Sampit (ANTARA) - Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah turut andil sebagai penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan mendapat bagian program cetak sawah seluas 58.000 ribu hektare dari Kementerian Pertanian.
“Alhamdulillah, harapan kita ke depan dengan memperoleh program dari pusat seluas 58.000 hektare untuk pengembangan pertanian itu,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim Sepnita di Sampit, Minggu.
Ia menyampaikan dalam rapat koordinasi persiapan cetak sawah nasional beberapa waktu lalu, Kalimantan Tengah ditargetkan luasan cetak sawahnya mencapai satu juta hektare yang dilakukan dalam beberapa tahapan.
Untuk tahapan awal target perluasan cetak sawah Kalimantan Tengah sekitar 400.000 hektare yang dibagi ke sejumlah kabupaten, salah satunya Kotim yang mendapat bagian 58.000 hektare pada 2025.
“Program ini nanti ditangani pemerintah pusat, mudah-mudahan itu bisa terlaksana sehingga kita menjadi lumbung pangan penyangga IKN,” ujarnya.
Perluasan cetak sawah ini merupakan program nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan. Pasalnya, saat ini terjadi penurunan produktivitas pangan sebab beberapa negara yang awalnya mengekspor beras ke negara lain, termasuk Indonesia telah menghentikan ekspor tersebut.
Baca juga: KPU tetapkan tiga paslon peserta Pilkada Kotim 2024
Dengan kata lain, Indonesia tidak bisa lagi melakukan impor pangan sehingga pemerintah menganggap hal ini sebagai darurat pangan dan harus mengambil kebijakan untuk memaksimalkan produktivitas padi dalam negeri.
Ada dua wilayah yang menjadi fokus pemerintah untuk dijadikan lumbung pangan nasional, yakni Papua dan Kalimantan Tengah. Untuk itu, Kotim sebagai bagian dari Kalimantan Tengah juga harus mendukung kebijakan tersebut.
Sepnita menambahkan, saat ini pihaknya telah melakukan identifikasi lapangan terkait lokasi-lokasi yang berpotensi untuk dimasukkan dalam program tersebut dan data tersebut telah dikirimkan ke pusat.
“Mungkin minggu depan pejabat dari pusat akan datang ke Kotim untuk memverifikasi data tersebut. Untuk hasilnya kita menunggu verifikasi dulu,” pungkasnya.
Terpisah, sebelumnya Bupati Kotim Halikinnor turut merespons positif terkait Kotim yang mendapat bagian dalam program cetak sawah nasional dari Kementerian Pertanian untuk wilayah Kalimantan Tengah.
Hal ini pun menjadi angin segar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di Kotim, dengan harapan sektor pertanian di wilayah tersebut akan berkembang bahkan mencapai swasembada pangan.
Meski begitu, Halikinnor mengingatkan walaupun program ini adalah proyek dari pemerintah pusat tapi pemerintah daerah tidak boleh hanya menonton. Pemkab Kotim harus ikut mengawal, bahkan jika perlu melibatkan kelompok petani setempat.
“Proyek itu memang dari pusat, tapi kita didaerah juga harus bergerak. Jangan sampai ketika proyek itu datang, lalu pekerjanya banyak dari luar dan kita hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Halikinnor menambahkan, luasan 58.000 hektare itu tidak sedikit dan biasanya anggaran dari proyek pusat cukup besar. Untuk itu sebisa mungkin SDM lokal yang diutamakan dalam pelaksanaan proyek tersebut agar masyarakat setempat ikut merasakan manfaatnya.
“Nanti kami akan komunikasikan dengan gubernur, supaya memprioritaskan masyarakat kita dulu baru orang lain untuk mengisi kekosongannya. Tentunya kita juga berharap program ini berjalan dengan lancar dan sukses,” demikian Halikinnor.
Baca juga: Diskominfo siapkan internet gratis di Taman Kota Sampit
Baca juga: KPU Kotim tetapkan sebanyak 309.973 DPT untuk Pilkada 2024
Baca juga: Viral di medsos, pembobol kios di PPM Sampit ditangkap
“Alhamdulillah, harapan kita ke depan dengan memperoleh program dari pusat seluas 58.000 hektare untuk pengembangan pertanian itu,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim Sepnita di Sampit, Minggu.
Ia menyampaikan dalam rapat koordinasi persiapan cetak sawah nasional beberapa waktu lalu, Kalimantan Tengah ditargetkan luasan cetak sawahnya mencapai satu juta hektare yang dilakukan dalam beberapa tahapan.
Untuk tahapan awal target perluasan cetak sawah Kalimantan Tengah sekitar 400.000 hektare yang dibagi ke sejumlah kabupaten, salah satunya Kotim yang mendapat bagian 58.000 hektare pada 2025.
“Program ini nanti ditangani pemerintah pusat, mudah-mudahan itu bisa terlaksana sehingga kita menjadi lumbung pangan penyangga IKN,” ujarnya.
Perluasan cetak sawah ini merupakan program nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan. Pasalnya, saat ini terjadi penurunan produktivitas pangan sebab beberapa negara yang awalnya mengekspor beras ke negara lain, termasuk Indonesia telah menghentikan ekspor tersebut.
Baca juga: KPU tetapkan tiga paslon peserta Pilkada Kotim 2024
Dengan kata lain, Indonesia tidak bisa lagi melakukan impor pangan sehingga pemerintah menganggap hal ini sebagai darurat pangan dan harus mengambil kebijakan untuk memaksimalkan produktivitas padi dalam negeri.
Ada dua wilayah yang menjadi fokus pemerintah untuk dijadikan lumbung pangan nasional, yakni Papua dan Kalimantan Tengah. Untuk itu, Kotim sebagai bagian dari Kalimantan Tengah juga harus mendukung kebijakan tersebut.
Sepnita menambahkan, saat ini pihaknya telah melakukan identifikasi lapangan terkait lokasi-lokasi yang berpotensi untuk dimasukkan dalam program tersebut dan data tersebut telah dikirimkan ke pusat.
“Mungkin minggu depan pejabat dari pusat akan datang ke Kotim untuk memverifikasi data tersebut. Untuk hasilnya kita menunggu verifikasi dulu,” pungkasnya.
Terpisah, sebelumnya Bupati Kotim Halikinnor turut merespons positif terkait Kotim yang mendapat bagian dalam program cetak sawah nasional dari Kementerian Pertanian untuk wilayah Kalimantan Tengah.
Hal ini pun menjadi angin segar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di Kotim, dengan harapan sektor pertanian di wilayah tersebut akan berkembang bahkan mencapai swasembada pangan.
Meski begitu, Halikinnor mengingatkan walaupun program ini adalah proyek dari pemerintah pusat tapi pemerintah daerah tidak boleh hanya menonton. Pemkab Kotim harus ikut mengawal, bahkan jika perlu melibatkan kelompok petani setempat.
“Proyek itu memang dari pusat, tapi kita didaerah juga harus bergerak. Jangan sampai ketika proyek itu datang, lalu pekerjanya banyak dari luar dan kita hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Halikinnor menambahkan, luasan 58.000 hektare itu tidak sedikit dan biasanya anggaran dari proyek pusat cukup besar. Untuk itu sebisa mungkin SDM lokal yang diutamakan dalam pelaksanaan proyek tersebut agar masyarakat setempat ikut merasakan manfaatnya.
“Nanti kami akan komunikasikan dengan gubernur, supaya memprioritaskan masyarakat kita dulu baru orang lain untuk mengisi kekosongannya. Tentunya kita juga berharap program ini berjalan dengan lancar dan sukses,” demikian Halikinnor.
Baca juga: Diskominfo siapkan internet gratis di Taman Kota Sampit
Baca juga: KPU Kotim tetapkan sebanyak 309.973 DPT untuk Pilkada 2024
Baca juga: Viral di medsos, pembobol kios di PPM Sampit ditangkap