Palangka Raya (ANTARA) - Wakil rakyat Kalimantan Tengah dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Katingan, Kuwu Senilawati menyatakan bahwa dirinya pada saat reses perseorangan ke 10 desa, menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait keinginan menjadikan wilayahnya mandiri pangan.
Keinginan itu karena berbagai komoditas pangan sampai sekarang ini lebih banyak didatangkan dari daerah lain dan harganya pun semakin mahal, kata Kuwu di Gedung DPRD Kalteng, kemarin.
"Ini potensi yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah secara optimal. Tinggal bagaimana masyarakat di pedesaan diberdayakan dan dibantu mewujudkan kemandirian pangan itu," ucapnya.
Adapun 10 desa yang berkeinginan mewujudkan kemandirian pangan itu yakni, Desa Tumbang Malahoi, Jangkit, Luwuk Tukau, Karya Bakti, Samui, Tumbang Korik, Tumbang Takaoi, Tumbang Marikoi, Tumbang Miri dan beberapa desa sekitarnya. Kesepuluh desa tersebut berada di empat kecamatan di Kabupaten Gunung Mas.
Anggota DPRD Kalteng itu mengatakan, aspirasi atau usulan ini sangat penting segera direalisasikan oleh pemerintah. Sebab, jika kebutuhan sejumlah komoditas pangan masih tetap didatangkan dari daerah lain, berdampak besar bagi perekonomian dan semakin membuat pemerintah kesulitan mensejahterakan masyarakat.
Baca juga: Pansus DPRD Kalteng: Empat poin perlu diperhatikan terkait Raperda RTRWP
"Harga sejumlah komoditas pangan di pedesaan sebenarnya wajar mahal karena didatangkan dari daerah lain, kondisi infrastruktur jalan menuju desa yang mengalami kerusakan di sejumlah titik. Bahkan ada yang harus dibawa menggunakan perahu bermesin. Itu yang membuat mahal," kata Kuwu.
Menurut dirinya, apabila desa-desa di Kalteng mampu mandiri beberapa jenis pangan, akan sangat membantu pemerintah dalam menekan inflasi, menjaga daya beli masyarakat terhadap sejumlah komoditi bahan pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan yang didatangkan dari luar desa, sehingga harga jual pun relatif akan lebih terjangkau oleh masyarakat.
"Saya akan terus mengomunikasikan keinginan masyarakat ini kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten," demikian Kuwu.
Baca juga: Legislator Kalteng usul BUMDes dan Kopdes salurkan Gas bersubsidi
Baca juga: Banyak masyarakat usul ada bantuan modal usaha, kata Legislator Kalteng
Baca juga: Legislator Kalteng minta listrik PLN segera dialirkan ke Sumber Barito
Baca juga: Pansus DPRD Kalteng susun program pembahasan Raperda RTRWP 2023-2043
Keinginan itu karena berbagai komoditas pangan sampai sekarang ini lebih banyak didatangkan dari daerah lain dan harganya pun semakin mahal, kata Kuwu di Gedung DPRD Kalteng, kemarin.
"Ini potensi yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah secara optimal. Tinggal bagaimana masyarakat di pedesaan diberdayakan dan dibantu mewujudkan kemandirian pangan itu," ucapnya.
Adapun 10 desa yang berkeinginan mewujudkan kemandirian pangan itu yakni, Desa Tumbang Malahoi, Jangkit, Luwuk Tukau, Karya Bakti, Samui, Tumbang Korik, Tumbang Takaoi, Tumbang Marikoi, Tumbang Miri dan beberapa desa sekitarnya. Kesepuluh desa tersebut berada di empat kecamatan di Kabupaten Gunung Mas.
Anggota DPRD Kalteng itu mengatakan, aspirasi atau usulan ini sangat penting segera direalisasikan oleh pemerintah. Sebab, jika kebutuhan sejumlah komoditas pangan masih tetap didatangkan dari daerah lain, berdampak besar bagi perekonomian dan semakin membuat pemerintah kesulitan mensejahterakan masyarakat.
Baca juga: Pansus DPRD Kalteng: Empat poin perlu diperhatikan terkait Raperda RTRWP
"Harga sejumlah komoditas pangan di pedesaan sebenarnya wajar mahal karena didatangkan dari daerah lain, kondisi infrastruktur jalan menuju desa yang mengalami kerusakan di sejumlah titik. Bahkan ada yang harus dibawa menggunakan perahu bermesin. Itu yang membuat mahal," kata Kuwu.
Menurut dirinya, apabila desa-desa di Kalteng mampu mandiri beberapa jenis pangan, akan sangat membantu pemerintah dalam menekan inflasi, menjaga daya beli masyarakat terhadap sejumlah komoditi bahan pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan yang didatangkan dari luar desa, sehingga harga jual pun relatif akan lebih terjangkau oleh masyarakat.
"Saya akan terus mengomunikasikan keinginan masyarakat ini kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten," demikian Kuwu.
Baca juga: Legislator Kalteng usul BUMDes dan Kopdes salurkan Gas bersubsidi
Baca juga: Banyak masyarakat usul ada bantuan modal usaha, kata Legislator Kalteng
Baca juga: Legislator Kalteng minta listrik PLN segera dialirkan ke Sumber Barito
Baca juga: Pansus DPRD Kalteng susun program pembahasan Raperda RTRWP 2023-2043