Sampit (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Umar Kaderi menyebut paling lambat pada 2027 semua desa di wilayah setempat, harus telah memiliki puskesmas pembantu (pustu).
"Kami akan mulai dari tahun depan. Jadi tahun 2025, 2026 dan 2027. Setiap pustu pun harus ada satu perawat, satu bidan dan dua kader kesehatan," kata Umar di Sampit, Kamis.
Dia menjelaskan, pengadaan pustu di setiap desa ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka mewujudkan integrasi layanan primer atau ILP, yakni salah satu bentuk transformasi bidang kesehatan demi mewujudkan masyarakat sehat dan mandiri.
Terdapat tiga sasaran dalam penerapan program ini, yaitu penerapan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan, mendekatkan layanan hingga ke tingkat desa dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard situasi kesehatan per desa.
Siklus hidup yang dimaksud adalah dari hamil, dilahirkan, bayi, balita, remaja, dewasa, pra lansia, hingga lansia. Selama siklus itu seseorang harus mendapat skrining layanan kesehatan.
Melalui skrining tersebut pihaknya bisa mendeteksi suatu penyakit yang diderita seseorang, sehingga bisa dilakukan advokasi atau memberikan petunjuk bagi yang bersangkutan agar melaksanakan pengobatan lanjutan.
"Dalam proses skrining kesehatan inilah peran pustu dan posyandu sangat penting, karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Kita ingin pencegahan penyakit, bukan lagi pada pengobatan. Walaupun pengobatan tetap kita lakukan," kata Umar.
Baca juga: Disdik Kotim apresiasi peran Bunda PAUD dalam transisi pendidikan
Kotim terdapat 168 desa, saat ini jumlah pustu yang ada 148 unit, namun beberapa yang sudah mengalami kerusakan sehingga ikut diusulkan untuk pembangunan baru. Adapun, total jumlah pustu yang diusulkan untuk pembangunan baru sebanyak 28 pustu.
Dinkes Kotim pun telah melakukan perencanaan dan mengusulkan pembangunan pustu melalui dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Dinkes Kotim dari pemerintah pusat. Diharapkan realisasinya nanti sejalan dengan perencanaan.
"Ini adalah peluang besar, karena sebelumnya belum pernah. Kalau dulu DAK itu hanya sampai puskesmas, tapi sekarang sampai ke pustu bahkan alat kesehatan (alkes) juga. Ini sudah kami usulkan, mudah-mudahan berjalan sesuai skenario," demikian Umar.
Pembangunan pustu di setiap desa ini juga sejalan dengan misi pemerintah daerah untuk menjadikan pustu dan posyandu sebagai garda terdepan penanganan kesehatan masyarakat. Sementara puskesmas akan kembali ke fungsi dasarnya, yakni dalam melaksanakan promosi kesehatan dan pencegahan terhadap penyakit.
Baca juga: Pemkab Kotim cegah munculnya ekstremisme jelang Pilkada 2024
Baca juga: Bupati Kotim apresiasi TMMD bantu buka keterisolasian desa
Baca juga: Pemkab Kotim komitmen wujudkan Kabupaten Layak Anak
"Kami akan mulai dari tahun depan. Jadi tahun 2025, 2026 dan 2027. Setiap pustu pun harus ada satu perawat, satu bidan dan dua kader kesehatan," kata Umar di Sampit, Kamis.
Dia menjelaskan, pengadaan pustu di setiap desa ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka mewujudkan integrasi layanan primer atau ILP, yakni salah satu bentuk transformasi bidang kesehatan demi mewujudkan masyarakat sehat dan mandiri.
Terdapat tiga sasaran dalam penerapan program ini, yaitu penerapan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan, mendekatkan layanan hingga ke tingkat desa dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard situasi kesehatan per desa.
Siklus hidup yang dimaksud adalah dari hamil, dilahirkan, bayi, balita, remaja, dewasa, pra lansia, hingga lansia. Selama siklus itu seseorang harus mendapat skrining layanan kesehatan.
Melalui skrining tersebut pihaknya bisa mendeteksi suatu penyakit yang diderita seseorang, sehingga bisa dilakukan advokasi atau memberikan petunjuk bagi yang bersangkutan agar melaksanakan pengobatan lanjutan.
"Dalam proses skrining kesehatan inilah peran pustu dan posyandu sangat penting, karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Kita ingin pencegahan penyakit, bukan lagi pada pengobatan. Walaupun pengobatan tetap kita lakukan," kata Umar.
Baca juga: Disdik Kotim apresiasi peran Bunda PAUD dalam transisi pendidikan
Kotim terdapat 168 desa, saat ini jumlah pustu yang ada 148 unit, namun beberapa yang sudah mengalami kerusakan sehingga ikut diusulkan untuk pembangunan baru. Adapun, total jumlah pustu yang diusulkan untuk pembangunan baru sebanyak 28 pustu.
Dinkes Kotim pun telah melakukan perencanaan dan mengusulkan pembangunan pustu melalui dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Dinkes Kotim dari pemerintah pusat. Diharapkan realisasinya nanti sejalan dengan perencanaan.
"Ini adalah peluang besar, karena sebelumnya belum pernah. Kalau dulu DAK itu hanya sampai puskesmas, tapi sekarang sampai ke pustu bahkan alat kesehatan (alkes) juga. Ini sudah kami usulkan, mudah-mudahan berjalan sesuai skenario," demikian Umar.
Pembangunan pustu di setiap desa ini juga sejalan dengan misi pemerintah daerah untuk menjadikan pustu dan posyandu sebagai garda terdepan penanganan kesehatan masyarakat. Sementara puskesmas akan kembali ke fungsi dasarnya, yakni dalam melaksanakan promosi kesehatan dan pencegahan terhadap penyakit.
Baca juga: Pemkab Kotim cegah munculnya ekstremisme jelang Pilkada 2024
Baca juga: Bupati Kotim apresiasi TMMD bantu buka keterisolasian desa
Baca juga: Pemkab Kotim komitmen wujudkan Kabupaten Layak Anak