Tamiang Layang (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Nursulistio berkeinginan dan meminta, agar sosialisasi maupun pembinaan dari pengawasan internal hingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan sampai ke desa-desa.
"Jadi, penyelenggara pemerintah yang dilaksanakan eksekutif hingga tingkat pemerintahan desa, bisa berjalan sesuai masyarakat," kata Nursulistio di Tamiang Layang, Rabu.
Menurutnya, yang dimaksud aparat pengawas internal di pemerintah daerah adalah Inspektorat Kabupaten Barito Timur, yang bisa bekerjasama dengan pihak atau lembaga lain seperti Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pihak lain.
Nursulistio mengapresiasi langkah Inspektorat Barito Timur yang bekerjasama dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI melaksanakan sosialisasi Monitoring Center for Prevention (MCP).
"Program tersebut merupakan upaya melalui Korsupgah KPK yang merupakan sebuah program aplikasi melewati Survei Penilaian Integritas (SPI)," kata Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu .
Dia menilai, Sosialisasi MCP itu bertujuan guna monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui Inspektorat Kabupaten Barito Timur.
Terpisah, Penyuluh Anti Korupsi Inspektorat Barito Timur, Eprinalia menjelaskan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan saat pada Kantor DPRD Barito Timur pada Selasa (13/06/2023) kemarin merupakan bagian pencegahan dan edukasi anti korupsi kepada semua lini masyarakat.
Baca juga: Barito Timur terpilih sebagai lokasi pembuatan film dokumenter nasional
DPRD Barito Timur juga menerima laporan pencapaian di Pemerintah Kabupaten Barito Timur terkait kegiatan korsupgah dan MCP. Kabupaten Barito Timur pada 2022 berada pada peringkat sembilan dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah.
"Kalau 2021 kita ada di peringkat 11 maka 2022 ada diperingkat sembilan, artinya ada peningkatan. Kita harapkan pada 2023 ini kita (Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan naik peringkat lagi," kata Eprinalia.
Wanita yang menjadi Penyuluh Anti Korupsi mengharapkan semua pihak bisa bersatu padu, bahu-membahu dalam memberantas korupsi melalui sistem pendidikan anti korupsi yang ada.
"Sekarang ini kita kampanyekan dari dini pencegahan dan pendidikan terkait korupsi. Dulu di tengah masyarakat secara umum banyak yang terjerat kasus korupsi karena banyak yang tidak tahu," demikian Eprinalia.
Baca juga: RSUD Tamiang Layang beli rontgen baru untuk tingkatkan pelayanan
Baca juga: Diskominfosantik Bartim terima studi komparasi Diskominfosandi HSU
Baca juga: Kader PKK Bartim dilatih usaha budidaya jamur bantu kesejahteraan keluarga
"Jadi, penyelenggara pemerintah yang dilaksanakan eksekutif hingga tingkat pemerintahan desa, bisa berjalan sesuai masyarakat," kata Nursulistio di Tamiang Layang, Rabu.
Menurutnya, yang dimaksud aparat pengawas internal di pemerintah daerah adalah Inspektorat Kabupaten Barito Timur, yang bisa bekerjasama dengan pihak atau lembaga lain seperti Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pihak lain.
Nursulistio mengapresiasi langkah Inspektorat Barito Timur yang bekerjasama dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI melaksanakan sosialisasi Monitoring Center for Prevention (MCP).
"Program tersebut merupakan upaya melalui Korsupgah KPK yang merupakan sebuah program aplikasi melewati Survei Penilaian Integritas (SPI)," kata Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu .
Dia menilai, Sosialisasi MCP itu bertujuan guna monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui Inspektorat Kabupaten Barito Timur.
Terpisah, Penyuluh Anti Korupsi Inspektorat Barito Timur, Eprinalia menjelaskan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan saat pada Kantor DPRD Barito Timur pada Selasa (13/06/2023) kemarin merupakan bagian pencegahan dan edukasi anti korupsi kepada semua lini masyarakat.
Baca juga: Barito Timur terpilih sebagai lokasi pembuatan film dokumenter nasional
DPRD Barito Timur juga menerima laporan pencapaian di Pemerintah Kabupaten Barito Timur terkait kegiatan korsupgah dan MCP. Kabupaten Barito Timur pada 2022 berada pada peringkat sembilan dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah.
"Kalau 2021 kita ada di peringkat 11 maka 2022 ada diperingkat sembilan, artinya ada peningkatan. Kita harapkan pada 2023 ini kita (Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan naik peringkat lagi," kata Eprinalia.
Wanita yang menjadi Penyuluh Anti Korupsi mengharapkan semua pihak bisa bersatu padu, bahu-membahu dalam memberantas korupsi melalui sistem pendidikan anti korupsi yang ada.
"Sekarang ini kita kampanyekan dari dini pencegahan dan pendidikan terkait korupsi. Dulu di tengah masyarakat secara umum banyak yang terjerat kasus korupsi karena banyak yang tidak tahu," demikian Eprinalia.
Baca juga: RSUD Tamiang Layang beli rontgen baru untuk tingkatkan pelayanan
Baca juga: Diskominfosantik Bartim terima studi komparasi Diskominfosandi HSU
Baca juga: Kader PKK Bartim dilatih usaha budidaya jamur bantu kesejahteraan keluarga