RAPBD 2014 Barsel Diprediksi Tak Alami Defisit

Rabu, 13 November 2013 19:24 WIB

Bupati Barsel Ir HM Farid Yusran, (Istimewa)

Peningkatan belanja tidak langsung terjadi karena kenaikan gaji PNSD, penyediaan anggaran untuk penerimaan CPNSD dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa,"

Buntok, Kalteng 13/11 (Antara) - Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah tahun anggaran 2014 yang memuat tiga pokok kebijakan diprediksi tidak akan mengalami defisit, kata seorang pejabat setempat.

Bupati Barsel Ir HM Farid Yusran, MM di Buntok, Rabu mengatakan bahwa RAPBD 2014 yang memuat kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah dinilai berimbang tanpa defisit.

"Struktur RAPBD tahun 2014, tidak akan mengalami defisit karena menganut sistem anggaran berimbang di mana belanja yang dilakukan disesuaikan dengan target penyediaan penganggaran pendapatan," katanya.

RAPBD tahun 2014 memuat rencana pembangunan tahun ketiga dari visi, misi Bupati dan wakil Bupati Barsel yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2011-2016.

Bupati mengatakan, pendapatan daerah yang tertuang dalam rancangan APBD tahun 2014 merupakan perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

"Pendapatan APBD tahun 2013 setelah perubahan sebesar Rp709,8 miliar sehingga akumulasi pada 2014 menjadi Rp755,4 miliar atau mengalami kenaikan Rp46,6 miliar," katanya.

Bupati mengatakan, peningkatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya Rp30 miliar meningkat menjadi Rp35,1 miliar atau mengalami kenaikan Rp5,1 miliar.

"Dari dana perimbangan yang semula Rp616,1 miliar naik menjadi Rp651,4 miliar dan dari pendapatan lain-lain yang sebelumnya Rp63,6 miliar menjadi Rp68,8 miliar," katanya.

Terkait kebijakan belanja daerah, Bupati mengatakan disusun bagi pelaksanaan urusan pemerintah yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

"Belanja daerah semula Rp759,6 miliar menjadi Rp755,4 miliar atau turun sebesar Rp4,1 miliar. Dana tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung," ujarnya.

Untuk belanja tidak langsung semula Rp367,8 miliar meningkat menjadi Rp431,9 miliar, sedang belanja langsung dari Rp391,7 miliar turun menjadi Rp341,5 miliar.

"Peningkatan belanja tidak langsung terjadi karena kenaikan gaji PNSD, penyediaan anggaran untuk penerimaan CPNSD dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa," tambahnya.

Belanja langsung digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), demikian Bupati Farid Yusran.

(T.KR-BYU/B/S019/S019)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.