Muara Teweh (ANTARA) - Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, terhadap raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
"Kami apresiasi atas penerimaan fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda perubahan APBD 2025 dengan sejumlah catatan dan masukan," kata Indra Gunawan di Muara Teweh, Selasa.
Menurut dia, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, seperti peningkatan daya saing ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan secara efektif, efisien dan akuntabel agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Alokasi belanja daerah dalam raperda Perubahan APBD 2025, antara lain fungsi pendidikan sebesar 20,70 persen, kesehatan 14,06 persen, dan infrastruktur publik 55,46 persen.
"Pemerintah daerah juga menyiapkan jaminan sosial berupa jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja rentan dan non-ASN," katanya.
Indra juga mengungkapkan pengurangan belanja transfer tahun 2025 antara lain akibat dialihkannya bantuan keuangan untuk pembangunan rumah sakit rehabilitasi korban narkotika di Kalimantan Tengah ke lembaga rehabilitasi di Kabupaten Barito Utara sesuai kesepakatan dengan BNN Provinsi dan instansi terkait.
Selain itu, Pj Bupati juga menjelaskan adanya pengurangan pendapatan transfer pemerintah pusat dan kenaikan belanja daerah sebesar 11,02 persen untuk mengakomodasi usulan SKPD terkait belanja barang dan jasa, hibah, dan belanja modal.
"Kenaikan belanja tersebut menyebabkan defisit bertambah sebesar Rp343,34 miliar sementara pendapatan turun Rp42,03 miliar," kata dia.
Pemerintah daerah akan memperkuat pondasi keuangan daerah, memperluas basis pendapatan serta menajamkan fokus belanja pada sektor-sektor yang berdampak luas dan berkelanjutan.
"Kami berharap pembahasan selanjutnya di DPRD berjalan lancar hingga raperda ini ditetapkan menjadi perda," ujar Indra Gunawan.