Sampit (ANTARA) - Anjloknya harga kelapa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, dalam sepekan terakhir menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat karena dikhawatirkan memicu peralihan fungsi lahan kebun kelapa menjadi kelapa sawit oleh para petani.
“Petani kelapa hari ini harganya anjlok. Memang sudah seminggu ini informasinya pabrik kelapa di Samuda tidak produksi. Akhirnya para pengepul tidak ada kompetitornya sehingga harga hanya ditentukan pengepul,” kata Anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan III, Wahito Fajriannor di Sampit, Minggu.
Fajriannor menyebutkan, harga kelapa di tingkat pengepul saat ini hanya berada di kisaran Rp1.400 hingga Rp1.800 per butir. Padahal sebelumnya harga normal bisa mencapai Rp4.000 per butir dan pernah menyentuh angka Rp7.000 per butir.
Penurunan harga tersebut sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi petani. Sebab, biaya operasional di lapangan tidak ikut turun meskipun harga jual kelapa merosot tajam.
Petani tetap harus mengeluarkan biaya untuk proses panen, upah pemotongan, pengangkutan hingga pengupasan kelapa. Akibatnya, keuntungan yang diterima petani saat ini dinilai sangat minim dan tidak sebanding dengan tenaga maupun biaya yang dikeluarkan.
“Kondisi anjloknya harga ini membuat petani kelapa terpukul. Karena biaya operasional untuk upah potong, angkut, mengupas dan lainnya. Sehingga petani kelapa saat ini hanya mendapatkan hasil Rp300 per butir,” ujarnya.
Menurutnya, wilayah selatan Kotim selama ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kelapa terbesar di daerah tersebut. Namun ketidakstabilan harga membuat sebagian petani mulai kehilangan motivasi untuk mempertahankan usaha perkebunan kelapa mereka.
Baca juga: Pembangunan tuntas dua KDKMP Kotim siap beroperasi
Politisi Partai Demokrat itu menilai, apabila kondisi itu terus terjadi tanpa adanya langkah konkret dari pemerintah, maka petani berpotensi beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan, khususnya kelapa sawit.
Peralihan tersebut, lanjutnya, dapat berdampak terhadap ketersediaan pasokan kelapa lokal di masa mendatang. Jika banyak kebun kelapa berubah fungsi menjadi perkebunan sawit, daerah dikhawatirkan akan mengalami kekurangan produksi kelapa.
“Jangan sampai petani kelapa ini beralih ke kelapa sawit. Karena kalau beralih ke kelapa sawit kedepannya kita ini kelapa harus mencari dari luar daerah atau bisa jadi impor dari negara lain,” tegasnya.
Fajriannor mengatakan, para petani sebenarnya masih dapat bertahan apabila harga kelapa berada pada kisaran Rp3.500 hingga Rp5.000 per butir. Harga tersebut dinilai cukup untuk menutup biaya operasional sekaligus memberikan keuntungan yang layak bagi petani.
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait segera melakukan pemantauan terhadap kondisi harga di lapangan serta membantu membuka akses komunikasi dengan pemerintah pusat guna menyampaikan persoalan yang dihadapi petani kelapa di Kotim.
“Mudah-mudahan dari dinas terkait bisa memantau terkait harga kelapa ini dan bisa membuka akses ke pusat menyampaikan kendala-kendala petani kelapa ini,” ucapnya.
Selain meminta perhatian pemerintah daerah, ia juga mendorong adanya standarisasi harga kelapa secara nasional dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian agar harga di tingkat petani tidak mudah dipermainkan oleh pihak pembeli.
“Harapan kami juga pemerintah mengeluarkan standarisasi harga jangan sampai ada permainan harga oleh pembeli kelapa dengan harga seenaknya. Jika ada standarisasi harga maka petani ataupun pengepul sama-sama tidak dirugikan,” demikian Fajriannor.
Baca juga: Banjir masih merendam enam desa di Kotim
Baca juga: Ketua DPRD Kotim tekankan profesionalisme dan disiplin pengurus KDKMP
Baca juga: Dinsos Kotim jaring 270 murid baru Sekolah Rakyat