Pulang Pisau (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Tony Harisinta mengungkapkan tiga poin di penghujung Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pandih Batu, selain menampung berbagai usulan prioritas untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024.
“Pertama terkait dengan tunjangan atau penghasilan tetap (Siltap) kepala desa yang sering menjadi pertanyaan dan usulan,” kata Tony Harisinta di Pulang Pisau, Selasa.
Dikatakan Tony Harisinta, unsur pimpinan pemerintah setempat masih mencari celah untuk meningkatkan penghasilan kepala desa sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurutnya, beberapa tahun sebelumnya pemerintah setempat juga pernah menaikkan penghasilan kepala desa didongkrak lebih 100 persen dari Rp1,8 juta menjadi Rp3,8 juta. Kenaikan pada waktu itu menjadi nilai tertinggi di Kalimantan Tengah, dan ternyata tidak ada masalah.
“Kita masih mencari celah dulu agar setiap kenaikan Siltap sesuai dengan ketentuan. Sabar saja,” ucapnya.
Kedua, terkait usulan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang disampaikan korwil Dinas Pendidikan.
Tony Harisinta mengungkapkan, harus dipahami untuk pengangkatan P3K dikembalikan kepada kemampuan keuangan daerah atau berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD). Berbeda dengan ASN yang sistem gaji bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
Baca juga: Memiliki potensi luar biasa, Teras Narang minta Menteri KP perhatikan perairan Kalteng
“Sebenarnya kita mau, tapi kalau terima-terima terus akhirnya belanja pegawai membengkak. Tetapi pemerintah setempat nantinya akan mengupayakan adanya pengangkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah,” paparnya.
Tony Harisinta juga mengingatkan kepada Dinas Pendidikan untuk berhati-hati dalam distribusi penempatan guru. Banyak guru-guru yang minta ke daerah favorit seperti Kecamatan Kahayan Hilir, Kahayan Tengah, dan Jabiren Raya sehingga menyebabkan kekosongan di beberapa daerah lain.
Mewakili Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang, dirinya juga meminta kepada setiap kecamatan untuk menjaga iklim investasi yang ada didaerahnya masing-masing. Investasi atau dunia usaha yang sudah memiliki izin melekat jangan sampai diganggu oleh permasalahan-permasalahan kecil.
Tony Harisinta menjelaskan, pelaku investasi ini sudah memiliki kewajiban dari pajak PPn, pajak penghasilan, pajak PBB dan kewajiban lainnya yang disetorkan. Perlu diketahui, APBD Kabupaten Pulang Pisau sebesar 90 persen ditopang dari dana transfer dari pusat. Diantaranya DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
“70 persen APBN masih bersumber dari pajak pelaku investasi sehingga perlu dijaga dan permudah agar investasi ini terus berjalan,” jelasnya.
Usulan lain juga menjadi masukan bagi pemerintah tempat seperti beberapa Puskesmas yang berkeinginan berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Jangan hanya kuat dalam semangat saja, tetapi perubahan ini harus ditopang dengan pengelolaan administrasi keuangan dan SDM yang harus benar-benar mumpuni karena pengelolaannya ikut berpengaruh terhadap penilaian opini pemerintah setempat," demikian Tony Harisinta.
Baca juga: Camat: Musrenbang di Maliku fokuskan pembangunan berbasis ekonomi
Baca juga: 1.185 keluarga di daerah pesisir Pulang Pisau terdampak cuaca ekstrem
Baca juga: Peningkatan Pasar Bahaur masuk usulan Musrenbang Kahayan Kuala
“Pertama terkait dengan tunjangan atau penghasilan tetap (Siltap) kepala desa yang sering menjadi pertanyaan dan usulan,” kata Tony Harisinta di Pulang Pisau, Selasa.
Dikatakan Tony Harisinta, unsur pimpinan pemerintah setempat masih mencari celah untuk meningkatkan penghasilan kepala desa sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurutnya, beberapa tahun sebelumnya pemerintah setempat juga pernah menaikkan penghasilan kepala desa didongkrak lebih 100 persen dari Rp1,8 juta menjadi Rp3,8 juta. Kenaikan pada waktu itu menjadi nilai tertinggi di Kalimantan Tengah, dan ternyata tidak ada masalah.
“Kita masih mencari celah dulu agar setiap kenaikan Siltap sesuai dengan ketentuan. Sabar saja,” ucapnya.
Kedua, terkait usulan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang disampaikan korwil Dinas Pendidikan.
Tony Harisinta mengungkapkan, harus dipahami untuk pengangkatan P3K dikembalikan kepada kemampuan keuangan daerah atau berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD). Berbeda dengan ASN yang sistem gaji bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
Baca juga: Memiliki potensi luar biasa, Teras Narang minta Menteri KP perhatikan perairan Kalteng
“Sebenarnya kita mau, tapi kalau terima-terima terus akhirnya belanja pegawai membengkak. Tetapi pemerintah setempat nantinya akan mengupayakan adanya pengangkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah,” paparnya.
Tony Harisinta juga mengingatkan kepada Dinas Pendidikan untuk berhati-hati dalam distribusi penempatan guru. Banyak guru-guru yang minta ke daerah favorit seperti Kecamatan Kahayan Hilir, Kahayan Tengah, dan Jabiren Raya sehingga menyebabkan kekosongan di beberapa daerah lain.
Mewakili Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang, dirinya juga meminta kepada setiap kecamatan untuk menjaga iklim investasi yang ada didaerahnya masing-masing. Investasi atau dunia usaha yang sudah memiliki izin melekat jangan sampai diganggu oleh permasalahan-permasalahan kecil.
Tony Harisinta menjelaskan, pelaku investasi ini sudah memiliki kewajiban dari pajak PPn, pajak penghasilan, pajak PBB dan kewajiban lainnya yang disetorkan. Perlu diketahui, APBD Kabupaten Pulang Pisau sebesar 90 persen ditopang dari dana transfer dari pusat. Diantaranya DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
“70 persen APBN masih bersumber dari pajak pelaku investasi sehingga perlu dijaga dan permudah agar investasi ini terus berjalan,” jelasnya.
Usulan lain juga menjadi masukan bagi pemerintah tempat seperti beberapa Puskesmas yang berkeinginan berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Jangan hanya kuat dalam semangat saja, tetapi perubahan ini harus ditopang dengan pengelolaan administrasi keuangan dan SDM yang harus benar-benar mumpuni karena pengelolaannya ikut berpengaruh terhadap penilaian opini pemerintah setempat," demikian Tony Harisinta.
Baca juga: Camat: Musrenbang di Maliku fokuskan pembangunan berbasis ekonomi
Baca juga: 1.185 keluarga di daerah pesisir Pulang Pisau terdampak cuaca ekstrem
Baca juga: Peningkatan Pasar Bahaur masuk usulan Musrenbang Kahayan Kuala