Tamiang Layang (ANTARA) - Camat Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Edy Edwar meminta seluruh pemerintah desa yang ada di wilayah setempat, agar memberikan perhatian dan mengembangkan budi daya patin keramba.
Hampir seluruh desa di wilayah Pematang Karau didukung kondisi geografis jika mengembangkan patin keramba, kata Edy dihubungi dari Tamiang Layang, Kamis.
"Kondisi geografis sangat mendukung hampir seluruh desa di Kecamatan Pematang Karau karena dialiri Sungai Karau," ucapnya.
Untuk pengembangannya, lanjut dia, pemerintah desa bisa menggunakan anggaran desa untuk budi daya ikan keramba khususnya ikan patin, yang dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia.
Tidak hanya itu, pemerintah desa juga bisa mengembangkannya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai pembeli tangan pertama yang kemudian bisa didistribusikan ke pasar-pasar.
"Untuk pelatihan ikan keramba bisa melibatkan atau bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur," kata Edy.
Baca juga: Ketua TP PKK Bartim terima dua penghargaan BKKBN RI
Budi daya ikan keramba memiliki beberapa manfaat. Mantan Camat Paju Epat ini menjelaskan manfaatnya, diantaranya tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga sebagai upaya menciptakan ketahanan pangan di bidang perikanan dan kebutuhan pangan khususnya ikan.
"Dengan melibatkan BUMDES juga bisa menjadi pendapatan bagi BUMDES untuk bisa berkembang," kata Edy.
Menurut dia, Pemerintah Desa Ketab sudah melaksanakan pelatihan budi daya ikan patin dalam karamba pada akhir 2022 tadi. Dia mengapresiasi pelatihan tersebut karena menambah pengetahuan dan keterampilan tentang cara membudidayakan ikan patin dalam keramba.
"Saya mengharapkan budi daya ikan patin keramba di Desa Ketab berhasil sehingga desa lainnya juga mencontoh atau mengaplikasikan budi daya ikan patin dalam keramba," demikian Edy Edwar.
Baca juga: Bupati tegaskan Desa Dambung ada dan tetap masuk Bartim
Baca juga: Bunda Literasi diharapkan mampu tingkatkan budaya membaca
Baca juga: Pemkab Bartim anggarkan Rp21 miliar biayai kesehatan warga miskin
Hampir seluruh desa di wilayah Pematang Karau didukung kondisi geografis jika mengembangkan patin keramba, kata Edy dihubungi dari Tamiang Layang, Kamis.
"Kondisi geografis sangat mendukung hampir seluruh desa di Kecamatan Pematang Karau karena dialiri Sungai Karau," ucapnya.
Untuk pengembangannya, lanjut dia, pemerintah desa bisa menggunakan anggaran desa untuk budi daya ikan keramba khususnya ikan patin, yang dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia.
Tidak hanya itu, pemerintah desa juga bisa mengembangkannya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai pembeli tangan pertama yang kemudian bisa didistribusikan ke pasar-pasar.
"Untuk pelatihan ikan keramba bisa melibatkan atau bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur," kata Edy.
Baca juga: Ketua TP PKK Bartim terima dua penghargaan BKKBN RI
Budi daya ikan keramba memiliki beberapa manfaat. Mantan Camat Paju Epat ini menjelaskan manfaatnya, diantaranya tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga sebagai upaya menciptakan ketahanan pangan di bidang perikanan dan kebutuhan pangan khususnya ikan.
"Dengan melibatkan BUMDES juga bisa menjadi pendapatan bagi BUMDES untuk bisa berkembang," kata Edy.
Menurut dia, Pemerintah Desa Ketab sudah melaksanakan pelatihan budi daya ikan patin dalam karamba pada akhir 2022 tadi. Dia mengapresiasi pelatihan tersebut karena menambah pengetahuan dan keterampilan tentang cara membudidayakan ikan patin dalam keramba.
"Saya mengharapkan budi daya ikan patin keramba di Desa Ketab berhasil sehingga desa lainnya juga mencontoh atau mengaplikasikan budi daya ikan patin dalam keramba," demikian Edy Edwar.
Baca juga: Bupati tegaskan Desa Dambung ada dan tetap masuk Bartim
Baca juga: Bunda Literasi diharapkan mampu tingkatkan budaya membaca
Baca juga: Pemkab Bartim anggarkan Rp21 miliar biayai kesehatan warga miskin