Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat ini dilakukan pada tahun 2023 dan dilanjutkan pada tahun 2024 ini," kata Penjabat Bupati Barito Utara Muhlis di Muara Teweh, Jumat.

Menurut dia, alokasi anggaran pada 2023 tersebut bagi program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, bagi pegawai non ASN, guru honorer, perangkat RT RW dan pengelola rumah ibadah.

Kemudian, katanya, dialokasikan lagi di perubahan APBD 2023 dianggarkan untuk pekerja rentan seperti petani, pekebun, nelayan, UMKM dan pekerja rentan lainnya, dengan jumlah seluruhnya 20.337 orang. 

"Untuk tahun ini dialokasikan sama dengan sebelumnya termasuk juga Badan Ad Hoc Panitia Pemilu KPU," kata Muhlis. 

Dia mengharapkan ke depannya program perlindungan jaminan sosial ini bisa terus berkelanjutan dan dapat melindungi seluruh pekerja rentan di daerah ini secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar kesejahteraan masyarakat pekerja lebih meningkat. 

"Karena, tidak akan ada keadilan sosial tanpa adanya jaminan sosial,” ujarnya pada rapat monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Barito Utara Mastur mengatakan  kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat efektivitas optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Barito Utara selama 2023 dan rencana keberlanjutan aksi pada 2024.

Dalam kegiatan monev tersebut juga dilaksanakan penyerahan santunan manfaat jaminan kematian secara simbolis oleh Pj Bupati Barito Utara.