ekonomi.
"Hal ini dilakukan sekaligus sebagai stimulus perekonomian di daerah, terlebih untuk penanganan inflasi dan peningkatan pelayanan publik, tentunya dengan tetap menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik," kata Sugianto di Palangka Raya, Sabtu.
Adapun rincian alokasi Dana TKD dan alokasi APBN 2023 di Kalimantan Tengah, yakni total Alokasi Dana TKD di provinsi termasuk kabupaten/kota, berjumlah sebesar Rp20,692 triliun lebih, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik, Dana Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH), Hibah Daerah, serta Dana Desa.
Selanjutnya total alokasi dana APBN yang dikelola melalui DIPA Kantor Pusat (KP) dan DIPA Kantor Daerah (KD) sebesar Rp6,16 triliun, terdiri dari DIPA Kantor Pusat sebesar Rp1,628 triliun dan DIPA Kantor Daerah sebesar Rp4,532 triliun.
Sedangkan total alokasi dana APBN yang dikelola pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui DIPA Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan sebesar Rp229 miliar lebih, terdiri dari DIPA Dekonsentrasi (DK) sebesar Rp40,05 miliar, serta DIPA Tugas Pembantuan (TP) provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp189,92 miliar.
Lebih lanjut gubernur menjelaskan, hingga triwulan III 2022, ekonomi Kalteng secara kumulatif tumbuh sebesar 7,13 persen dan menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan, sementara secara tahunan tumbuh sebesar 6,74 persen (year on year).
"Hal ini dari sisi permintaan utamanya didorong kenaikan ekspor yang signifikan mencapai 19,25 persen pada triwulan III 2022," ujarnya.
Adapun hal lain yang juga tetap menjadi perhatian pemerintah provinsi ke depan adalah pengendalian inflasi di daerah. Untuk itu berbagai upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan selama ini, akan tetap dilanjutkan utamanya menghadapi Natal dan Tahun Baru 2023.
Baca juga: Natal Pemprov Kalteng berhadiah tiket paket wisata ke Yerusalem
Sugianto mengatakan dalam pelaksanaan berbagai program, pemerintah daerah memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh pemangku kebijakan, sehingga tujuan dari suatu program dapat tercapai optimal.
"Oleh karena itu saya berharap, sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus dipelihara dan tingkatkan, guna mewujudkan Kalimantan Tengah Makin Berkah," tegasnya.
Sementara itu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalteng Hari Utomo mengatakan, Belanja Negara berkenaan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun sejumlah fokus anggaran di antaranya belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, penguatan hilirisasi industri, hingga pengembangan ekonomi hijau.
"Juga tentunya dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah," terangnya.
Baca juga: Pemprov Kalteng sediakan ruang berekspresi bagi perupa
Baca juga: Pemprov Kalteng tingkatkan literasi masyarakat menghadapi era digital
Baca juga: Jaga stabilisasi pasokan dan harga, Pemprov Kalteng sidak pasar besar
"Hal ini dilakukan sekaligus sebagai stimulus perekonomian di daerah, terlebih untuk penanganan inflasi dan peningkatan pelayanan publik, tentunya dengan tetap menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik," kata Sugianto di Palangka Raya, Sabtu.
Adapun rincian alokasi Dana TKD dan alokasi APBN 2023 di Kalimantan Tengah, yakni total Alokasi Dana TKD di provinsi termasuk kabupaten/kota, berjumlah sebesar Rp20,692 triliun lebih, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik, Dana Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH), Hibah Daerah, serta Dana Desa.
Selanjutnya total alokasi dana APBN yang dikelola melalui DIPA Kantor Pusat (KP) dan DIPA Kantor Daerah (KD) sebesar Rp6,16 triliun, terdiri dari DIPA Kantor Pusat sebesar Rp1,628 triliun dan DIPA Kantor Daerah sebesar Rp4,532 triliun.
Sedangkan total alokasi dana APBN yang dikelola pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui DIPA Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan sebesar Rp229 miliar lebih, terdiri dari DIPA Dekonsentrasi (DK) sebesar Rp40,05 miliar, serta DIPA Tugas Pembantuan (TP) provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp189,92 miliar.
Lebih lanjut gubernur menjelaskan, hingga triwulan III 2022, ekonomi Kalteng secara kumulatif tumbuh sebesar 7,13 persen dan menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan, sementara secara tahunan tumbuh sebesar 6,74 persen (year on year).
"Hal ini dari sisi permintaan utamanya didorong kenaikan ekspor yang signifikan mencapai 19,25 persen pada triwulan III 2022," ujarnya.
Adapun hal lain yang juga tetap menjadi perhatian pemerintah provinsi ke depan adalah pengendalian inflasi di daerah. Untuk itu berbagai upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan selama ini, akan tetap dilanjutkan utamanya menghadapi Natal dan Tahun Baru 2023.
Baca juga: Natal Pemprov Kalteng berhadiah tiket paket wisata ke Yerusalem
Sugianto mengatakan dalam pelaksanaan berbagai program, pemerintah daerah memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh pemangku kebijakan, sehingga tujuan dari suatu program dapat tercapai optimal.
"Oleh karena itu saya berharap, sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus dipelihara dan tingkatkan, guna mewujudkan Kalimantan Tengah Makin Berkah," tegasnya.
Sementara itu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalteng Hari Utomo mengatakan, Belanja Negara berkenaan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun sejumlah fokus anggaran di antaranya belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, penguatan hilirisasi industri, hingga pengembangan ekonomi hijau.
"Juga tentunya dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah," terangnya.
Baca juga: Pemprov Kalteng sediakan ruang berekspresi bagi perupa
Baca juga: Pemprov Kalteng tingkatkan literasi masyarakat menghadapi era digital
Baca juga: Jaga stabilisasi pasokan dan harga, Pemprov Kalteng sidak pasar besar