Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menunjukkan komitmen penuh terhadap percepatan pembangunan jaringan listrik secara merata, salah satunya Pulau Hanaut yang saat ini masih terkendala perizinan di kementerian.
Wakil Bupati Kotim Irawati di Sampit, Kamis, mengatakan pihaknya menyambut baik rencana pihak PLN untuk membangun jaringan listrik di Pulau Lepeh hingga Kecamatan Pulau Hanaut.
"Hadirnya listrik akan memberikan dampak besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Kotim," ucapnya.
Dia mengakui bahwa dirinya belum lama ini menerima kunjungan dari Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sampit Eridanus Abdi. Dalam pertemuan itu membahas rencana penting pemasangan tower listrik di Pulau Lepeh, yang juga akan menjangkau wilayah Kecamatan Pulau Hanaut, serta beberapa desa lainnya yang belum terjangkau jaringan listrik.
Pulau Hanaut, diketahui merupakan kecamatan di Kotim yang masih tergolong daerah terisolasi, karena kendala akses jalan dan infrastruktur dasar seperti listrik.
Oleh sebab itu, rencana dari pihak PLN ini disambut hangat oleh pemerintah daerah, mengingat listrik adalah kunci peningkatan kualitas hidup masyarakat dan akselerator pembangunan.
"Khususnya, dalam pertemuan ini pihak PLN memohon sinergi dan dukungan dari Pemkab Kotim agar program ini dapat segera terealisasi demi peningkatan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat," beber Irawati.
Berdasarkan keterangan dari pihak PLN, proyek kelistrikan untuk Pulau Lepeh dan Pulau Hanaut menghadapi kendala karena belum adanya perizinan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hal ini menyebabkan target penyelesaian di akhir tahun ini mau tidak mau tertunda. Padahal, pondasi dan material yang diperlukan sudah disiapkan dan telah dibawah ke wilayah seberang melintasi Sungai Mentaya.
Namun karena belum ada izin, maka pihak PLN tidak berani melanjutkan pembangunan. Estimasi pembangunan tower tersebut membutuhkan waktu tiga bulan, sehingga dengan waktu yang tersisa sudah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pembangunan di 2025 ini.
"Sebelumnya PLN itu kan janjinya selesai di akhir tahun ini untuk listrik Pulau Hanaut, tapi izin dari ATR/BPN itu belum keluar. Kalau pondasi sudah, tetapi untuk ke atasnya belum dan mereka tidak berani karena harus ada sertifikatnya, sehingga mereka meminta dukungan dari pemerintah daerah agar cepat," jelasnya.
Baca juga: Pemkab Kotim salurkan bantuan untuk korban banjir di lima desa
Menanggapi permintaan dukungan dari pihak PLN, Irawati pun segera menginstruksikan Asisten II Setda Kotim Bidang Perekonomian dan Pembangunan untuk segera membuat surat rekomendasi dari pemerintah daerah.
Informasi terakhir surat tersebut telah selesai dan ditandatangani oleh Bupati Kotim, sehingga rencananya pada Senin (15/12) akan diserahkan ke pihak PLN yang selanjutnya menindaklanjuti surat tersebut ke Kementerian ATR/BPN.
Bukan hanya itu, Irawati juga menawarkan apabila pihak PLN membutuhkan pendampingan dari pemerintah daerah untuk berurusan atau mendatangi Kementerian ATR/BPN agar izin tersebut dapat segera keluar dan pembangunan bisa segera dilanjutkan.
"Saya mengajukan kalau memang perlu, ayo kita bersama-sama ke ATR/BPN, yang penting surat rekomendasi sudah keluar dan sudah diteken Bupati, karena artinya pemerintah daerah yang meminta agar tower itu segera dibangun," demikian Irawati.
Baca juga: DP3AP2KB Kotim perkuat kapasitas kader optimalkan Program Bangga Kencana
Baca juga: HUT ke-73 Kotim bakal dihadiri gubernur dan dimeriahkan hiburan rakyat
Baca juga: Bungai bangkai ditemukan di perkebunan sawit Kotim bukan Titan Arum