Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah membuat etalase baru pada katalog lokal, yaitu Etalase Mebel dan Peralatan Kantor lainnya, dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan UMKM lokal. 

“Kami sengaja membuat etalase baru ini, karena selama ini kebanyakan belanjanya ke luar. Dengan adanya etalase ini kami harapkan UMKM lokal kita yang lebih diberdayakan,” kata Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kotim Yephi Hartady Periyanto di Sampit, Selasa. 

Ia menjelaskan, tolok ukur keberhasilan penerapan sistem katalog lokal dalam pengadaan barang/jasa ialah apabila sukses memutar roda perekonomian lokal, tidak terlalu banyak belanja dari luar daerah. 

Dengan demikian, pajak dari transaksi atau pembelian tersebut akan masuk ke daerah juga begitu pula dampak dari pertumbuhan ekonominya. Sebaliknya, jika belanja dari luar daerah maka pajaknya mengalir ke daerah asal barang tersebut. 

Oleh sebab itu, secara bertahap pihaknya mengupayakan agar dalam belanja rutin atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah mengutamakan produk lokal, kecuali untuk barang/jasa yang tidak ada di tingkat lokal. 

“Itulah yang mendorong kami membuat Etalase Mebel dan Peralatan Kantor lainnya ini, sebab kemarin-kemarin belanjanya keluar daerah, sedangkan di sini juga ada. Lalu, kalau belanja makan minum saja bisa lewat e-katalog, kenapa untuk mebel tidak bisa,” jelasnya. 

Yephi melanjutkan, banyak produk lokal yang secara kualitas tidak kalah dengan produk luar daerah, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menggunakan produk lokal. 

Terlebih pemerintah juga memiliki program bangga produk buatan Indonesia. Sedangkan, di Kotim katalog lokal ini merupakan cara untuk mendukung penggunaan produk lokal daerah. 

Baca juga: Kepala Dinas terjerat korupsi, Bupati Kotim tegaskan hormati proses hukum

Melalui etalase baru ini diharapkan bisa mengoptimalkan potensi UMKM lokal yang bergerak di bidang tersebut agar semakin berkembang. 

“Pekan lalu di provinsi ada acara bangga produk buatan Indonesia, kalau kita adaptasi program itu ke daerah harusnya kita bisa mengutamakan produk lokal. UMKM kita masih bisa berkarya, sehingga pemerintah daerah harus mendukung dengan cara membeli barangnya,” sebutnya. 

Ia menambahkan, dalam pengadaan barang/jasa setiap OPD didorong untuk mencari vendor yang paham dan patuh dalam pembayaran pajak daerah. Hal ini berkaitan dengan misi pemerintah dalam mendorong profesionalitas vendor. 

Supaya UMKM lokal termotivasi untuk meningkatkan usaha, tidak hanya bertahan di usaha mikro tapi bisa berkembang menjadi usaha kecil, menengah bahkan besar. 

“Karena faktanya pembelanjaan pemerintah ini harus ada pajaknya, jadi dengan UMKM bisa mengembangkan usahanya lalu mereka membayar pajak artinya ada feedback balik lagi ke pemerintah daerah,” sebutnya.

Sehubungan dengan etalase baru ini, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menggelar sosialisasi melibatkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan vendor atau pihak ketiga yang berpotensi bekerjasama dalam pengadaan barang dan jasa. 

Disamping untuk memberikan pemahaman terkait Etalase Mebel dan Peralatan Kantor lainnya, pihaknya juga mengumpulkan masukan dan saran dari para peserta. 

Misalnya, jika ada OPD yang memiliki mebel lokal langganan bisa direkomendasikan agar dapat dimasukkan dalam pilihan katalog lokal. 

“Karena etalase ini masih baru jadi kami sosialisasikan dulu, kami harap tahun depan sudah bisa berjalan,” demikian Yephi. 

Baca juga: Bupati Kotim: rute Sampit-Surabaya dari NAM Air diuji coba empat bulan

Baca juga: Disdik Kotim bagikan laptop, SKB dan PKBM sangat terbantu

Baca juga: Kasus dugaan korupsi pembangunan Expo Sampit rugikan negara Rp3,5 miliar


Pewarta : Devita Maulana
Uploader : Admin 2
Copyright © ANTARA 2024