
PT Jamkrindo-Pemkab Pulang Pisau perkuat jaminan kontraktor gagal penuhi kewajiban

Pulang Pisau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan finansial dalam pelaksanaan proyek pembangunan di kabupaten setempat.
"Layanan penjaminan atau suretyship ini memberikan perlindungan nyata terhadap risiko kegagalan kontraktor dalam memenuhi kewajiban penyelesaian proyek," kata Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa'i di Pulang Pisau, Rabu.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut juga menjadi bentuk komitmen pemerintah setempat dalam menjaga akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dia berharap seluruh proses pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas secara berkelanjutan.
"Kami optimis kerja sama ini memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan melalui pelaksanaan proyek yang lebih terjamin, transparan, dan akuntabel," kata Ahmad Rifa'i.
Pimpinan PT Jamkrindo Wilayah Banjarmasin Muhammad Natsir Rahmadi mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan. Layanan penjaminan yang diberikan juga fleksibel dan mudah diakses oleh pelaku usaha lokal.
"Layanan penjaminan yang lebih fleksibel dibandingkan jaminan bank konvensional," katanya.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan Jamkrindo dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih sehat dan transparan. Sinergi ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan berbagai pihak dalam proyek pembangunan.
"Kolaborasi ini diharapkan mempercepat distribusi manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat Pulang Pisau," terangnya.
Melalui penandatanganan MoU tersebut, terang dia, pemerintah daerah bersama Jamkrindo berkomitmen meningkatkan kualitas layanan penjaminan. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
"Komitmen ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah ke depan," demikian Muhammad Natsir Rahmadi.
Baca juga: DLHK Pulang Pisau perkuat pengawasan pengelolaan sampah dan limbah dapur SPPG
Baca juga: Waket DPRD Pulang Pisau akui sektor pendidikan ikut terdampak efisiensi anggaran
Baca juga: DPRD Pulang Pisau tetapkan perubahan 12 raperda
Pewarta : Adi Waskito/Dita Marsena
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
