Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor meminta seluruh kepala desa (kades) membantu menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan dilaksanakan 27 November 2024 mendatang.
“Kami meminta seluruh kades mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024, salah satunya berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan,” kata Halikinnor di Sampit, Selasa.
Halikinnor menjelaskan, untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), tetapi tanggung jawab semua pihak.
Kades sebagai pemimpin di jajaran pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada. Kades dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di lingkungan masing-masing agar menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin dalam rangka memajukan daerah.
“Memang kades bukan bagian dari petugas penyelenggara pilkada, tapi mereka bisa membantu menyukseskan dan memfasilitasi pelaksanaan Pilkada sehingga peran kades ini sangat penting,” terangnya.
Halikinnor juga meminta kades untuk membantu tahapan Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU, seperti tahap pencocokan dan penelitian (coklit) data calon pemilih yang tengah berlangsung saat ini.
Baca juga: Disdik Kotim: Tak boleh ada perpeloncoan selama MPLS
Kades diminta ikut menyosialisasikan tahapan coklit kepada warga agar tidak ada lagi warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak bisa menggunakan hak suaranya karena tidak terdata saat coklit sehingga tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
“Ingat one man one vote (satu orang satu suara) itu sangat berharga untuk menentukan bagaimana arah pemerintahan kita kedepannya, makanya saya ingatkan kades untuk membantu pelaksanaan tahapan Pilkada,” tugasnya.
Ia menambahkan, terkadang warga yang tidak paham justru menghindar saat petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) datang untuk melakukan coklit, mungkin karena takut gratifikasi atau suap dan semacamnya terkait pelaksanaan Pilkada.
Oleh sebab itu, memberikan pemahaman kepada warga terkait pelaksanaan coklit maupun tahapan Pilkada lainnya perlu dilakukan agar warga mau bekerja sama dengan petugas di lapangan.
Hal ini juga untuk menghindari terjadinya konflik pada hari pemungutan suara, lantaran ada warga yang merasa memiliki hak suara namun datanya tidak masuk dalam DPT, DPK maupun DPTb.
Sehubungan dengan itu, Halikinnor pun mengingatkan para kades untuk selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat agar pelaksanaan Pilkada berjalan aman, kondusif, jujur, adil dan sesuai harapan masyarakat.
Baca juga: Raperda RPJPD Kotim 2025-2045 bawa misi transformasi sosial, ekonomi dan ekologi
Baca juga: Bupati Kotim janjikan beasiswa untuk juara MTQ
Baca juga: Fraksi PAN minta Pemkab Kotim lebih perhatikan UMKM