Sampit (ANTARA) - Memasuki tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah langsung melakukan upaya pengendalian inflasi yang dimulai secara besar-besaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur.
"Sudah dicanangkan Pak Gubernur Sugianto Sabran kemarin (Sabtu) di Kotim, kemudian dilanjutkan daerah lainnya di Kalimantan Tengah. Ini upaya serius pemerintah provinsi dalam mengendalikan inflasi, makanya dilakukan sejak awal tahun ini," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, Riza Rahmadi di Sampit, Minggu.
Gerakan pengendalian inflasi provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan di beberapa lokasi. Gubernur Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo berkesempatan meninjau kegiatan pasar penyeimbang di sejumlah lokasi.
Kotim dipilih menjadi lokasi pertama kegiatan pengendalian inflasi karena Sampit merupakan salah satu tempat pengambilan sampel dalam penghitungan inflasi di Kalimantan Tengah, selain Kota Palangka Raya.
Selain itu, Kotim merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Tengah sehingga permintaan kebutuhan pokok juga tinggi. Untuk itu pasokannya perlu terus dijaga agar tidak sampai terjadi lonjakan harga yang dapat memicu inflasi.
Minggu pagi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya pengendalian inflasi melalui pasar penyeimbang yaitu operasi pasar/pasar murah dan gerakan pangan murah di dua lokasi yaitu area Pasar Rakyat Eks Mentaya di Jalan S Parman Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan halaman kantor Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang.
Komoditas yang dipasok di dua lokasi tersebut yaitu beras premium 16 ton terdiri 8 ton beras karu dan 8 ton beras pulen. Selain itu, beras SPHP 6 ton, gula pasir 700 k, minyak kemasan 700 liter, bawang merah 200 kg, bawang putih 200 kg, telur ayam ras 600 tray serta sayuran.
Harga jualnya yaitu beras SPHP 5 kg Rp55.000, beras premium karau/pulen 5 kg Rp60.000, gula pasir Rp15.000/kg, minyak goreng kemasan Rp14.000/liter, telur ayam ras Rp50.000/tray, bawang merah Rp38.000/kg, bawang putih Rp35.000/kg, ikan patin Rp25.000/kg serta sayuran segar.
Baca juga: Wagub ajak para tokoh di Kotim jaga kondusivitas jelang Pemilu 2024
Pasar penyeimbang ini disambut antusias masyarakat, bahkan mereka menunggu sebelum kegiatan dimulai. Begitu dibuka, warga berebut membeli bahan pokok tersebut karena takut kehabisan.
Riza yang turut hadir di lokasi bahkan ikut menenangkan warga agar tetap tertib. Warga berebut karena harga bahan pokok yang dijual jauh lebih murah dibanding di pasaran.
"Mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sekaligus, mudah-mudahan inflasi bisa terkendali. Sesuai arahan Pak Gubernur, kegiatan ini akan kita gelar berkelanjutan," ujar Riza.
Suriah, salah seorang warga Sampit sangat berterima kasih pemerintah provinsi kembali menggelar pasar penyeimbang atau pasar murah. Kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya dalam membantu meringankan beban masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ibu rumah tangga ini berharap kegiatan ini digelar secara rutin karena sangat bermanfaat. Hal ini lantaran bahan pokok adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi setiap harinya.
"Seperti tahun lalu, ketika harga barang naik, kami bersyukur karena ada pasar murah seperti ini yang sangat membantu. Bagi kami masyarakat kecil, selisih harga itu sangat terasa, apalagi sembako ini kebutuhan pasti setiap harinya. Makanya saya meminta Pak Gubernur menggelar secara rutin untuk membantu masyarakat," harap Suriah.
Apresiasi disampaikan Bupati Halikinnor atas perhatian pemerintah provinsi dalam membantu pengendalian inflasi di Kotawaringin Timur. Ini sangat dirasakan manfaatnya, selain upaya serupa yang juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
"Masyarakat sangat terbantu dengan kegiatan pasar penyeimbang dan gerakan pangan murah ini. Ini efektif dalam upaya mengendalikan inflasi, khususnya komoditas-komoditas tertentu yang harga sering naik, seperti beras dan lainnya," demikian Halikinnor.
Baca juga: Gubernur Kalteng bagikan paket sembako gratis di Kotim
Baca juga: Pemkab Kotim anggarkan Rp61 miliar untuk program jaminan kesehatan
Baca juga: Pemkab Kotim anggarkan Rp61 miliar untuk program jaminan kesehatan
"Sudah dicanangkan Pak Gubernur Sugianto Sabran kemarin (Sabtu) di Kotim, kemudian dilanjutkan daerah lainnya di Kalimantan Tengah. Ini upaya serius pemerintah provinsi dalam mengendalikan inflasi, makanya dilakukan sejak awal tahun ini," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, Riza Rahmadi di Sampit, Minggu.
Gerakan pengendalian inflasi provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan di beberapa lokasi. Gubernur Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo berkesempatan meninjau kegiatan pasar penyeimbang di sejumlah lokasi.
Kotim dipilih menjadi lokasi pertama kegiatan pengendalian inflasi karena Sampit merupakan salah satu tempat pengambilan sampel dalam penghitungan inflasi di Kalimantan Tengah, selain Kota Palangka Raya.
Selain itu, Kotim merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Tengah sehingga permintaan kebutuhan pokok juga tinggi. Untuk itu pasokannya perlu terus dijaga agar tidak sampai terjadi lonjakan harga yang dapat memicu inflasi.
Minggu pagi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya pengendalian inflasi melalui pasar penyeimbang yaitu operasi pasar/pasar murah dan gerakan pangan murah di dua lokasi yaitu area Pasar Rakyat Eks Mentaya di Jalan S Parman Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan halaman kantor Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang.
Komoditas yang dipasok di dua lokasi tersebut yaitu beras premium 16 ton terdiri 8 ton beras karu dan 8 ton beras pulen. Selain itu, beras SPHP 6 ton, gula pasir 700 k, minyak kemasan 700 liter, bawang merah 200 kg, bawang putih 200 kg, telur ayam ras 600 tray serta sayuran.
Harga jualnya yaitu beras SPHP 5 kg Rp55.000, beras premium karau/pulen 5 kg Rp60.000, gula pasir Rp15.000/kg, minyak goreng kemasan Rp14.000/liter, telur ayam ras Rp50.000/tray, bawang merah Rp38.000/kg, bawang putih Rp35.000/kg, ikan patin Rp25.000/kg serta sayuran segar.
Baca juga: Wagub ajak para tokoh di Kotim jaga kondusivitas jelang Pemilu 2024
Pasar penyeimbang ini disambut antusias masyarakat, bahkan mereka menunggu sebelum kegiatan dimulai. Begitu dibuka, warga berebut membeli bahan pokok tersebut karena takut kehabisan.
Riza yang turut hadir di lokasi bahkan ikut menenangkan warga agar tetap tertib. Warga berebut karena harga bahan pokok yang dijual jauh lebih murah dibanding di pasaran.
"Mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sekaligus, mudah-mudahan inflasi bisa terkendali. Sesuai arahan Pak Gubernur, kegiatan ini akan kita gelar berkelanjutan," ujar Riza.
Suriah, salah seorang warga Sampit sangat berterima kasih pemerintah provinsi kembali menggelar pasar penyeimbang atau pasar murah. Kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya dalam membantu meringankan beban masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ibu rumah tangga ini berharap kegiatan ini digelar secara rutin karena sangat bermanfaat. Hal ini lantaran bahan pokok adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi setiap harinya.
"Seperti tahun lalu, ketika harga barang naik, kami bersyukur karena ada pasar murah seperti ini yang sangat membantu. Bagi kami masyarakat kecil, selisih harga itu sangat terasa, apalagi sembako ini kebutuhan pasti setiap harinya. Makanya saya meminta Pak Gubernur menggelar secara rutin untuk membantu masyarakat," harap Suriah.
Apresiasi disampaikan Bupati Halikinnor atas perhatian pemerintah provinsi dalam membantu pengendalian inflasi di Kotawaringin Timur. Ini sangat dirasakan manfaatnya, selain upaya serupa yang juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
"Masyarakat sangat terbantu dengan kegiatan pasar penyeimbang dan gerakan pangan murah ini. Ini efektif dalam upaya mengendalikan inflasi, khususnya komoditas-komoditas tertentu yang harga sering naik, seperti beras dan lainnya," demikian Halikinnor.
Baca juga: Gubernur Kalteng bagikan paket sembako gratis di Kotim
Baca juga: Pemkab Kotim anggarkan Rp61 miliar untuk program jaminan kesehatan
Baca juga: Pemkab Kotim anggarkan Rp61 miliar untuk program jaminan kesehatan