Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Halikinnor memerintahkan jajarannya untuk melakukan percepatan pelaksanaan program pembangunan karena realisasi program masih di bawah target.
"Perlu percepatan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dengan sisa waktu enam bulan ke depan," kata Halikinnor di Sampit, Selasa.
Penegasan itu disampaikannya saat rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan triwulan II tahun 2023. Halikinnor menyoroti adanya beberapa target yang belum tercapai.
Data Bappelitbangda Kotawaringin Timur, realisasi pendapatan dan belanja daerah berada di bawah target sebesar 50 persen. Kinerja penyerapan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2023, realisasi keuangan Rp822.885.007.771 (39,06 persen) dan realisasi fisik 40,82 persen.
Serapan belanja modal masih belum maksimal dari pagu sebesar Rp300.756.115.556,terealisasi sebesar Rp. 45.648.618.753 atau 15,18 persen.
Baca juga: Kontingen seluruh kabupaten dan kota dipastikan berlaga di Porprov Kalteng
Serapan anggaran DAK fisik dan DAK nonfisik masih rendah dari pagu sebesar Rp234.843.335, terealisasi sebesar Rp2.346.211.695 atau 1 persen.
Sementara itu progress pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dari rencana 4.547 paket, saat ini baru realisasi 723 paket. Sisa yang belum dilaksanakan ada 3.824 paket.
Halikinnor menyoroti secara serius masalah ini. Pelaksanaan program pembangunan masih di bawah target, meski masih menduduki peringkat satu pada bulan lalu dan peringkat dua pada bulan ini di Kalimantan Tengah. Capaian di tingkat provinsi masih diatas target, namun masih di bawah target pemerintah pusat.
Halikinnor menilai kendalanya karena keterlambatan melaksanakan lelang. Hal ini diduga terjadi karena konsultan perencanaannya yang lambat sehingga lelang tertunda. Berdasarkan informasi daei Inspektorat bahwa hasil telaahan tidak ada kendala.
"Kalau lelang di bulan Juni atau Juli, otomatis realisasinya September atau Oktober. Pasti terlambat. Ini yang saya minta tahun depan diperbaiki. Harus lebih awal. Sudah pernah dicoba di Dinas PU dan ternyata bisa. Persiapan di Desember, sehingga pelaksanaan sudah bisa dimulai Januari. Contohnya pengerjaan Jalan Kihajar Dewantara," ujarnya.
Halikinnor juga mengatakan perlunya evaluasi dalam penetapan target agar benar-benar rasional. Saat ini ada yang capaiannya sangat rendah, ada pula yang sudah melampaui target.
Baca juga: Tidak ada lagi tes calistung dalam PPDB di Kotim
Baca juga: Pabrik limbah medis pertama di Kalteng diharapkan mulai operasional akhir 2023
Baca juga: Pendapatan daerah Kotim 2024 diasumsikan Rp1,7 triliun
"Perlu percepatan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dengan sisa waktu enam bulan ke depan," kata Halikinnor di Sampit, Selasa.
Penegasan itu disampaikannya saat rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan triwulan II tahun 2023. Halikinnor menyoroti adanya beberapa target yang belum tercapai.
Data Bappelitbangda Kotawaringin Timur, realisasi pendapatan dan belanja daerah berada di bawah target sebesar 50 persen. Kinerja penyerapan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2023, realisasi keuangan Rp822.885.007.771 (39,06 persen) dan realisasi fisik 40,82 persen.
Serapan belanja modal masih belum maksimal dari pagu sebesar Rp300.756.115.556,terealisasi sebesar Rp. 45.648.618.753 atau 15,18 persen.
Baca juga: Kontingen seluruh kabupaten dan kota dipastikan berlaga di Porprov Kalteng
Serapan anggaran DAK fisik dan DAK nonfisik masih rendah dari pagu sebesar Rp234.843.335, terealisasi sebesar Rp2.346.211.695 atau 1 persen.
Sementara itu progress pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dari rencana 4.547 paket, saat ini baru realisasi 723 paket. Sisa yang belum dilaksanakan ada 3.824 paket.
Halikinnor menyoroti secara serius masalah ini. Pelaksanaan program pembangunan masih di bawah target, meski masih menduduki peringkat satu pada bulan lalu dan peringkat dua pada bulan ini di Kalimantan Tengah. Capaian di tingkat provinsi masih diatas target, namun masih di bawah target pemerintah pusat.
Halikinnor menilai kendalanya karena keterlambatan melaksanakan lelang. Hal ini diduga terjadi karena konsultan perencanaannya yang lambat sehingga lelang tertunda. Berdasarkan informasi daei Inspektorat bahwa hasil telaahan tidak ada kendala.
"Kalau lelang di bulan Juni atau Juli, otomatis realisasinya September atau Oktober. Pasti terlambat. Ini yang saya minta tahun depan diperbaiki. Harus lebih awal. Sudah pernah dicoba di Dinas PU dan ternyata bisa. Persiapan di Desember, sehingga pelaksanaan sudah bisa dimulai Januari. Contohnya pengerjaan Jalan Kihajar Dewantara," ujarnya.
Halikinnor juga mengatakan perlunya evaluasi dalam penetapan target agar benar-benar rasional. Saat ini ada yang capaiannya sangat rendah, ada pula yang sudah melampaui target.
Baca juga: Tidak ada lagi tes calistung dalam PPDB di Kotim
Baca juga: Pabrik limbah medis pertama di Kalteng diharapkan mulai operasional akhir 2023
Baca juga: Pendapatan daerah Kotim 2024 diasumsikan Rp1,7 triliun